Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI
TEL AVIV, BeritaNow.com — Pemilu Israel pada 27 Oktober 2026 menghadirkan kejutan yang mengguncang peta kekuasaan. Partai-partai yang mewakili warga Palestina berkewarganegaraan Israel meraih 19 kursi parlemen, hampir dua kali lipat dibandingkan pemilu sebelumnya. Lonjakan suara Palestina di Israel itu membuat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu gagal mengamankan mayoritas, sekaligus memicu pertikaian mengenai legitimasi hasil pemilu.
Hasil penghitungan akhir menunjukkan blok pendukung Netanyahu menguasai 53 kursi, sedangkan kelompok oposisi pimpinan Gadi Eisenkot memperoleh 48 kursi. Dua kelompok politik yang dipimpin warga Arab, Joint List dan Ra'am, mengantongi 19 kursi dari total 120 kursi Knesset. Tidak satu pun kelompok mempunyai 61 kursi yang dibutuhkan untuk membentuk mayoritas sendiri.
Situasi tersebut menghadirkan ironi politik yang menarik. Ketika warga Palestina menggunakan hak pilihnya dalam jumlah besar, suara mereka justru dipersoalkan oleh sebagian politisi yang kalah memperoleh mayoritas. Pertanyaannya kini bukan hanya siapa akan memimpin Israel, tetapi apakah kekuatan suara seluruh warga negara akan memperoleh pengakuan politik yang setara.
Ketika Pemilih Palestina Menjadi Penentu
Partisipasi warga Palestina berkewarganegaraan Israel dilaporkan mendekati 80 persen, angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan pemilu sebelumnya. Menurut laporan hasil pemilu, hampir 840.000 suara diberikan kepada Joint List dan Ra'am. Perolehan kedua kelompok tersebut meningkat sekitar 64 persen dibandingkan pemilu 2022.
Di kota Sakhnin, tingkat partisipasi bahkan mencapai sekitar 87 persen. Wali Kota Mazen Ghnaim mengaitkan antusiasme tersebut dengan kekhawatiran masyarakat terhadap meningkatnya kejahatan kekerasan dan retorika politik yang menyudutkan warga Arab. Bagi sebagian pemilih, mendatangi tempat pemungutan suara menjadi cara memperjuangkan keamanan serta keterwakilan mereka.
Namun, banyaknya kursi belum menjamin kedua kelompok politik tersebut akan dilibatkan dalam pemerintahan. Eisenkot sebelumnya menyatakan keberatan membentuk koalisi bersama partai-partai Arab karena perbedaan pandangan politik. Akibatnya, kekuatan mereka sebagai penentu mayoritas tetap berhadapan dengan hambatan negosiasi.
Tuduhan Kecurangan Memicu Pertikaian
Setelah pemilu, Partai Likud pimpinan Netanyahu menuduh adanya kecurangan yang menguntungkan partai-partai Arab. Tuduhan tersebut muncul bersamaan dengan penyelidikan dugaan suap pemilih terhadap sejumlah aktivis. Namun, tuduhan bahwa suara warga Arab telah mencuri kemenangan belum didukung bukti yang membenarkan pembatalan hasil pemilu.
Komite Pemilihan Pusat Israel menyatakan hasil pemilu tetap berlaku meskipun penyelidikan dugaan pelanggaran terus berjalan. Ra'am membantah keterlibatan dalam praktik yang dituduhkan. Keputusan tersebut memperlihatkan perbedaan antara memeriksa kemungkinan pelanggaran individual dan menolak legitimasi seluruh kelompok pemilih.
Bagi warga Palestina yang memiliki kewarganegaraan Israel, tuduhan kolektif dapat memperbesar ketidakpercayaan terhadap proses politik. Hak memilih seharusnya memungkinkan warga memperjuangkan kepentingan mereka tanpa dicurigai hanya karena identitasnya. Perselisihan pascapemilu kini menjadi ujian bagi lembaga demokrasi Israel dalam melindungi prinsip tersebut.
Demokrasi Diuji Setelah Kotak Suara Ditutup
Dalam tulisan opini yang diterbitkan Al Jazeera pada 2 November, analis politik Abed Abou Shhadeh menilai lonjakan partisipasi Palestina memperlihatkan persoalan kesetaraan politik di Israel. Ia berpendapat warga Palestina memiliki hak pilih secara formal, tetapi menghadapi hambatan ketika hasil suara mereka berpotensi menentukan pemerintahan. Penilaian tersebut merupakan analisis penulis, bukan kesimpulan resmi lembaga pemilu.
Perdebatan itu mempunyai akar sejarah yang panjang. Pada 2021, partai Ra'am sempat bergabung dalam koalisi pemerintahan Naftali Bennett dan Yair Lapid, memperlihatkan kemungkinan keterlibatan partai Arab dalam kekuasaan. Pengalaman tersebut sekaligus menunjukkan bahwa kerja sama politik tetap rentan terhadap perbedaan pandangan di antara anggota koalisi.
Kini, Presiden Israel Isaac Herzog dijadwalkan menerima hasil resmi pemilu dan berkonsultasi dengan partai-partai sebelum menunjuk calon pembentuk pemerintahan. Proses tersebut dapat menghasilkan koalisi baru, kebuntuan politik, atau kemungkinan pemilu ulang apabila kesepakatan gagal dicapai. Belum ada dasar untuk menyatakan Netanyahu sudah kehilangan jabatannya.
Bagi pemilih Palestina, persoalannya melampaui kemenangan atau kekalahan seorang perdana menteri. Mereka membutuhkan keterwakilan yang dapat memengaruhi kebijakan keamanan, pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan publik. Pemilu kali ini memperlihatkan bahwa mengumpulkan suara merupakan satu perjuangan, sedangkan membuat suara itu benar-benar diperhitungkan merupakan perjuangan berikutnya.(*)
Ilustrasi gambar menggunakan AI
