Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI
JAKARTA, BeritaNow.com — Setelah aparat kepolisian menggerebek kawasan yang diduga menjadi tempat peredaran narkoba, Kampung Bahari di Tanjung Priok, Jakarta Utara, kini bersiap menghadapi perubahan besar. PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dilibatkan untuk membenahi lingkungan dan mencari solusi hunian warga. Namun, persoalannya tidak sesederhana membersihkan bangunan dan mengangkut sampah, sebab ada masyarakat yang menggantungkan hidup di kawasan tersebut.
Penataan Kampung Bahari dijadwalkan memasuki tahap pembersihan pada Rabu (4/11/2026), dengan dukungan alat berat dan truk pengangkut sampah dari KAI. Langkah ini merupakan tindak lanjut penggerebekan Polda Metro Jaya pada Minggu (1/11/2026), ketika 27 orang diamankan terkait dugaan penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Pemerintah menegaskan pembenahan harus memperhatikan kondisi sosial warga agar tidak menimbulkan persoalan baru.
Kampung Dibersihkan, Warga Mau Tinggal di Mana?
Executive Vice President KAI Daerah Operasi 1 Jakarta, Januri, menjelaskan bahwa penataan juga berkaitan dengan keberadaan bangunan di sekitar aset perusahaan. Kondisi tersebut perlu diperhatikan karena menyangkut keselamatan perjalanan kereta api. Namun, KAI mengakui pendataan warga dan bangunan di lokasi belum sepenuhnya selesai.
Salah satu pilihan yang sedang dibahas ialah pemanfaatan hunian alternatif di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Akan tetapi, pilihan tersebut masih memerlukan komunikasi dengan warga serta kajian mengenai kebutuhan tempat tinggal mereka. Belum ada keputusan yang memastikan seluruh warga terdampak akan dipindahkan ke lokasi tersebut.
Persoalan tempat tinggal tidak berhenti pada tersedianya bangunan pengganti. Warga juga harus mempertimbangkan jarak ke tempat kerja, biaya transportasi, dan keberlanjutan penghasilan keluarga. Memindahkan seseorang ke rumah yang lebih baik mungkin menyelesaikan persoalan atap, tetapi belum tentu menyelesaikan persoalan dapur.
Sebanyak 46 Warga Masuk Program Bedah Rumah
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryanti, menyebut terdapat 46 penerima program bedah rumah di Kampung Bahari. Penerima tersebut tersebar di beberapa rukun warga dan masih akan melalui pemeriksaan data bersama pemerintah daerah. Jumlah penerima berpotensi bertambah sesuai persyaratan program dan ketersediaan lokasi.
Program perbaikan rumah menjadi salah satu pendekatan untuk meningkatkan kualitas permukiman tanpa harus selalu memindahkan warga. Namun, belum tersedia rincian mengenai jumlah rumah yang telah selesai diperbaiki, besaran bantuan, maupun jadwal pengerjaan berikutnya. Karena itu, angka 46 tidak dapat langsung disebut sebagai jumlah rumah yang sudah berhasil direnovasi.
Kementerian PKP juga membahas pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari pembenahan kawasan. Pendekatan ini penting karena sebagian penduduk bekerja sebagai pemulung dan pengelola barang bekas. Penataan yang mengabaikan sumber penghasilan mereka berisiko memindahkan kemiskinan dari satu tempat ke tempat lain, bukan menyelesaikannya.
Berantas Narkoba, Jangan Hukum Seluruh Kampung
Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Dadang Hartanto menekankan bahwa pemberantasan narkoba tidak cukup melalui penggerebekan. Menurutnya, pembenahan lingkungan perlu disertai pendataan tempat tinggal dan pekerjaan warga. Pembersihan awal diprioritaskan pada kawasan tidak berpenghuni, sedangkan area yang ditempati masyarakat harus dikaji terlebih dahulu.
Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat juga menegaskan perlunya kerja sama antara kepolisian, pemerintah daerah, dan instansi terkait. Pemerintah kota mendukung pembenahan kawasan untuk mencegah aktivitas peredaran narkoba kembali berkembang. Namun, kebijakan tersebut harus tetap membedakan warga yang menjalankan pekerjaan sah dari individu yang diduga terlibat tindak pidana.
Bagi masyarakat Kampung Bahari, perubahan lingkungan yang lebih aman dan bersih tentu memiliki arti penting. Namun, keberhasilannya perlu diukur melalui kepastian hunian, penghidupan, serta keamanan yang berkelanjutan. Penggerebekan dapat menghentikan aktivitas ilegal yang ditemukan, tetapi penyelesaian persoalan sosial membutuhkan pekerjaan lebih panjang.
Kini, KAI dan Kementerian PKP menghadapi ujian yang tidak cukup diselesaikan menggunakan alat berat. Membersihkan lingkungan memang penting, tetapi warga juga membutuhkan kepastian mengenai masa depan mereka. Sebab, kampung yang tertata bukan hanya kampung yang bangunannya terlihat rapi, melainkan tempat masyarakat dapat hidup aman, layak, dan tetap mencari nafkah.(*)
