Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI
YERUSALEM, BeritaNow.com — Benjamin Netanyahu menghadapi situasi politik yang semakin rumit setelah pemilu Israel gagal memberikan mayoritas parlemen kepada koalisinya. Ketika peluang mempertahankan kekuasaan bergantung pada perundingan antarpartai, Perdana Menteri Israel itu justru melontarkan tuduhan adanya kecurangan yang melibatkan partai-partai Arab. Namun, penyelenggara pemilu dan kepolisian menyatakan belum menemukan dasar yang mendukung klaim kecurangan secara sistematis tersebut.
Kontroversi bermula ketika Partai Likud, yang dipimpin Netanyahu, menuding adanya pembelian suara dan campur tangan asing dalam pemilu Selasa (27/10/2026). Tuduhan itu diarahkan kepada aktivitas politik di komunitas Arab Israel, termasuk dugaan penggunaan uang dari luar negeri untuk memengaruhi pemilih. Likud meminta badan keamanan domestik Shin Bet menyelidiki dugaan tersebut.
Persoalannya, pemilu justru menghasilkan peningkatan keterwakilan partai-partai Arab yang berpotensi menentukan pembentukan pemerintahan. Di tengah persaingan ketat, suara pemilih yang semula dianggap berada di luar pusat kekuasaan kini menjadi bagian penting perhitungan politik. Situasi tersebut menghadirkan ironi: partai-partai yang sulit diajak berkoalisi justru berpotensi menentukan siapa yang dapat memimpin Israel.
Kursi Netanyahu Bertambah? Mayoritas Justru Hilang
Hasil penghitungan yang diumumkan pada Kamis (29/10/2026) menunjukkan blok Netanyahu memperoleh 53 kursi dari total 120 kursi Knesset. Kelompok oposisi yang dipimpin Gadi Eisenkot mendapatkan 48 kursi, sementara dua partai Arab, Joint List dan Ra'am, mengumpulkan 19 kursi. Kedua blok utama belum mencapai 61 kursi yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan mayoritas.
Likud sendiri meraih 27 kursi dan tetap menjadi partai terbesar, sedangkan Yashar pimpinan Eisenkot mendapatkan 21 kursi. Namun, menjadi partai terbesar tidak otomatis membuat Netanyahu dapat mempertahankan pemerintahan. Hasil penghitungan telah tersedia, tetapi masih menunggu pengesahan resmi penyelenggara pemilu.
Di sinilah persoalan politik Netanyahu menjadi semakin menarik. Koalisinya kehilangan mayoritas, sedangkan oposisi berpotensi memperoleh dukungan parlemen apabila bersedia bekerja sama dengan partai-partai Arab. Perhitungan kursi terlihat sederhana, tetapi kesepakatan politiknya jauh lebih rumit.
Tuduhan Mencuat, Bukti Masih Dipertanyakan
Likud menyebut adanya dugaan pembelian suara, manipulasi pemungutan suara, dan keterlibatan dana asing. Laporan media Israel mengaitkan tuduhan pendanaan tersebut dengan Qatar, sementara laporan lain juga menyebut Turki. Pemerintah Qatar membantah keterlibatan dalam pemilu Israel.
Direktur Jenderal sementara Komisi Pemilihan Pusat Israel, Dean Livne, menyatakan tidak terdapat dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran sistematis terhadap integritas pemilu. Kepolisian juga menyampaikan bahwa klaim pemilu telah dicuri tidak didukung bukti yang tersedia. Pernyataan kedua lembaga tersebut menjadi pembanding penting terhadap tuduhan politik yang disampaikan Likud.
Shin Bet memang sedang menyelidiki informasi intelijen mengenai dugaan pengaruh asing terhadap pemungutan suara. Namun, lembaga itu menegaskan bahwa informasi awal berasal dari kerja intelijennya sendiri, bukan laporan partai politik. Penyelidikan masih berlangsung dan tidak boleh digunakan untuk menuduh seluruh komunitas Arab terlibat kecurangan.
Pemilih Arab Menentukan Arah Politik Israel
Peningkatan keterwakilan partai-partai Arab menjadi salah satu perkembangan penting dalam pemilu kali ini. Kelompok tersebut memperoleh 19 kursi, jumlah yang menjadi pencapaian historis bagi representasi politik masyarakat Arab Israel. Hasil itu meningkatkan posisi tawar mereka dalam pembahasan pemerintahan dan kebijakan parlemen.
Pemimpin Joint List, Yousef Jabareen, menuduh Netanyahu berusaha mendiskreditkan suara masyarakat Arab. Eisenkot juga menilai Likud sedang berupaya melemahkan legitimasi hasil pemilu. Kedua pernyataan tersebut merupakan kritik politik yang harus dibedakan dari temuan resmi lembaga penyelenggara pemilu.
Presiden Israel Isaac Herzog turut meminta para pemimpin politik tidak mencemarkan nama seluruh komunitas yang telah menggunakan hak pilihnya. Seruan itu muncul ketika perdebatan mengenai integritas pemilu berpotensi memperuncing hubungan antarkelompok masyarakat. Bagi pemilih Arab, persoalannya bukan sekadar siapa menjadi perdana menteri, tetapi juga pengakuan terhadap suara mereka dalam proses demokrasi.
Perebutan Kekuasaan Belum Selesai
Perhatian kini beralih kepada kemungkinan kerja sama antara oposisi dan partai-partai Arab. Eisenkot masih menghadapi keberatan dari sejumlah sekutu mengenai pembentukan pemerintahan yang bergantung pada dukungan kelompok tersebut. Namun, dukungan parlemen dari luar kabinet tetap menjadi salah satu kemungkinan yang dapat dibicarakan.
Netanyahu tetap menjalankan tugas sebagai perdana menteri selama proses pembentukan pemerintahan belum menghasilkan penggantinya. Apabila tidak ada kesepakatan koalisi, Israel dapat menghadapi kebuntuan politik berkepanjangan atau kemungkinan pemilu kembali. Hasil akhir masih bergantung pada negosiasi, bukan semata-mata perolehan kursi terbesar.
Kontroversi tuduhan kecurangan memperlihatkan bahwa persaingan politik Israel kini berlangsung di dua arena sekaligus. Di satu sisi, partai-partai berusaha mengumpulkan dukungan untuk membentuk pemerintahan, sementara di sisi lain legitimasi hasil pemilu menjadi bahan perdebatan. Ironinya, ketika para pemimpin masih berselisih mengenai siapa yang berhak memerintah, masyarakat justru menunggu agar suara yang telah mereka berikan benar-benar dihormati.(*)
