Kamis, 19 November 2026
Breaking News
Hukum & Kriminal

Klaim Dana Rp70 Miliar untuk Muktamar NU, Siapa yang Harus Bertanggung Jawab?

Effra S. Husein | | 3 mnt baca
Klaim Dana Rp70 Miliar untuk Muktamar NU, Siapa yang Harus Bertanggung Jawab?
Bagikan:

Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI

JAKARTA, BERITANOW.COM – Klaim Dana Rp70 Miliar untuk Muktamar NU yang disampaikan tersangka kasus dugaan korupsi Kementerian ATR/BPN, Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, menjadi perhatian publik. Pengakuan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai asal-usul uang, pihak penerima, serta penggunaannya dalam penyelenggaraan kegiatan organisasi Nahdlatul Ulama (NU).

Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq menyampaikan pengakuan tersebut setelah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (17/11/2026) malam.

Di hadapan awak media, Fahd menyatakan dana yang diklaimnya mencapai Rp70 miliar itu diperuntukkan bagi kepentingan NU. Ia sekaligus mempertanyakan penetapan dirinya sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi ATR/BPN.

Pernyataan tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan mendasar. Apakah uang itu benar-benar masuk ke kas organisasi? Siapa pihak yang menerima dan mengelolanya? Serta dari mana sumber dana tersebut berasal?

Ada perbedaan antara pinjaman dan pemberian dana

Dalam keterangannya, Fahd sebelumnya menyebut uang yang disiapkannya berkaitan dengan permintaan dana Rp100 miliar oleh mantan Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto, yang juga menjadi tersangka dalam perkara yang sama.

Fahd mengaku sempat menolak permintaan tersebut sebelum akhirnya menyetujui pemberian dana yang disebutnya sebagai pinjaman atau dana talangan untuk penyelenggaraan Muktamar NU.

Penjelasan ini menjadi bagian penting yang perlu didalami penyidik. Sebab, istilah pinjaman, dana talangan, dan pemberian memiliki konsekuensi berbeda, baik dari sisi transaksi maupun pertanggungjawaban keuangan.

Keterangan Fahd sejauh ini merupakan pengakuan pribadi. Kebenaran mengenai jumlah, tujuan, penerima, serta sumber uang tersebut masih membutuhkan pembuktian.

Nama NU ikut menjadi perhatian publik

Keterkaitan nama organisasi keagamaan sebesar NU dengan klaim dana puluhan miliar rupiah membuat persoalan ini tidak lagi sebatas perkara hukum individual.

Terlebih, sebelumnya muncul polemik mengenai dugaan aliran uang dalam rangkaian Muktamar ke-35 NU di Jombang. Sejumlah pengurus cabang dikabarkan menyerahkan kembali uang kepada KPK untuk ditelusuri keterkaitannya dengan perkara tersebut.

Situasi ini membuat transparansi pengelolaan dana kegiatan organisasi menjadi perhatian.

Namun, penting ditegaskan bahwa pengakuan seorang tersangka tidak serta-merta membuktikan organisasi NU maupun pengurusnya terlibat dalam tindak pidana korupsi.

Diperlukan bukti transaksi dan keterangan pihak-pihak terkait untuk memastikan apakah dana yang dimaksud benar-benar diterima organisasi dan bagaimana penggunaannya.

KPK perlu menelusuri asal-usul dan tujuan uang

Kasus yang menjerat Fahd merupakan bagian dari penyidikan dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Perkara tersebut berawal dari operasi tangkap tangan KPK pada 14 September 2026. Sehari kemudian, lembaga antirasuah mengumumkan delapan tersangka dari unsur pejabat pemerintah, pihak perusahaan, dan swasta.

Dalam konteks ini, pengakuan mengenai dana Muktamar NU perlu ditelusuri secara terpisah berdasarkan bukti yang ditemukan penyidik.

Ada beberapa hal yang penting untuk dipastikan, mulai dari asal uang, mekanisme penyerahan, identitas penerima, hingga kemungkinan hubungan transaksi tersebut dengan perkara korupsi ATR/BPN.

Publik juga menunggu penjelasan resmi dari pihak-pihak yang disebut dalam pengakuan tersebut.

Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata-mata tentang angka Rp70 miliar. Lebih jauh, perkara tersebut menyangkut transparansi keuangan, akuntabilitas organisasi, serta komitmen penegakan hukum. (*)

Komentar (0)