Indonesia Diminta Keluar dari Board of Peace! Pakar PBB Soroti Risiko bagi Palestina

JAKARTA, BERITANOW.COM — Desakan agar Indonesia keluar dari Board of Peace menguat setelah Francesca Albanese, Pelapor Khusus PBB untuk hak asasi manusia di wilayah Palestina yang diduduki, menilai keterlibatan Indonesia dalam forum tersebut berisiko merugikan kepentingan rakyat Palestina. Ia meminta pemerintah Indonesia mempertimbangkan kembali keanggotaannya dan memastikan setiap langkah diplomasi tetap berpihak pada perjuangan serta hak-hak rakyat Palestina.

Albanese menyampaikan pandangan tersebut dalam wawancara di Jakarta pada 22 Oktober 2026. Ia menilai mekanisme Board of Peace terlalu dipengaruhi Amerika Serikat dan Israel, sementara keterlibatan langsung rakyat Palestina dalam menentukan masa depan wilayah mereka dinilai belum memadai. Menurutnya, kondisi itu berpotensi melemahkan posisi Indonesia yang selama ini dikenal mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina.

Suara Palestina Jadi Sorotan

Persoalan utama yang disoroti Albanese bukan sekadar keikutsertaan Indonesia dalam sebuah forum internasional, melainkan arah dan mekanisme pengambilan keputusan di dalamnya. Ia mempertanyakan bagaimana masa depan Gaza dapat ditentukan secara adil apabila pihak yang paling berkepentingan tidak memperoleh ruang yang cukup untuk menentukan nasibnya sendiri. Kekhawatiran tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas BoP dalam mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan.

Albanese juga memperingatkan bahwa partisipasi Indonesia berpotensi memberikan legitimasi kepada mekanisme yang menurut penilaiannya belum menjamin perlindungan hak-hak rakyat Palestina. Ia menyarankan Jakarta mempertimbangkan kerja sama melalui Hague Group, sebuah kelompok negara yang mendorong penghormatan terhadap hukum internasional dalam persoalan Palestina. Namun, pandangan tersebut merupakan rekomendasi Albanese, bukan keputusan resmi PBB yang memerintahkan Indonesia keluar dari BoP.

Pemerintah Indonesia Dihadapkan pada Pilihan Sulit

Keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace sebelumnya dipandang sebagai salah satu jalur untuk mendorong penghentian kekerasan dan mendukung rekonstruksi Gaza. Pemerintah juga telah menyatakan komitmen terhadap upaya stabilisasi internasional, dengan tujuan yang dikaitkan dengan perlindungan warga Palestina dan tercapainya perdamaian. Namun, keterlibatan tersebut tetap menghadapi pertanyaan mengenai mandat, efektivitas, dan jaminan bahwa kepentingan Palestina benar-benar menjadi prioritas.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia sebelumnya menyatakan terbuka terhadap kemungkinan menarik diri apabila arah dan tujuan BoP tidak sejalan dengan kepentingan Palestina. Kementerian Luar Negeri juga pernah menyampaikan bahwa pembahasan mengenai keanggotaan Indonesia ditangguhkan sambil mempertimbangkan perkembangan situasi dan kepentingan nasional. Karena itu, keputusan akhir memerlukan penilaian menyeluruh terhadap manfaat diplomatik dan risiko yang mungkin muncul.

Pada akhirnya, tantangan bagi Indonesia adalah memastikan bahwa keikutsertaan dalam forum perdamaian menghasilkan manfaat nyata bagi rakyat Palestina. Pemerintah perlu menilai apakah BoP mampu memperkuat perlindungan warga sipil, membuka ruang bagi kepemimpinan Palestina, dan mendorong penyelesaian konflik yang adil. Jika tujuan tersebut sulit dicapai, evaluasi terhadap posisi Indonesia menjadi bagian penting dalam menjaga konsistensi politik luar negeri dan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. (*)