Kamis, 19 November 2026
Breaking News
Nasional

Tok! DPR Sahkan UU Perampasan Aset 2026, Ini 10 Poin Penting yang Perlu Diketahui

Tajusa, M. | | 4 mnt baca
Tok! DPR Sahkan UU Perampasan Aset 2026, Ini 10 Poin Penting yang Perlu Diketahui
Bagikan:

Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI

JAKARTA, BERITANOW.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan berbagai tindak pidana lainnya untuk disahkan menjadi undang-undang. Keputusan penting tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang II Tahun Persidangan 2026-2027, Kamis (19/11/2026), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Pengesahan dilakukan setelah seluruh anggota DPR yang hadir menyatakan persetujuan terhadap rancangan aturan tersebut. Rapat dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang terlebih dahulu meminta persetujuan anggota Dewan sebelum mengetuk palu sebagai tanda keputusan resmi.

Dalam rapat tersebut, Puan menanyakan kepada peserta sidang mengenai persetujuan pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang. Pertanyaan tersebut kemudian dijawab secara serentak oleh anggota DPR dengan menyatakan setuju. Setelah mendapatkan persetujuan, Puan mengetukkan palu sidang dan menyampaikan apresiasi atas keputusan yang telah diambil.

Proses Pembahasan RUU Perampasan Aset di DPR
Sebelum memperoleh persetujuan dalam rapat paripurna, rancangan undang-undang ini telah melewati pembahasan tingkat pertama bersama pemerintah. Tahapan tersebut berlangsung pada Rabu (18/11/2026) dan dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Dalam laporan pembahasannya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan bahwa Panitia Kerja (Panja) Komisi III telah membahas sebanyak 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Pembahasan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari penyempurnaan redaksi hingga perubahan substansi materi yang akan dimasukkan ke dalam aturan.

Dari keseluruhan DIM tersebut, sebanyak 160 poin dinyatakan tetap. Kemudian, 135 poin masuk kategori perubahan redaksional, 40 poin mengalami perubahan substansi, 44 poin dihapus, dan terdapat 18 poin substansi baru yang ditambahkan selama proses pembahasan.

Hasil pembahasan tersebut menjadi bagian dari tahapan penyelesaian RUU sebelum akhirnya dibawa ke rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan akhir dari DPR.

10 Poin Penting dalam UU Perampasan Aset
UU Perampasan Aset mengatur sejumlah ketentuan mengenai penanganan dan pengelolaan kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana. Cakupan pengaturannya tidak hanya berhubungan dengan perkara korupsi, tetapi juga mencakup tindak pidana lain yang memenuhi kriteria sesuai ketentuan undang-undang.

Selain mengatur mekanisme perampasan, regulasi ini juga memberikan perhatian terhadap perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik, pengembalian aset kepada korban, serta pengawasan agar kewenangan penegak hukum tidak disalahgunakan.

Berikut sepuluh pokok pengaturan yang menjadi perhatian dalam pembahasan RUU Perampasan Aset:

1. Judul, prinsip, dan asas hukum yang dikedepankan dalam perampasan aset guna menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia.

2. Ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria dalam perampasan aset, termasuk tindak pidana penipuan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada masyarakat banyak, seperti investasi bodong, perdagangan, saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan

3. Penegasan pada tetap berlakunya ancaman pidana pada pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Termasuk ancaman pidana mati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4. Pengaturan mengenai pembagian kewenangan yang jelas dalam hukum acara perampasan aset tanpa tuntutan pidana, yang dimulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.

5. Jaminan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik dengan tetap memberikan beban pembuktian dan kesempatan yang cukup.

6. Jaminan upaya yang optimal dalam pengembalian aset kepada para korban tindak pidana langsung dan pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat banyak.

7. Tugas dan kewenangan pengelolaan aset terkait tindak pidana yang dilakukan oleh badan yang berkompeten dalam rangka melakukan pengelolaan aset secara profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasannya.

8. Pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme perampasan aset dan pengelolaan aset oleh badan yang independen.

9. Pencegahan penyalahgunaan kekuasaan agar tidak semata-mata perampasan aset digunakan sebagai sarana untuk menyalahgunakan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

10. Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi melalui sistem pengelolaan aset yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas

UU Perampasan Aset Menjadi Bagian dari Upaya Penegakan Hukum
Dengan disetujuinya RUU Perampasan Aset dalam rapat paripurna DPR RI, regulasi ini menjadi bagian penting dari pembahasan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Pengaturan mengenai penelusuran, penyitaan, perampasan, hingga pengelolaan aset diharapkan dapat memperkuat upaya pemulihan kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana.

Namun, pelaksanaannya tetap membutuhkan mekanisme yang jelas, pengawasan yang efektif, serta perlindungan terhadap hak masyarakat. Keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan jaminan hak asasi manusia menjadi hal penting agar kewenangan perampasan aset tidak digunakan secara sewenang-wenang.

Berbagai ketentuan yang telah dibahas tersebut nantinya menjadi perhatian dalam penerapan aturan sesuai ketentuan perundang-undangan. Masyarakat juga diharapkan dapat mengikuti perkembangan pelaksanaan UU Perampasan Aset, terutama terkait upaya pemberantasan korupsi, pemulihan kerugian korban, dan transparansi pengelolaan aset hasil tindak pidana.(*)

Komentar (0)