Perdana Menteri Haiti Ariel Henry resmi mengumumkan undur diri dari posisinya, Henry mundur setelah Haiti mengalami kerusuhan besar-besaran dalam beberapa pekan terakhir.
“Kami telah melayani negara di masa-masa yang sulit. Saya berterima kasih kepada semua orang yang berani menghadapi tantangan seperti itu bersama saya,” kata Henry dalam surat pengunduran dirinya, tertanggal 24 April.
Berdasarkan keterangan kantor Henry pada Kamis, Menteri Keuangan negara Karibia Michael Patrick Boisvert ditunjuk sebagai perdana menteri sementara (interim) sampai pemerintahan baru dibentuk.
“Negara kita Haiti berada di persimpangan jalan untuk mencari solusi guna mengatasi krisis politik multidimensi ini, yang telah berlangsung lama, dan konsekuensinya merugikan masyarakat, properti, serta infrastruktur publik dan swasta,” kata Boisvert dalam upacara pengambilan sumpah di kantor PM Villa d’Accueil.
Dewan transisi, yang terdiri dari tujuh anggota yang punya hak suara dan dua pengamat yang tidak punya hak suara, juga telah ditugaskan untuk menunjuk perdana menteri dan kabinet baru.
Komite tersebut akan menjalankan kekuasaan presiden sampai presiden baru dilantik. Pelantikan ini selambat-lambatnya dilakukan pada 7 Februari 2026.
Pada Maret, Henry sudah mengumumkan niatnya untuk mundur usai Haiti ricuh dan keputusan mengenai kepemimpinan masa depan negara itu dibuat. Dewan transisi pun dibentuk setelahnya.
Komunitas Karibia dan Pasar Bersama (CARICOM) menyambut baik pembentukan dewan tersebut. Mereka berharap hal ini akan menjadi awal baru bagi Haiti.
Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Stephane Dujarric juga menyambut baik kabar tersebut. Dujarric turut menyerukan agar misi keamanan multinasional segera dikerahkan untuk mendukung polisi Haiti.
Haiti dilanda kekacauan dan kekerasan geng dalam beberapa pekan terakhir. Kelompok-kelompok kriminal menyerang fasilitas pemerintah dan mengacaukan negara.
Sejak Februari, serangan yang dilakukan geng-geng kriminal di ibu kota Port-au-Prince menyebabkan bandara dan pelabuhan internasional tak lagi berfungsi. Pemberontakan ini juga memutus jalur pasokan makanan, bantuan, serta memicu evakuasi besar-besaran warga negara asing.
Serangan para geng kriminal ini sendiri tak cuma menargetkan fasilitas pemerintah, tetapi juga fasilitas publik seperti rumah sakit. Gudang-gudang dan kontainer yang menyimpan makanan dan persediaan penting bahkan ikut dijarah.
Menurut PBB, nyaris 5 juta orang di Haiti menderita kerawanan pangan akut.
“Ini adalah krisis kemanusiaan terburuk di Haiti sejak gempa bumi pada 2010. Saya kira hal itu tidak terjadi,” kata Jean-Martin Bauer, direktur Program Pangan Dunia untuk Haiti.
