Rabu, 18 November 2026
Breaking News
Hukum & Kriminal

Kejagung Jadwalkan Wali Kota Bekasi Jadi Saksi Kasus Migas Rp2 Triliun

Effra S. Husein | | 2 mnt baca
Kejagung Jadwalkan Wali Kota Bekasi Jadi Saksi Kasus Migas Rp2 Triliun
Bagikan:

Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI

JAKARTA, BERITANOW.COM – Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadwalkan pemeriksaan Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono, sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Migas) Bumi Kota Bekasi (Perseroda). Perkara yang berkaitan dengan kerja sama operasi (KSO) bersama PT Pertamina EP tersebut diperkirakan menimbulkan kerugian keuangan negara hingga Rp2 triliun.

Pemeriksaan Tri Adhianto dijadwalkan berlangsung pada Selasa (17/11/2026) sekitar pukul 10.00 WIB di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, membenarkan agenda pemeriksaan tersebut. Menurutnya, penyidik masih menunggu kehadiran Wali Kota Bekasi untuk memberikan keterangan.

"Kalau terjadwal hari ini diperiksa sebagai saksi, kita tunggu saja," kata Anang kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).

Penyidikan KSO migas periode 2009–2024

Kasus korupsi migas Bekasi ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan tata kelola perusahaan daerah dalam menjalankan kerja sama operasional dengan PT Pertamina EP.

Kerja sama tersebut berlangsung selama periode 2009 hingga 2024, dengan objek pengelolaan sejumlah sumur minyak di wilayah Kota Bekasi.

Dalam proses penyidikan, Kejagung menemukan indikasi pelanggaran terhadap sejumlah prosedur dan ketentuan perizinan. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian penyidik adalah dugaan pelaksanaan kerja sama tanpa persetujuan DPRD serta tidak memenuhi mekanisme perizinan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Anang menjelaskan, persoalan tersebut diduga berdampak terhadap kondisi keuangan perusahaan daerah maupun pihak Pertamina yang terlibat dalam kerja sama.

Kerugian negara ditaksir mencapai Rp2 triliun

Kejagung memperkirakan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan kerja sama migas tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp2 triliun.

Nilai tersebut masih menjadi bagian dari pendalaman penyidikan. Tim Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) terus mengumpulkan alat bukti dan meminta keterangan sejumlah pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama.

Sebelumnya, penanganan perkara ini berada di bawah Kejaksaan Negeri Bekasi. Namun, penyidikan kemudian diambil alih oleh Jampidsus Kejagung untuk pendalaman lebih lanjut.

Pemeriksaan terhadap Tri Adhianto menjadi bagian dari upaya penyidik mengungkap proses pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tata kelola perusahaan daerah tersebut.

Hingga berita ini ditulis, Tri Adhianto dijadwalkan diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi. Pemeriksaan tersebut tidak serta-merta menunjukkan keterlibatan atau kesalahan hukum yang bersangkutan.

Kejagung masih melanjutkan penyidikan untuk mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam dugaan penyimpangan kerja sama pengelolaan migas Kota Bekasi tersebut. (*)

Komentar (0)