Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI
JAKARTA, BeritaNow.com — Kehadiran Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Kamis (29/10/2026), menarik perhatian dalam persidangan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Tokoh agama tersebut datang bukan untuk menghadiri kegiatan keagamaan, melainkan memberikan keterangan sebagai saksi yang diajukan pihak terdakwa. Persidangan itu berkaitan dengan dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji yang menurut dakwaan jaksa menimbulkan kerugian negara Rp622,09 miliar.
Anwar tiba sekitar pukul 12.30 WIB dengan mengenakan jas biru gelap. Ketika wartawan menanyakan keperluannya, ia hanya menjawab singkat bahwa dirinya hadir untuk bersaksi. Kehadiran seorang pimpinan MUI sebagai saksi meringankan menjadi perhatian tersendiri karena perkara tersebut menyangkut penyelenggaraan ibadah haji, layanan keagamaan yang berhubungan langsung dengan kepentingan umat.
Namun, ada satu hal penting yang perlu dibedakan. Menjadi saksi meringankan tidak otomatis berarti seseorang membenarkan seluruh tindakan terdakwa. Keterangan yang disampaikan tetap harus diuji bersama alat bukti lainnya sebelum majelis hakim mengambil keputusan.
Datang Meringankan, Belum Tentu Semua Keterangan Menguntungkan
Anwar dihadirkan tim penasihat hukum Yaqut sebagai saksi a de charge. Dalam hukum acara pidana, saksi tersebut diajukan pihak terdakwa untuk memberikan keterangan yang berpotensi mendukung pembelaannya. Akan tetapi, nilai dan pengaruh kesaksian tetap bergantung pada fakta yang disampaikan di persidangan.
Menariknya, Anwar sendiri mengaku belum mengetahui apakah keterangannya akan benar-benar meringankan Yaqut. Menurut laporan Suara.com, ia memandang Yaqut pernah memikul tanggung jawab besar sebagai Menteri Agama sekaligus Amirul Hajj. Anwar juga menyampaikan penilaian positif mengenai penyelenggaraan haji 2024, meskipun sebagian penjelasannya didasarkan pada informasi yang pernah ia dengar.
Pernyataan tersebut menghadirkan dua persoalan berbeda dalam satu ruang sidang. Penyelenggaraan haji dapat dinilai dari pelayanan kepada jemaah, sementara dugaan korupsi harus diperiksa melalui prosedur pembagian kuota dan transaksi keuangan. Penilaian positif terhadap pelayanan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh keputusan administratif telah sesuai hukum.
Kuota Haji Jadi Persoalan, Rp622 Miliar Dipertanyakan
Perkara yang menjerat Yaqut berawal dari dugaan penyimpangan dalam penetapan dan pengisian kuota haji tambahan periode 2023–2024. Jaksa mendakwa mantan menteri tersebut terlibat dalam pengaturan pembagian tambahan kuota haji khusus sebesar 50 persen pada 2024 tanpa dasar kajian teknis yang memadai. Penuntut umum juga mempersoalkan pengisian kuota oleh calon jemaah yang menurut dakwaan belum memenuhi ketentuan antrean.
Dalam perhitungan jaksa, dugaan kerugian negara mencapai Rp622,09 miliar. Komponen yang disebutkan antara lain selisih penerimaan dan pengeluaran penyelenggara ibadah haji khusus, penjualan kuota petugas, serta biaya percepatan keberangkatan. Seluruh perhitungan tersebut masih merupakan bagian dari dakwaan yang harus dibuktikan melalui persidangan.
Yaqut didakwa bersama sejumlah pihak lain, termasuk mantan staf khususnya Ishfah Abidal Aziz, Direktur Operasional Maktour Ismail Adham, dan Asrul Aziz Taba. Masing-masing terdakwa memiliki hak menyampaikan pembelaan dan menghadirkan bukti sesuai proses hukum. Sampai terdapat putusan pengadilan, tuduhan dalam perkara ini tidak boleh diperlakukan sebagai kesalahan yang telah terbukti.
Jemaah Menunggu Giliran, Pengadilan Menguji Kebijakan
Di balik perdebatan hukum, terdapat persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat: kesempatan menunaikan ibadah haji. Bagi calon jemaah, kepastian antrean dan keadilan pembagian kuota merupakan bagian penting dari pelayanan penyelenggaraan ibadah. Dugaan pengaturan keberangkatan di luar mekanisme yang ditetapkan karena itu memiliki dampak terhadap kepercayaan publik.
Kesaksian Anwar berpotensi memberikan gambaran mengenai penyelenggaraan haji dari sudut pandang pihak yang terlibat dalam pengawasan atau pelayanan keagamaan. Namun, kesaksian tersebut tetap perlu dibandingkan dengan dokumen kuota, keputusan pejabat, dan bukti transaksi. Majelis hakimlah yang berwenang menilai sejauh mana keterangan itu relevan terhadap dakwaan.
Kehadiran Anwar akhirnya memperlihatkan bahwa ruang sidang bukan tempat untuk sekadar menentukan siapa membela siapa. Yang diuji adalah fakta, dasar pengambilan keputusan, dan pertanggungjawaban hukum para terdakwa. Bagi masyarakat, hasil terpenting bukan ramainya nama tokoh yang hadir, melainkan kepastian bahwa pengelolaan kuota haji berlangsung adil dan dapat dipertanggungjawabkan.(*)
