Kamis, 19 November 2026
Breaking News
Hukum & Kriminal

Dugaan Makar Memanas, Bareskrim Geledah Posko di Cipete

Riskal Arief | | 3 mnt baca
Dugaan Makar Memanas, Bareskrim Geledah Posko di Cipete
Bagikan:

Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI

JAKARTA, BeritaNow.com – Pengusutan dugaan makar yang dikaitkan dengan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menggeledah sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, pada Selasa (17/11/2026) malam. Rumah tersebut diduga digunakan sebagai tempat kegiatan oleh EHS, seorang perwira tinggi Polri yang telah berstatus tersangka dalam perkara penyadapan ilegal.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengonfirmasi penggeledahan tersebut pada Rabu (18/11/2026). Menurut keterangannya, penyidik melakukan pemeriksaan lokasi untuk mengembangkan penyidikan dugaan tindak pidana terhadap keamanan negara. Namun, kepolisian belum membeberkan secara terperinci temuan dari rumah yang disebut sebagai posko tersebut.

Penggeledahan itu segera mengundang perhatian karena berkaitan dengan perkara yang menyeret sejumlah pejabat tinggi kepolisian. Dugaan penyadapan ilegal kini berkembang menjadi penyidikan terpisah mengenai kemungkinan tindak pidana makar. Meski demikian, dugaan keberadaan posko tidak otomatis membuktikan bahwa kegiatan makar benar-benar berlangsung di lokasi tersebut.

Dari Penyadapan Ilegal ke Dugaan Makar
Perkara ini berawal dari pengusutan dugaan penyadapan ilegal, akses tanpa hak, dan penghapusan data elektronik. Dalam perkara tersebut, Bareskrim telah menetapkan empat tersangka berinisial LSP, AS, EH, dan SU. Salah satu tersangkanya adalah Eko Hadi Santoso, mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, yang dikaitkan dengan rumah di Cipete.

Penyidikan kemudian berkembang ke dugaan tindakan yang mengancam keamanan negara. Polri membentuk tim khusus di bawah koordinasi Kepala Bareskrim untuk menelusuri kemungkinan hubungan antara penyadapan ilegal dan dugaan makar. Pengembangan tersebut telah memasuki tahap penyidikan, tetapi pembuktiannya merupakan proses hukum yang berbeda dari perkara penyadapan.

Perbedaan status kedua perkara itu penting dipahami masyarakat. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada Selasa (17/11/2026) menegaskan bahwa belum ada tersangka yang ditetapkan khusus dalam perkara dugaan makar. Dengan demikian, status tersangka EHS dalam kasus penyadapan ilegal tidak boleh disamakan dengan status tersangka makar.

Dipecat dari Polri, EHS Ajukan Banding
Di tengah penyidikan pidana, EHS juga menghadapi proses pemeriksaan etik di lingkungan kepolisian. Sidang Komisi Kode Etik Polri pada Selasa (17/11/2026) menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terhadapnya. Majelis menilai EHS melakukan pelanggaran etik terkait penyalahgunaan akses dan perangkat teknologi kepolisian dalam perkara penyadapan.

Putusan etik itu belum mengakhiri seluruh proses yang dihadapi EHS. Berdasarkan keterangan resmi Polri, yang bersangkutan mengajukan banding atas sanksi pemberhentian tersebut. Sementara itu, proses pidananya tetap ditangani Bareskrim dan harus dibuktikan melalui mekanisme peradilan.

Perkara yang melibatkan perwira tinggi kepolisian ini turut menguji kredibilitas penegakan hukum di tubuh Polri. Di satu sisi, penyidik berkepentingan mengungkap kemungkinan penyalahgunaan kewenangan dan tindakan yang mengancam keamanan negara. Di sisi lain, setiap tuduhan tetap harus didukung alat bukti yang dapat diuji secara hukum.

Publik Menunggu Bukti, Bukan Sekadar Tuduhan
Penggeledahan rumah di Cipete menjadi langkah penyidikan yang penting, tetapi belum merupakan kesimpulan akhir. Hingga keterangan awal disampaikan, Bareskrim belum merinci barang apa saja yang ditemukan atau disita dari lokasi tersebut. Polisi juga belum menjelaskan secara terbuka kegiatan apa yang diduga berlangsung di rumah itu serta bagaimana kaitannya dengan unsur pidana makar.

Dalam penyidikan dugaan makar, keterbukaan mengenai perkembangan bukti menjadi penting karena tuduhannya memiliki konsekuensi hukum dan politik yang serius. Masyarakat perlu mengetahui apakah penyidik menemukan tindakan konkret yang memenuhi unsur pidana atau baru menelusuri hubungan antarpihak yang diperiksa. Perbedaan itu menentukan apakah dugaan yang berkembang dapat ditingkatkan menjadi tuduhan terhadap seseorang.

Kini perhatian tertuju pada hasil penggeledahan serta langkah lanjutan tim penyidik. Polri telah menyampaikan bahwa perkembangan perkara akan dijelaskan melalui keterangan resmi yang lebih lengkap. Sampai saat itu, rumah di Cipete tetap harus disebut sebagai lokasi yang diduga berkaitan dengan perkara makar, bukan posko makar yang keberadaannya sudah terbukti secara hukum.(*)

Komentar (0)