Minggu, 22 November 2026
Breaking News
Daerah

Bansos Depok 2027 Masuk Era Digital, RT-RW Turun Tangan

Riskal Arief | | 3 mnt baca
Bansos Depok 2027 Masuk Era Digital, RT-RW Turun Tangan
Bagikan:

Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI

DEPOK, BeritaNow.com – Pemerintah Kota Depok mulai mempercepat persiapan digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) menjelang 2027. Warga penerima bantuan diminta memperbarui data, sementara masyarakat prasejahtera yang belum terdaftar diberikan kesempatan untuk mengajukan diri sebagai calon penerima. Pemerintah juga melibatkan pengurus RT dan RW agar transformasi digital tersebut tidak justru menyulitkan masyarakat yang membutuhkan bantuan.

Kebijakan tersebut mengacu pada Surat Edaran Nomor 400.9/782/Dinsos/2026 tentang Percepatan Digitalisasi Penyaluran Bantuan Sosial di Kota Depok. Kepala Dinas Sosial Kota Depok, Utang Wardaya, pada Jumat (20/11/2026) menjelaskan pentingnya keterlibatan berbagai unsur masyarakat dalam memperbarui data calon penerima bantuan. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan akurasi pendataan sehingga penyaluran bansos lebih tepat sasaran.

Digitalisasi bansos Depok 2027 bukan sekadar memindahkan berkas administrasi dari atas meja ke layar ponsel. Tantangan sesungguhnya adalah memastikan sistem pendataan mampu menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara akurat. Sebab, secanggih apa pun teknologi yang digunakan, data yang keliru tetap berpotensi menghasilkan keputusan yang keliru.

RT-RW Jadi Garda Terdepan
Pemkot Depok mendorong pengurus RT dan RW untuk mengambil peran sebagai agen Perlindungan Sosial (Perlinsos). Tugas pendampingan juga melibatkan tokoh masyarakat, Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), serta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Mereka diharapkan membantu masyarakat mengakses layanan dan memperbarui informasi kependudukan maupun kondisi sosial ekonominya.

Pelibatan unsur masyarakat menjadi penting mengingat kemampuan mengakses teknologi digital tidak merata. Warga lanjut usia, penyandang disabilitas, dan masyarakat dengan keterbatasan perangkat maupun akses internet berpotensi menghadapi hambatan dalam proses pendataan. Kehadiran agen Perlinsos diharapkan menjadi jembatan antara masyarakat dan sistem pelayanan pemerintah.

Selain memberikan pendampingan, para agen juga diharapkan menyosialisasikan mekanisme bantuan serta persyaratan kelayakan penerima. Peran tersebut bukan berarti RT dan RW memiliki kewenangan mutlak menentukan siapa yang berhak memperoleh bansos. Penetapan penerima tetap harus mengikuti mekanisme dan kriteria yang berlaku.

Warga Belum Terdaftar Bisa Mengajukan Diri
Pendataan menjelang penerapan sistem baru menyasar dua kelompok masyarakat, yakni penerima bansos yang sudah terdaftar dan warga yang memenuhi kriteria tetapi belum memperoleh bantuan. Berdasarkan keterangan Kepala Dinsos Depok yang dilansir Harian Depok, masyarakat dapat melakukan pemutakhiran secara mandiri melalui laman perlinsos.kemensos.go.id. Warga yang mengalami kesulitan dapat meminta pendampingan kepada agen Perlinsos.

Data yang dihimpun selanjutnya akan diproses untuk menilai kelayakan masyarakat dalam menerima sejumlah program bantuan, termasuk PKH, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan bantuan pangan reguler. Meski demikian, pengajuan data tidak otomatis menjamin seseorang memperoleh bansos. Calon penerima tetap harus memenuhi persyaratan program bantuan pemerintah.

Dinsos Depok menargetkan proses pendataan dan pemutakhiran tersebut selesai pada akhir 2026. Target ini menjadi bagian dari persiapan penerapan digitalisasi bansos pada 2027. Masyarakat diimbau memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memastikan informasi mengenai kondisi sosial ekonominya telah diperbarui.

Jangan Sampai Warga Miskin Tersingkir karena Teknologi
Digitalisasi membuka peluang untuk meningkatkan transparansi sekaligus mengurangi risiko kesalahan penyaluran bantuan. Namun, pemerintah juga perlu mengantisipasi risiko eksklusi sosial, yakni kondisi ketika masyarakat yang sebenarnya berhak menerima bantuan justru tidak terakomodasi dalam sistem. Keterbatasan akses teknologi dan ketidaksesuaian data menjadi persoalan yang harus diantisipasi sejak awal.

Pemkot Depok juga perlu memastikan tersedianya mekanisme pengaduan, koreksi data, dan perlindungan informasi pribadi masyarakat. Keterlibatan pengurus lingkungan semestinya memperluas akses pelayanan, bukan menambah rantai birokrasi. Proses pendataan harus tetap mengedepankan objektivitas dan tidak membuka ruang bagi pilih kasih.

Keberhasilan digitalisasi bansos Depok 2027 tidak semata-mata diukur dari jumlah warga yang berhasil masuk ke dalam sistem. Ukuran keberhasilannya adalah kemampuan pemerintah menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan. Jangan sampai sistemnya semakin modern, tetapi warga miskin justru semakin sulit mendapatkan pertolongan.(*)

Komentar (0)