Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI
JAKARTA, BeritaNow.com – Warga Jakarta yang berharap jalanan segera bebas dari kabel semrawut tampaknya masih harus bersabar. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan penataan 6.500 kilometer jalan, tetapi hanya sekitar 1.500 kilometer yang direncanakan menggunakan jaringan kabel bawah tanah. Sisanya, sekitar 5.000 kilometer, akan ditata menggunakan tiang utilitas terpadu.
Rencana kabel bawah tanah Jakarta tersebut disampaikan Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Pembangunan dan Tata Kota, Nirwono Yoga, saat meninjau penataan kabel di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kamis (12/11/2026). Pemprov DKI memilih pendekatan berbeda sesuai karakteristik jalan dan lingkungan. Jalan utama diprioritaskan menggunakan jaringan bawah tanah, sementara kawasan permukiman ditangani secara bertahap.
Kebijakan ini menyisakan pertanyaan yang dekat dengan kehidupan warga. Apakah trotoar akan benar-benar lebih lapang, kabel menjuntai menghilang, dan layanan internet tetap aman? Sebab, bagi masyarakat, keberhasilan pembangunan bukan sekadar hilangnya kabel dari pandangan, melainkan meningkatnya keselamatan dan kenyamanan ruang publik.
Mengapa Tidak Semua Kabel Masuk Tanah?
Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) merupakan infrastruktur yang memungkinkan jaringan utilitas ditempatkan secara lebih teratur di bawah tanah. Sistem ini dirancang untuk mengurangi keberadaan kabel dan tiang yang memenuhi ruang jalan. Namun, penerapannya memerlukan konstruksi, koordinasi operator, serta penyesuaian terhadap infrastruktur yang sudah tersedia.
Pemprov DKI menyatakan sekitar 5.000 kilometer jalan lainnya akan ditangani melalui tiang utilitas terpadu. Artinya, kabel di kawasan tersebut tidak seluruhnya dipindahkan ke bawah tanah, tetapi diarahkan agar penempatannya lebih tertib. Di lingkungan permukiman, penanganan awal dilakukan dengan mengikat kabel aktif dan mengatur ketinggiannya.
Perbedaan metode tersebut penting karena kondisi jalan utama tidak selalu sama dengan gang permukiman. Pembangunan saluran bawah tanah membutuhkan ruang, penggalian, dan biaya yang berbeda pada setiap lokasi. Meski demikian, pemerintah tetap perlu menjelaskan jalan mana saja yang akan memperoleh SJUT agar warga dapat mengetahui rencana penataan di lingkungannya.
Sudah Ratusan Kilometer, Mengapa Belum Tuntas?
Dinas Bina Marga DKI Jakarta menyebut lebih dari 400 kilometer jaringan kabel udara telah diturunkan sejak 2021. Penanganan juga mencakup pemotongan kabel yang tidak lagi digunakan, pengikatan kabel aktif, dan pencabutan tiang yang sudah tidak diperlukan. Pekerjaan dilakukan bersama operator telekomunikasi dan pihak terkait.
Namun, capaian tersebut perlu dibedakan dari pembangunan fisik SJUT. Pada September 2026, Pemprov DKI melaporkan panjang SJUT yang telah terbangun sekitar 41,7 kilometer. Kedua angka itu menggunakan indikator berbeda sehingga tidak dapat langsung dibandingkan sebagai kemajuan pembangunan saluran bawah tanah.
Gubernur Pramono Anung sebelumnya mengemukakan rencana penataan jaringan utilitas Jakarta dalam lima tahun. Pemerintah juga membuka peluang pembiayaan melalui kerja sama dengan BUMD dan swasta. Namun, rincian anggaran keseluruhan serta jadwal penyelesaian untuk target 1.500 kilometer belum dijelaskan dalam laporan terbaru.
Kabel Dipotong, Internet Warga Aman?
Salah satu kekhawatiran masyarakat adalah terganggunya koneksi internet saat petugas memotong kabel di jalan. Dinas Bina Marga menyatakan pemotongan dilakukan terhadap jaringan yang sudah tidak dipakai. Kabel serat optik yang masih melayani pelanggan disebut telah diamankan terlebih dahulu oleh operator.
Penataan kabel listrik memiliki tantangan berbeda karena membutuhkan koordinasi dengan PLN. Pemerintah menyatakan pemindahan kabel listrik yang masih digunakan memerlukan perencanaan teknis dan anggaran tersendiri. Karena itu, pembersihan kabel udara tidak dapat dilakukan serentak tanpa mempertimbangkan keandalan pasokan listrik.
Di sisi lain, pekerjaan penggalian juga dapat menimbulkan gangguan sementara bagi pengguna jalan dan pelaku usaha di sekitarnya. Trotoar yang dibongkar harus dipulihkan agar tidak meninggalkan lubang atau menghalangi pejalan kaki. Informasi jadwal pekerjaan, pengaturan lalu lintas, dan saluran pengaduan menjadi penting agar penataan tidak menciptakan persoalan baru.
Jakarta Rapi, Warga Harus Ikut Merasakan
Penataan utilitas memiliki dasar hukum melalui Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penempatan Jaringan Utilitas. Regulasi tersebut memberikan kerangka bagi penempatan jaringan yang lebih tertib dan terkoordinasi. Pengawasan tetap diperlukan agar perusahaan tidak memasang jaringan baru tanpa mengikuti prosedur.
Bagi warga, ukuran keberhasilan program bukan hanya jumlah kilometer kabel yang berhasil dipindahkan. Trotoar yang lebih aman, tiang yang tidak menghalangi jalan, serta layanan listrik dan internet yang tetap berjalan merupakan manfaat yang seharusnya bisa dirasakan. Pemerintah juga perlu menyediakan data kemajuan yang membedakan panjang jalan tertata, jaringan kabel direlokasi, dan SJUT yang selesai dibangun.
Target 1.500 kilometer kabel bawah tanah membuka peluang memperbaiki wajah Jakarta, tetapi pekerjaan besarnya belum selesai. Lima ribu kilometer jalan lainnya tetap membutuhkan solusi yang tertib dan aman. Jangan sampai kabel semrawut sekadar berubah menjadi tiang yang lebih seragam, sementara ruang bagi pejalan kaki tetap sempit.(*)
