Eko Hadi Minta Maaf dalam Sidang Etik, Polri Jatuhkan Sanksi Pemecatan Terkait Kasus Penyadapan
Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI
JAKARTA, BERITANOW.COM – Irjen Pol Eko Hadi Santoso menyampaikan penyesalan dan permohonan maaf atas keterlibatannya dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya. Pernyataan tersebut disampaikan ketika dirinya menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri pada Selasa, 17 November 2026.
Dalam persidangan tersebut, majelis KKEP akhirnya menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Eko Hadi. Keputusan itu diambil setelah pemeriksaan berlangsung selama kurang lebih sembilan jam di lingkungan Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri.
Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Choirul Anam, mengungkapkan bahwa Eko sempat menyampaikan permohonan maaf meskipun tidak disampaikan secara panjang lebar. Pernyataan tersebut menjadi salah satu hal yang disampaikan selama proses persidangan berlangsung.
Menurut Choirul Anam, ucapan penyesalan dan permintaan maaf itu disampaikan langsung oleh pihak yang menjalani pemeriksaan etik. Keterangan tersebut disampaikan Anam kepada wartawan setelah rangkaian sidang selesai dilaksanakan.
Sidang Etik Berlangsung Selama Sembilan Jam
Sidang kode etik terhadap Eko Hadi dimulai sekitar pukul 09.00 WIB dan baru berakhir pada pukul 18.00 WIB. Selama proses pemeriksaan, majelis menghadirkan sembilan orang saksi untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa.
Salah satu saksi yang dihadirkan merupakan saksi meringankan berdasarkan permintaan Eko Hadi. Kehadiran saksi tersebut menjadi bagian dari kesempatan pembelaan yang diberikan kepada terduga pelanggar selama menjalani persidangan.
Dari hasil pemeriksaan, Eko Hadi dinyatakan terlibat dalam pemufakatan aktivitas akses ilegal atau illegal access. Perbuatan tersebut berkaitan dengan penggunaan akses maupun perangkat teknologi kepolisian untuk melakukan penyadapan yang dinilai tidak profesional serta tidak mengikuti prosedur yang berlaku.
Majelis KKEP kemudian menetapkan dua bentuk sanksi. Pertama, sanksi etika berupa pernyataan bahwa tindakan yang dilakukan termasuk perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan dari institusi Polri.
Eko Hadi Ajukan Banding atas Keputusan Pemecatan
Meskipun telah menerima putusan pemecatan dari majelis etik, Eko Hadi tidak menerima keputusan tersebut begitu saja. Ia menyatakan akan menempuh upaya banding sesuai mekanisme yang berlaku di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, membenarkan adanya pengajuan banding tersebut. Menurutnya, permohonan yang diajukan Eko akan diproses melalui komisi banding untuk mendapatkan keputusan berikutnya.
Trunoyudo menjelaskan bahwa perkembangan mengenai permohonan banding tersebut akan mengikuti tahapan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, keputusan selanjutnya akan ditentukan melalui mekanisme pemeriksaan pada tingkat banding.
Dalam putusan etik tersebut, Eko Hadi dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. Selain itu, terdapat sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 mengenai Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang dinyatakan dilanggar, sebagaimana telah mengalami perubahan melalui Perpol Nomor 4 Tahun 2026.
Polri Tegaskan Penegakan Kode Etik Internal
Polri menyatakan bahwa pemberian sanksi PTDH terhadap Eko Hadi merupakan bagian dari penegakan aturan internal terhadap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran profesi. Institusi kepolisian menegaskan bahwa setiap personel harus menjalankan tugas berdasarkan ketentuan hukum, kewenangan, serta prosedur yang berlaku.
Brigjen Trunoyudo juga mengaitkan langkah tersebut dengan program pembenahan internal kepolisian melalui konsep Bersih ke Dalam. Program ini diarahkan untuk memperkuat integritas, meningkatkan profesionalisme personel, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.
Polri menyatakan pengawasan internal akan terus dilakukan. Setiap dugaan pelanggaran oleh personel akan ditangani melalui mekanisme penegakan kode etik dengan mengedepankan prinsip objektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta persamaan kedudukan di hadapan hukum.
Bareskrim Geledah Rumah di Kawasan Cipete
Perkembangan lain dalam perkara yang berkaitan dengan Eko Hadi terjadi pada Selasa malam, 17 November 2026. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri melakukan penggeledahan terhadap sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan.
Rumah tersebut disebut oleh penyidik sebagai lokasi yang digunakan Eko Hadi untuk posko dalam perkara dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto. Selain melakukan penggeledahan, petugas juga melaksanakan olah tempat kejadian perkara (TKP) guna mendukung proses penyidikan.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro, membenarkan kegiatan tersebut. Ia menjelaskan bahwa tindakan penggeledahan dan pemeriksaan lokasi merupakan bagian dari pengembangan penanganan perkara dugaan makar.
Susatyo menyampaikan bahwa penyidik melakukan penggeledahan sekaligus olah TKP terhadap rumah di Cipete yang digunakan sebagai posko oleh Eko Hadi. Keterangan tersebut disampaikan kepada wartawan pada Rabu, 18 November 2026.
Meski demikian, hingga informasi ini disampaikan, pihak Bareskrim belum memerinci hasil penggeledahan maupun barang bukti yang ditemukan atau diamankan dari lokasi tersebut. Penjelasan lebih lengkap mengenai perkembangan perkara dijadwalkan disampaikan melalui keterangan resmi kepolisian.
Penyidikan Dugaan Makar Masih Berjalan
Penggeledahan rumah di Cipete berkaitan dengan pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana makar yang memiliki keterkaitan dengan perkara penyadapan ilegal. Penanganan perkara tersebut melibatkan satuan kerja berbeda di lingkungan Bareskrim Polri sesuai dengan jenis dugaan tindak pidana yang sedang ditelusuri.
Kasus dugaan penyadapan, akses ilegal, dan aktivitas terkait perangkat elektronik menjadi bagian dari rangkaian pemeriksaan yang dilakukan penyidik. Sementara itu, dugaan makar ditangani melalui proses penyidikan tersendiri untuk mengumpulkan keterangan dan alat bukti.
Dengan adanya putusan etik terhadap Eko Hadi serta penggeledahan rumah di Cipete, perkembangan perkara ini masih menjadi perhatian publik. Proses banding atas keputusan PTDH dan penyidikan pidana yang berlangsung akan menjadi tahapan berikutnya yang dinantikan.
Hingga Rabu, 18 November 2026, hasil akhir pemeriksaan pada tingkat banding maupun perkembangan lengkap penggeledahan rumah di Cipete belum diumumkan secara terperinci oleh pihak kepolisian.(*)