Bioetanol Indonesia Dikebut: 2 Juta Hektare Lahan, 44 Bupati, hingga Target E50

JAKARTA, BERITANOW.COM – Program bioetanol Indonesia mulai bergerak dari wacana menuju persiapan di lapangan. Pemerintah menyiapkan lahan hingga 2 juta hektare, mengumpulkan 44 bupati, serta membuka ruang investasi BUMN dan swasta untuk membangun industri pengolahan bioetanol.

Langkah tersebut berkaitan dengan target pemerintah meningkatkan penggunaan etanol dalam bensin. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut pemerintah menyiapkan roadmap mulai dari E10 pada 2027, E20 pada 2028, hingga pengembangan E50. 

Sementara Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memperkirakan E20 dapat dicapai pada 2029 secara bertahap. Perbedaan penyebutan target waktu tersebut menunjukkan bahwa program masih berada dalam tahap penyusunan peta jalan dan konsolidasi.

Bioetanol Indonesia Dimulai dari Lahan

Pemerintah tampaknya menyadari bahwa persoalan pertama bukanlah pompa bensin, melainkan bahan baku. 

Amran mengatakan kebutuhan pengembangan bioetanol dapat mencapai 1–2 juta hektare. Tiga komoditas yang disiapkan adalah tebu, singkong, dan jagung, dengan tebu menjadi salah satu fokus utama.

Pada Senin, 21 September 2026, Amran bahkan menggelar rapat sejak pukul 06.00 WIB bersama 44 bupati dari berbagai daerah. Pemerintah daerah diminta membantu memetakan potensi lahan, komoditas, dan kesiapan kawasan produksi. Artinya, proyek ini mulai dibangun dari hulu untuk memastikan tanaman tersedia sebelum pabrik berdiri.

Dari Tebu, Singkong, dan Jagung Menjadi Energi

Model yang sedang disiapkan pemerintah bukan sekadar mencampurkan etanol ke bensin yang sudah ada. Pemerintah ingin membangun rantai pasok domestik dari pertanian hingga industri pengolahan.

Bahlil menegaskan pemerintah tidak ingin program E10, E20, maupun E50 justru membuat Indonesia bergantung pada impor etanol. Karena itu, produksi dalam negeri menjadi bagian penting dari roadmap.

Pemerintah melihat keberhasilan program biodiesel B50 sebagai salah satu pijakan. Menurut Bahlil, pengalaman tersebut menjadi dasar untuk mencari alternatif dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar.

Jika E50 kelak dapat direalisasikan, pemerintah menargetkan ketergantungan terhadap impor bensin jadi dapat dikurangi secara signifikan. Namun, Bahlil belum menetapkan kapan Indonesia benar-benar berhenti mengimpor produk bensin.

BUMN dan Swasta Dipanggil Masuk

Pekerjaan berikutnya adalah membangun pabrik. Amran mendorong kolaborasi BUMN dan swasta. Pemerintah akan memprioritaskan kemampuan BUMN, kemudian membuka ruang lebih besar bagi swasta. Menurut Amran, kepastian lahan dan legalitas menjadi faktor penting untuk menarik investasi.

Pemerintah juga menyatakan pengembangan tidak boleh hanya menguntungkan industri. Amran mengatakan masyarakat harus mendapatkan porsi dalam skema kemitraan sehingga kawasan bioetanol tidak berubah menjadi industri yang berdiri sendiri tanpa keterlibatan petani.

Di sisi lain, pemerintah menyebut pengembangan bioetanol berpotensi menciptakan lapangan kerja dan menghemat devisa. Angka potensi penghematan yang disampaikan Amran mencapai sekitar Rp500 triliun per tahun, meski angka tersebut merupakan proyeksi pemerintah, bukan hasil penghematan yang sudah terealisasi.

Tantangan Terbesarnya Justru Ada di Tanah

Ambisi E20 hingga E50 membawa konsekuensi yang tidak kecil. Dua juta hektare bukan sekadar angka dalam dokumen kebijakan. Ia berarti kebutuhan terhadap tanah, air, bibit, produktivitas pertanian, infrastruktur, pabrik, distribusi, hingga kepastian pasar.

Karena itu, pemerintah menyatakan tidak akan langsung membuka hutan untuk memenuhi kebutuhan lahan. Amran mengatakan pemerintah akan terlebih dahulu melihat lahan yang tersedia, termasuk lahan yang telah dilepaskan dan kawasan yang dapat dikembangkan untuk agroforestri atau tanaman pangan. Pelepasan kawasan hutan disebut sebagai pilihan terakhir.

Di sinilah keberhasilan program bioetanol Indonesia akan diuji. Jika rantai pasoknya berhasil dibangun, program ini dapat menghubungkan pertanian dengan industri energi sekaligus menciptakan pasar baru bagi komoditas domestik. Tetapi jika produksi bahan baku tidak mampu mengejar kebutuhan industri, target pencampuran bensin dapat menghadapi persoalan baru.

Pemerintah kini telah menggerakkan bupati, menyiapkan lahan dan membuka pintu investasi. Setelah itu, tantangannya menjadi lebih konkret. Bisakah 2 juta hektare lahan benar-benar berubah menjadi jutaan liter bioetanol yang kompetitif, berkelanjutan, dan tidak menciptakan ketergantungan baru?(*)