Sabtu, 21 November 2026
Breaking News
Daerah

Pemekaran Kabupaten Bogor Barat, 14 Kecamatan Siap Bergabung?

Effra S. Husein | | 3 mnt baca
Pemekaran Kabupaten Bogor Barat, 14 Kecamatan Siap Bergabung?
Bagikan:

Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI

BOGOR, BERITANOW.COM– Wacana pemekaran Kabupaten Bogor Barat kembali menjadi perhatian masyarakat. Aspirasi pembentukan daerah otonomi baru (DOB) tersebut terus diperjuangkan dengan harapan dapat mempercepat pemerataan pembangunan dan mendekatkan pelayanan publik bagi warga di wilayah barat Kabupaten Bogor.

Pemekaran Kabupaten Bogor Barat bukanlah gagasan baru. Usulan tersebut telah melalui perjalanan panjang, termasuk pembahasan mengenai kesiapan wilayah, potensi ekonomi, infrastruktur, hingga kebutuhan pembentukan pusat pemerintahan baru.

Selama ini, luasnya wilayah Kabupaten Bogor menjadi salah satu alasan yang mendorong munculnya aspirasi pemekaran. Sebagian masyarakat di kawasan barat menilai jarak menuju pusat pemerintahan di Cibinong menjadi tantangan tersendiri dalam mengakses pelayanan administrasi maupun fasilitas pemerintahan.

14 Kecamatan Masuk dalam Rencana Pemekaran

Dalam skema pemekaran yang selama ini dibahas, calon Kabupaten Bogor Barat direncanakan mencakup 14 kecamatan.

Wilayah tersebut meliputi Leuwiliang, Leuwisadeng, Ciampea, Cibungbulang, Pamijahan, Cigudeg, Jasinga, Sukajaya, Nanggung, Tenjolaya, Rumpin, Parungpanjang, Ciseeng, dan Dramaga.

Kecamatan Cigudeg pernah diwacanakan sebagai calon pusat pemerintahan Kabupaten Bogor Barat. Penentuan ibu kota nantinya tetap membutuhkan pembahasan dan keputusan sesuai tahapan pembentukan daerah otonomi baru.

Jika terealisasi, pembentukan kabupaten baru diharapkan mampu memperpendek rentang kendali pemerintahan sekaligus membuka peluang pengembangan ekonomi kawasan.

Potensi Ekonomi Menjadi Modal Pengembangan

Wilayah Bogor Barat memiliki sejumlah potensi yang dapat dikembangkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi daerah.

Sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pertambangan, dan pariwisata menjadi beberapa bidang yang selama ini menopang aktivitas ekonomi masyarakat.

Kawasan sekitar Leuwiliang, Cigudeg, Jasinga, hingga Pamijahan juga memiliki potensi sumber daya alam dan destinasi wisata yang dapat dikembangkan lebih optimal.

Dengan pengelolaan pemerintahan yang lebih dekat, masyarakat berharap pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta akses ekonomi tidak lagi terkonsentrasi di kawasan tertentu.

Moratorium DOB Masih Menjadi Hambatan

Meski aspirasi masyarakat terus bergulir, pembentukan Kabupaten Bogor Barat masih menghadapi kendala kebijakan pemerintah pusat.

Moratorium pembentukan daerah otonomi baru (DOB) menjadi salah satu hambatan utama yang membuat berbagai usulan pemekaran belum dapat berlanjut ke tahap pembentukan daerah definitif.

Pada September 2026, Komisi I DPRD Jawa Barat bahkan menyoroti belum jelasnya arah kebijakan pemerintah pusat mengenai moratorium pemekaran daerah.

Persoalan tersebut dibahas dalam koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memperoleh kejelasan mengenai mekanisme dan peluang pemrosesan usulan DOB.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bogor juga menyiapkan pendekatan lain dengan mendorong pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik di wilayah barat dan timur.

Langkah tersebut menjadi upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat tanpa harus menunggu keputusan pembentukan daerah baru.

Aspirasi Masyarakat Menunggu Keputusan Pemerintah Pusat

Pembentukan Kabupaten Bogor Barat pada akhirnya tidak cukup hanya mengandalkan dukungan masyarakat dan kesiapan administratif daerah.

Prosesnya membutuhkan pemenuhan persyaratan kewilayahan, kapasitas daerah, kemampuan keuangan, kesiapan penyelenggaraan pemerintahan, serta persetujuan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Karena itu, perjuangan pemekaran Kabupaten Bogor Barat masih membutuhkan koordinasi antara pemerintah daerah, DPRD, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat.

Masyarakat berharap aspirasi yang telah diperjuangkan selama bertahun-tahun tersebut memperoleh kepastian.

Jika pemekaran dapat direalisasikan, tantangan berikutnya adalah memastikan kabupaten baru benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar melahirkan struktur pemerintahan baru.

Pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik tetap menjadi tujuan utama dari aspirasi pembentukan Kabupaten Bogor Barat. (*)

Komentar (0)