Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Masinton Pasaribu, tengah menghadapi tekanan politik. Politisi PDI Perjuangan tersebut disebut berpotensi menghadapi proses pemakzulan dari DPRD Tapanuli Tengah.
Situasi politik di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, belakangan semakin memanas. Lima partai politik yang memiliki perwakilan di DPRD Tapteng mulai menyuarakan opsi pemakzulan terhadap Masinton.
Kelima partai tersebut yakni NasDem, Golkar, Gerindra, PAN, dan PKB. Mereka menilai penyelenggaraan pemerintahan daerah belum berjalan secara maksimal. Selain itu, pengelolaan keuangan daerah juga dianggap belum dilakukan secara profesional.
Juru bicara pertemuan lima partai, Hazmi Arif Simatupang, mengatakan terdapat sejumlah dugaan persoalan dalam pengelolaan anggaran daerah.
Menurut Hazmi, kondisi tersebut mendorong kelima partai untuk mempertimbangkan langkah politik melalui DPRD Tapanuli Tengah, termasuk kemungkinan mengusulkan pemakzulan terhadap Bupati Masinton Pasaribu.
Pernyataan itu disampaikan Hazmi pada Sabtu (5/9), sehari setelah berlangsungnya pertemuan para pimpinan lima partai pada Jumat (4/9).
Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas sejumlah persoalan yang dinilai menunjukkan lemahnya pengelolaan anggaran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.
Hazmi mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, realisasi APBD Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2026 hingga Agustus baru berada di kisaran 30 persen.
Menurut dia, angka tersebut menjadi persoalan serius karena rendahnya penyerapan anggaran dapat berdampak terhadap pelaksanaan berbagai program pembangunan serta pelayanan publik.
Ia menambahkan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disebut telah mendapat panggilan dan teguran dari Kementerian Dalam Negeri berkaitan dengan persoalan tersebut.
Tak hanya masalah anggaran, kelima partai politik itu turut menyoroti penanganan bencana banjir di wilayah Tapanuli Tengah. Mereka menilai pemerintah daerah dinilai belum memberikan respons yang cukup cepat serta penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak belum berjalan secara optimal.
Masinton Siap Menghadapi Ancaman Pemakzulan
Masinton Pasaribu menegaskan dirinya tidak gentar menghadapi wacana pemakzulan tersebut. Pengalaman panjangnya sebagai aktivis pada 1998 dan dua periode sebagai anggota DPR RI menjadi salah satu bekal politiknya.
Ia memastikan akan menghadapi langkah politik yang dilakukan sejumlah fraksi di DPRD Tapanuli Tengah.
Masinton menilai isu pemakzulan yang disuarakan lima partai tersebut tidak terlepas dari kepentingan politik kelompok tertentu yang disebutnya belum menerima hasil Pilkada Tapanuli Tengah 2024.
Menurut Masinton, kelompok tersebut sebelumnya berupaya mendorong adanya calon tunggal dalam Pilkada 2024, namun rencana itu tidak berhasil. Pasangan calon yang mereka dukung juga akhirnya kalah dalam kontestasi tersebut.
Masinton juga mengaku telah beberapa kali menghadapi berbagai bentuk tekanan politik sejak menjabat sebagai bupati.
Ia bahkan menuding adanya upaya politisasi terhadap bencana yang terjadi di Tapanuli Tengah.
Masinton mengatakan, kelompok politik tersebut seharusnya lebih fokus pada pembahasan kebijakan pemulihan daerah. Ia menilai DPRD Tapanuli Tengah belum membahas rancangan peraturan daerah yang diajukan pemerintah kabupaten untuk mempercepat pembangunan setelah bencana.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya kepentingan politik di balik sorotan terhadap pemerintah daerah, termasuk dalam isu penanganan bencana.
