Permintaan Maaf Inggris Dibahas di KTT, Ganti Rugi Ditolak!

LONDON, BeritaNow.com — Setelah berabad-abad berlalu, Inggris mulai membuka kemungkinan menyampaikan permintaan maaf resmi atas keterlibatannya dalam perdagangan budak transatlantik. Perdana Menteri Inggris Andy Burnham berencana mengajak negara-negara yang terdampak perbudakan ikut merumuskan bentuk permintaan maaf tersebut. Namun, ada satu persoalan yang belum menemui titik temu: London bersedia membicarakan penyesalan sejarah, tetapi tetap menolak pembayaran kompensasi finansial.

Rencana permintaan maaf Inggris itu akan dibahas dalam Konferensi Tingkat Tinggi Persemakmuran atau Commonwealth Heads of Government Meeting (CHOGM) di Antigua dan Barbuda, mulai Selasa (3/11/2026). Pemerintah Inggris menawarkan dialog terstruktur dengan negara serta komunitas yang terdampak perdagangan budak. Menurut Downing Street, mereka harus dilibatkan agar pernyataan resmi nantinya tidak hanya mencerminkan pandangan pemerintah Inggris.

Berabad-abad Luka, Kini Membicarakan Kata Maaf
Perdagangan budak transatlantik merupakan salah satu babak paling kelam dalam sejarah kolonialisme. Jutaan orang Afrika dipaksa meninggalkan tanah kelahirannya untuk diperjualbelikan dan dipekerjakan di berbagai wilayah Amerika. Inggris termasuk negara yang memainkan peran besar dalam perdagangan manusia tersebut sebelum menghapus perdagangannya pada 1807 dan mengesahkan penghapusan perbudakan di sebagian besar koloninya pada 1833.

Reuters memperkirakan sekitar 3,2 juta orang Afrika yang diperbudak diangkut melintasi Atlantik menggunakan kapal-kapal Inggris. Perdagangan itu memisahkan keluarga, merampas kebebasan, dan meninggalkan warisan sosial serta ekonomi yang panjang. Bagi negara-negara Karibia, sejarah tersebut bukan sekadar catatan masa lalu, melainkan bagian dari perdebatan mengenai ketimpangan yang masih mereka hadapi.

Burnham sebelumnya telah menyatakan penyesalan mendalam atas penderitaan yang ditimbulkan perdagangan budak. Namun, ungkapan penyesalan berbeda dari permintaan maaf resmi atas nama negara. Pemerintah Inggris kini ingin membahas perbedaan tersebut bersama negara-negara terdampak sebelum menentukan bentuk pernyataannya.

Inggris Bersedia Minta Maaf, tetapi Menolak Membayar
Di sinilah persoalan menjadi lebih rumit daripada menyusun kalimat diplomatik. Burnham menolak pembayaran reparasi finansial dengan alasan masyarakat Inggris masa kini tidak seharusnya dibebani tanggung jawab pribadi atas kejahatan sejarah. Pandangan tersebut mempertahankan garis kebijakan pemerintah Inggris sebelumnya, meskipun ia membuka ruang baru bagi permintaan maaf resmi.

Sebaliknya, sejumlah pemimpin dan kelompok advokasi Karibia berpandangan bahwa pengakuan sejarah harus diikuti upaya pemulihan. Mereka mendorong bentuk keadilan reparatif yang mencakup pendidikan, kesehatan, pembangunan ekonomi, dan penanganan warisan ketimpangan. Dengan demikian, tuntutannya tidak terbatas pada pemberian uang langsung kepada individu.

Perdana Menteri Antigua dan Barbuda, Gaston Browne, menyambut tawaran dialog Inggris, tetapi menegaskan bahwa posisi Karibia mengenai reparasi tidak berubah. Ia menginginkan pembicaraan yang inklusif, memiliki jadwal jelas, dan menghasilkan langkah nyata. Respons tersebut memperlihatkan adanya kesediaan berdialog tanpa berarti kedua pihak telah menyepakati bentuk penyelesaian.

Dari Permintaan Maaf ke Persoalan Utang Negara
Sebagai alternatif pembayaran reparasi, Burnham menawarkan pembahasan restrukturisasi utang negara-negara berkembang. Pemerintah Inggris ingin mendorong pengaturan pembayaran yang lebih panjang dan kondisi pinjaman yang lebih menguntungkan. Pada pertemuan Persemakmuran, London juga berencana memperkuat kerja sama perdagangan, investasi, dan pembangunan infrastruktur.

Usulan tersebut memiliki arti penting bagi negara kecil yang menghadapi tekanan utang dan perubahan iklim. Namun, restrukturisasi utang dan reparasi sejarah merupakan dua persoalan berbeda, meskipun keduanya dapat berkaitan dalam agenda pembangunan. Belum ada kesepakatan bahwa negara-negara Karibia bersedia mengganti tuntutan reparasi dengan fasilitas pembiayaan baru.

Raja Charles III juga menghadiri rangkaian pertemuan Persemakmuran di Antigua dan Barbuda. Istana Buckingham telah mengetahui rencana pembicaraan pemerintah Inggris, tetapi belum ada pengumuman bahwa raja akan menyampaikan permintaan maaf resmi. Sebelumnya, mantan Perdana Menteri Tony Blair pernah menyatakan penyesalan atas perdagangan budak pada 2006 tanpa mengeluarkan permintaan maaf formal.

Bagi negara-negara terdampak, pembicaraan kali ini membuka peluang untuk ikut menentukan bagaimana sejarah diakui oleh bekas kekuatan kolonial. Bagi Inggris, tantangannya adalah menerjemahkan pengakuan moral menjadi hubungan internasional yang lebih setara. Sebab, setelah ratusan tahun, persoalannya bukan hanya bagaimana mengucapkan maaf, melainkan apa yang dilakukan setelah kata itu disampaikan.(*)