Bukan Sekadar Penyadapan! Ada Dugaan Upaya Melumpuhkan Pemerintahan Prabowo
Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI
JAKARTA, BERITANOW.COM – Kasus penyadapan Prabowo Subianto memasuki perkembangan baru setelah penyidik Bareskrim Polri mendalami dugaan keterkaitan penyadapan ilegal terhadap Presiden dengan kemungkinan upaya melumpuhkan pemerintahan. Perkembangan ini membuka babak baru penyidikan yang kini turut menyoroti dugaan tindak pidana makar.
Penyidik masih mengumpulkan keterangan saksi dan bukti elektronik untuk mengungkap rangkaian peristiwa tersebut. Hingga perkembangan terakhir, pemeriksaan telah menjangkau puluhan saksi, sementara penetapan tersangka dalam perkara dugaan makar masih menunggu hasil penyidikan.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, sebelumnya mengungkapkan adanya indikasi bahwa penyadapan terhadap Presiden tidak sekadar berkaitan dengan persoalan teknis atau pelanggaran prosedur.
Menurut Yusril, penyidik perlu menelusuri kemungkinan adanya tujuan tertentu di balik tindakan tersebut, termasuk dugaan upaya membuat Presiden tidak dapat menjalankan tugas dan kewenangannya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa konstruksi tindak pidana makar harus dibuktikan melalui proses hukum. Penentuan unsur pidana sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan alat bukti.
Bareskrim Periksa 59 Saksi
Penyidikan dugaan makar kini terus dikembangkan. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan, hingga Kamis (19/11/2026), penyidik telah memeriksa 59 saksi.
Pemeriksaan dilakukan sejak laporan polisi diterbitkan pada 11 November 2026. Para saksi berasal dari berbagai pihak yang dinilai mengetahui rangkaian peristiwa, termasuk mereka yang sebelumnya telah berstatus tersangka dalam perkara penyadapan ilegal.
Polisi juga melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi untuk mengumpulkan dokumen dan barang bukti tambahan.
Dalam penyidikan tersebut, aparat mendalami tiga tahapan penting, yakni persiapan, pemufakatan, dan permulaan pelaksanaan. Ketiganya menjadi bagian dari upaya penyidik mengungkap apakah terdapat rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana makar.
Empat Orang Jadi Tersangka Kasus Penyadapan
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses tanpa hak.
Mereka adalah Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.
Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyadapan tanpa mengikuti prosedur yang berlaku di lingkungan Polri. Sejumlah nomor telepon yang menjadi sasaran disebut mencakup milik Presiden, pejabat negara, tokoh politik, insan media, organisasi masyarakat, hingga kalangan pengusaha.
Penyidik menduga sistem Lawful Interception Management System (LIMS) digunakan untuk memasukkan sejumlah nomor telepon tanpa melalui mekanisme verifikasi dan persyaratan administrasi yang semestinya.
Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan penghapusan data hasil penyadapan dari sistem tersebut.
Penting dicatat, status tersangka dalam perkara penyadapan tidak otomatis menjadikan keempat orang tersebut sebagai tersangka dalam perkara dugaan makar.
Dugaan Makar Belum Menetapkan Tersangka Baru
Perkembangan lain yang menjadi perhatian adalah peningkatan penanganan dugaan makar ke tahap penyidikan.
Yusril pada 17 November menyampaikan bahwa kepolisian telah menemukan titik terang mengenai kemungkinan keterkaitan antara perkara penyadapan dan dugaan makar. Namun, saat itu belum ada tersangka baru yang ditetapkan dalam perkara tersebut.
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto juga menyatakan bahwa penyidik masih mengumpulkan keterangan saksi dan menganalisis berbagai barang bukti, termasuk perangkat elektronik.
Artinya, proses hukum masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut untuk memastikan apakah dugaan penyadapan tersebut memiliki hubungan dengan rencana yang mengarah pada tindak pidana terhadap pemerintahan.
Publik Menunggu Hasil Penyidikan
Kasus ini kini menjadi perhatian karena menyangkut perlindungan terhadap Presiden sekaligus kepastian hukum dalam penggunaan kewenangan penyadapan oleh aparat negara.
Publik menunggu penjelasan lebih jauh mengenai motif, alur penggunaan informasi hasil penyadapan, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Bareskrim Polri dituntut mengungkap perkara tersebut secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang sah.
Pada akhirnya, apakah kasus ini hanya berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal atau terdapat rangkaian perbuatan lain yang memenuhi unsur makar, jawabannya harus ditentukan melalui proses pembuktian hukum, bukan spekulasi.