Pemerintah menyiapkan program pembukaan rekening bank secara massal bagi masyarakat. Program tersebut ditargetkan menjangkau lebih dari 200 juta warga dan setiap rekening akan mendapat saldo awal Rp50 ribu.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kebutuhan anggaran program ini diperkirakan mencapai sekitar US$600 juta atau kurang lebih Rp11 triliun. Anggaran tersebut akan bersumber dari APBN.
Airlangga menyampaikan hal itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (9/9/2026). Meski demikian, pemerintah masih membahas apakah anggaran akan dimasukkan dalam APBN 2026 atau APBN 2027.
Pelaksanaan program juga masih menunggu pembahasan bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemerintah akan menyiapkan mekanisme dan regulasi secara bertahap sebelum program resmi dijalankan.
Rekening tersebut nantinya dapat digunakan untuk memudahkan penyaluran berbagai bantuan pemerintah sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan perbankan.
Rencana awal menyebutkan rekening akan dibuka melalui BRI dan Bank Syariah Indonesia (BSI), dengan data penerima mengacu pada data kependudukan Dukcapil. Warga berusia minimal 17 tahun yang memiliki KTP termasuk kelompok yang ditargetkan, termasuk mereka yang sudah memiliki rekening di bank lain.
Selain memperoleh saldo awal Rp50 ribu, rekening tersebut direncanakan bebas biaya administrasi. Pemerintah menargetkan program mulai diluncurkan sebelum akhir 2026, dengan pelaksanaan secara bertahap setelah seluruh persiapan selesai.
