Negara Tetangga Tunda Umrah, Indonesia Pilih Jalur Waspada usai Serangan Riyadh

JAKARTA, BERITANOW.COM – Serangan rudal dan drone terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi, pada Sabtu (10/10/2026) memicu gelombang kebijakan berbeda-beda dari berbagai negara terkait keselamatan jemaah umrah. Malaysia dan Singapura memilih mengimbau warganya menunda perjalanan, sementara Indonesia menempuh jalur lebih moderat dengan hanya meminta peningkatan kewaspadaan. Perbedaan sikap ini muncul di tengah situasi keamanan Timur Tengah yang masih memanas.

Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan menegaskan bahwa meski tidak ada insiden keamanan yang dilaporkan di Mekkah, serangan rudal di Riyadh sudah cukup menjadi alasan bagi pemerintahnya untuk menyarankan penundaan perjalanan tidak mendesak ke kota-kota suci. Otoritas Penerbangan Sipil Umum Arab Saudi turut memperpanjang penangguhan operasional bandara tersebut untuk menuntaskan verifikasi keselamatan fasilitas. Langkah serupa diambil Singapura lewat Kementerian Luar Negeri (MFA) dan Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS), yang meminta warganya menangguhkan seluruh perjalanan ke Arab Saudi hingga kondisi dinyatakan benar-benar kondusif.

Jumlah korban dalam serangan di Riyadh bervariasi antarlaporan media, namun satu sumber yang mengutip Otoritas Penerbangan Sipil Saudi mencatat setidaknya 12 orang tewas dan 309 lainnya luka-luka. Korban jiwa dilaporkan berasal dari berbagai kewarganegaraan, termasuk Arab Saudi, Bangladesh, Amerika Serikat, Mesir, Yordania, Suriah, Palestina, dan Sudan. Skala korban lintas negara inilah yang turut mendorong berbagai pemerintah di kawasan Asia mengeluarkan respons kebijakan masing-masing demi melindungi warganya yang tengah atau akan menunaikan ibadah umrah.

Sikap Indonesia: waspada, bukan tunda total
Berbeda dari Malaysia dan Singapura, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memilih tidak mengeluarkan imbauan penundaan massal bagi jemaah umrah. Juru bicara Kemenhaj, Ichsan Marsha, menegaskan imbauannya hanya meminta warga negara Indonesia di Arab Saudi, termasuk jemaah umrah, untuk tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan di tengah memburuknya situasi keamanan kawasan. Pendekatan ini konsisten dikutip berbagai media nasional sebagai sikap resmi pemerintah sejak awal pekan ini.

Meski tidak ada kebijakan penundaan nasional, dampak nyata tetap dirasakan di tingkat daerah. Kantor Kemenhaj Kabupaten Tangerang, Banten, mencatat sekitar 400 jemaah umrah asal daerah itu mengalami penundaan penerbangan akibat kebijakan penyesuaian rute transit yang menghindari area berkonflik seperti Bandara King Khalid. Kepala Kantor Kemenhaj Kabupaten Tangerang, Abdullah Hasyim, menegaskan data ini masih bersifat dinamis dan penundaan tersebut murni berlaku untuk penerbangan transit (indirect flight), bukan penerbangan langsung ke Mekkah maupun Madinah.

Abdullah memastikan tidak ada jemaah asal Tangerang yang menjadi korban jiwa maupun luka-luka dalam insiden serangan di Riyadh. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) tetap diwajibkan memberikan jaminan penuh sesuai amanat undang-undang kepada jemaah yang terdampak penundaan, serta diminta aktif berkoordinasi dengan Kemenhaj di berbagai tingkatan. Jemaah pun diimbau terus memantau informasi resmi dari biro perjalanan masing-masing alih-alih mengandalkan kabar yang beredar di media sosial.

Dampak lebih luas bagi penerbangan dan maskapai
Di luar kebijakan pemerintah, dampak serangan ini turut dirasakan industri penerbangan secara keseluruhan. Kantor berita Reuters melaporkan sejumlah maskapai internasional membatalkan atau menangguhkan penerbangan menuju Arab Saudi menyusul serangan tersebut, memperumit rencana perjalanan jemaah dari berbagai negara. Situasi ini menambah tekanan bagi otoritas penerbangan Saudi yang sudah lebih dulu memperpanjang penangguhan operasional di Bandara King Khalid.

Kondisi keamanan yang masih dinamis membuat sejumlah negara lain di kawasan turut mempertimbangkan langkah serupa Malaysia dan Singapura, meski belum semuanya mengeluarkan imbauan resmi serupa. Ketidakpastian ini menempatkan jemaah dan penyelenggara travel umrah di berbagai negara, termasuk Indonesia, pada posisi harus terus memantau perkembangan situasi dari hari ke hari. Koordinasi lintas negara dan otoritas setempat di Arab Saudi pun menjadi kunci penting dalam memastikan keselamatan jemaah selama periode tidak menentu ini berlangsung.

BeritaNow masih memantau perkembangan status keamanan di Bandara King Khalid dan kemungkinan normalisasi operasionalnya, mengingat hal ini akan menentukan kapan penerbangan transit lewat Riyadh dapat kembali berjalan normal. Kemungkinan perubahan sikap resmi pemerintah Indonesia, dari sekadar imbauan kewaspadaan menjadi penundaan yang lebih luas, juga menjadi hal penting untuk dipantau seiring dinamika keamanan Timur Tengah yang masih bisa berubah sewaktu-waktu.(*)

Artikel ini disusun BeritaNow dari berbagai sumber.