Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI
BANJARNEGARA, BeritaNow.com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menghadapi ujian baru di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional 15 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk pembenahan pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban anggaran. Langkah tersebut memunculkan pertanyaan penting: bagaimana memastikan pengawasan uang negara tidak mengganggu kebutuhan gizi penerima manfaat?
Penghentian 15 dapur MBG Banjarnegara itu dilaporkan ANTARA pada Senin (2/11/2026). Kebijakan tersebut berkaitan dengan upaya memperbaiki kualitas pengelolaan dan pelayanan program. Meski demikian, belum tersedia rincian resmi yang dapat diverifikasi mengenai identitas seluruh dapur, jumlah penerima manfaat terdampak, maupun kapan masing-masing dapur diizinkan beroperasi kembali.
Ketika Dapur Berhenti, Siapa Menjamin Makanan?
SPPG merupakan unit pelayanan yang menyiapkan dan menyalurkan makanan dalam program MBG. Keberadaannya penting karena pelaksanaan program tidak berhenti pada penyediaan anggaran, tetapi juga mencakup pengadaan bahan pangan, pengolahan makanan, dan distribusi. Ketika satu dapur dihentikan sementara, kesinambungan pelayanan kepada penerima manfaat menjadi persoalan yang perlu segera ditangani.
Bagi siswa penerima manfaat, persoalan administrasi tentu terasa jauh dari urusan makan sehari-hari. Mereka membutuhkan makanan yang aman, bergizi, dan diterima sesuai jadwal pelayanan. Karena itu, penghentian operasional perlu diikuti informasi mengenai apakah layanan dialihkan, ditunda, atau dilaksanakan melalui mekanisme lain.
BGN sebelumnya menjelaskan bahwa pengalihan layanan ke SPPG terdekat dapat dilakukan untuk dapur yang terkena penghentian sementara akibat persoalan kelayakan sanitasi. Namun, belum ditemukan konfirmasi bahwa mekanisme tersebut telah diterapkan pada 15 SPPG di Banjarnegara. Status pelayanan penerima manfaat setempat masih perlu diperiksa langsung kepada BGN dan pemerintah daerah.
Ribuan Dapur Juga Tersandung Pelaporan Dana
Kasus Banjarnegara muncul bersamaan dengan penertiban administrasi MBG secara nasional. Dalam siaran pers 30 Oktober 2026, BGN menyatakan 6.097 SPPG dikenai penghentian sementara khusus karena tidak tertib menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH). Kebijakan nasional tersebut mulai berlaku pada 2 November 2026.
LPDH merupakan dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran harian yang wajib disampaikan melalui Sistem Informasi Pemantauan Gizi Nasional (SIPGN). BGN menggunakan laporan tersebut untuk mengawasi pengeluaran, mengevaluasi kebutuhan anggaran, dan mendeteksi kemungkinan penyimpangan. Dengan demikian, kegiatan memasak dan membagikan makanan harus berjalan bersama pencatatan penggunaan dana yang dapat diperiksa.
Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumedana menegaskan bahwa pelaporan merupakan bagian penting dari akuntabilitas program. Unit yang telah memenuhi kewajiban dan lolos verifikasi dapat memperoleh pencabutan status penghentian sementara. Namun, belum dapat dipastikan apakah seluruh 15 SPPG Banjarnegara termasuk dalam daftar 6.097 unit nasional tersebut.
Anggaran Harus Tertib, Gizi Jangan Tertunda
Penertiban keuangan menjadi penting karena MBG menggunakan anggaran negara untuk melayani masyarakat. Setiap pengeluaran seharusnya dapat ditelusuri, mulai dari kebutuhan bahan pangan hingga pelaksanaan pelayanan. Tanpa laporan yang tertib, pengawasan terhadap ketepatan penggunaan dana menjadi semakin sulit.
Namun, persoalan administrasi juga tidak boleh membuat kepentingan penerima manfaat terabaikan. Pemerintah perlu memastikan siapa yang bertanggung jawab atas pelayanan selama dapur berhenti beroperasi. Informasi mengenai jadwal pemulihan layanan dan syarat pembukaan kembali juga perlu disampaikan secara terbuka.
Bagi pengelola dapur, penghentian sementara seharusnya menjadi kesempatan memperbaiki sistem pertanggungjawaban. Bagi pemerintah, kejadian ini menjadi ujian kemampuan mengawasi program sekaligus menjaga kesinambungan pelayanan. Sebab, tujuan MBG bukan hanya memastikan laporan keuangan rapi, tetapi juga memastikan makanan bergizi benar-benar sampai kepada penerimanya.(*)
