Prabowo Kumpulkan Menteri, Pendidikan Gratis SD hingga PTN Mulai Masuk Tahap Hitung-hitungan

JAKARTA — Gagasan pendidikan gratis SD hingga PTN yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto mulai bergerak dari pernyataan politik menuju pembahasan teknis di pemerintahan. Rabu (23/9/2026), Prabowo menggelar rapat terbatas di Istana Merdeka dengan sejumlah menteri untuk membahas bagaimana pendidikan negeri gratis dapat diwujudkan.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan rapat tersebut secara khusus membahas langkah yang dapat ditempuh pemerintah agar pendidikan negeri gratis bisa diterapkan mulai sekolah dasar hingga perguruan tinggi negeri.

Rapat ini menjadi penting karena untuk pertama kalinya gagasan tersebut dibahas secara lintas kementerian setelah Prabowo menyampaikannya secara terbuka pada 18 September lalu.

Dari pernyataan Presiden menuju skema kebijakan

Prabowo sebelumnya menyatakan biaya pendidikan negeri dari SD, SMP, SMA hingga universitas negeri harus gratis. Ia juga mengatakan akan segera menggelar rapat terbatas untuk membahas cara mewujudkan kebijakan tersebut.

Kini, rapat itu benar-benar digelar. Sejumlah menteri hadir di Istana, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri PAN-RB Rini Widyantini, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, serta Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

Komposisi peserta rapat menunjukkan bahwa persoalan pendidikan gratis tidak hanya menyangkut kementerian pendidikan. Ada dimensi anggaran, pendidikan keagamaan, perlindungan sosial, hingga tata kelola aparatur yang ikut berkaitan dengan pelaksanaannya.

Brian Yuliarto mengatakan pemerintah sedang menghitung sejumlah opsi. Menurutnya, pemerintah perlu membahas skema pembiayaan, tahapan pelaksanaan, dan berbagai pilihan lain sebelum kebijakan tersebut diterapkan.

Dengan demikian, pertanyaan utama setelah rapat bukan lagi sekadar apakah pemerintah menginginkan pendidikan gratis, melainkan bagaimana kebijakan itu akan dibiayai dan siapa yang akan menerima manfaatnya.

Titik krusial ada di anggaran

Wacana pendidikan gratis mulai memasuki persoalan yang lebih kompleks saat membahas tentang anggaran.

Pendidikan negeri memang sudah mendapatkan dukungan pembiayaan negara. Namun, menjadikan pendidikan negeri gratis pada seluruh jenjang hingga perguruan tinggi membutuhkan desain kebijakan yang lebih luas.

Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan rencana tersebut perlu dikaji dengan mempertimbangkan kemampuan APBN. Pemerintah harus menghitung manfaat kebijakan sekaligus kapasitas fiskal negara.

Pada tingkat perguruan tinggi, persoalannya bahkan lebih beragam. Pemerintah selama ini telah menyediakan berbagai skema bantuan, termasuk KIP Kuliah dan beasiswa. Karena itu, skema baru harus menjawab bagaimana pembiayaan mahasiswa yang sebelumnya sudah mendapatkan bantuan akan ditempatkan dalam sistem baru.

Pertanyaan berikutnya adalah apa yang dimaksud dengan “gratis”. Apakah pemerintah akan menanggung seluruh biaya pendidikan mahasiswa? Apakah hanya uang kuliah? Bagaimana dengan biaya praktikum, kegiatan akademik, buku, transportasi, atau kebutuhan penunjang lainnya?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menentukan apakah pendidikan gratis benar-benar menghapus beban biaya masyarakat atau hanya mengubah mekanisme pembayarannya.

Pendidikan gratis bukan sekadar soal SPP

Pemerintah juga sebelumnya menyampaikan bahwa agenda pendidikan tidak berhenti pada pembebasan biaya. Perbaikan sekolah yang rusak dan peningkatan kesejahteraan guru turut ditempatkan sebagai bagian dari agenda pendidikan.

Artinya, kebijakan pendidikan gratis berpotensi memiliki dua sisi sekaligus, yaitu mengurangi beban keluarga dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

Jika biaya pendidikan ditanggung negara tetapi sekolah kekurangan fasilitas dan tenaga pendidik tidak mendapatkan dukungan yang memadai, persoalan akses memang dapat berkurang, tetapi persoalan mutu belum tentu selesai.

Karena itu, rapat Prabowo bersama para menteri menjadi titik awal untuk melihat apakah gagasan pendidikan gratis akan berkembang menjadi kebijakan nasional dengan desain pembiayaan yang jelas.

Untuk saat ini, pemerintah baru memasuki tahap pembahasan skema dan tahapan. Bola kini berada di meja pemerintah untuk bagaimana kemudian menerjemahkan gagasan pendidikan gratis SD hingga PTN menjadi program yang bisa dijalankan, dibiayai secara berkelanjutan, dan benar-benar membuat pendidikan lebih mudah diakses masyarakat.

Sebab, ketika pendidikan disebut gratis, pertanyaan berikutnya selalu sama. Siapa yang membayar, berapa biayanya, dan apa yang sebenarnya ditanggung negara?(*)