Gibran Mundur, Siapa Dampingi Prabowo Hingga 2029?

NALAR PUBLIK | Editorial BeritaNow.com

JAKARTA, BeritaNow.com – Kursi Wakil Presiden Indonesia mendadak menjadi pusat perhatian politik nasional. Gibran Rakabuming Raka dilaporkan telah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto, Rabu (11/11/2026). Belum tuntas proses konstitusional pengunduran diri tersebut, sejumlah nama sudah muncul dalam perbincangan mengenai siapa yang akan mendampingi Prabowo hingga 2029.

Sedikitnya enam figur menarik untuk diperhitungkan dalam pembacaan konfigurasi politik: Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Puan Maharani, Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, Pramono Anung Wibowo, dan Muhaimin Iskandar. Mereka datang dari empat partai dengan pengalaman dan posisi politik berbeda. Namun, sampai artikel ini disusun, belum ada dua nama yang secara resmi diumumkan Presiden sebagai calon pengganti Gibran.

Persoalannya bukan sekadar memilih siapa yang pantas duduk di sebelah Presiden dalam acara kenegaraan. Pergantian wakil presiden berpotensi mengubah hubungan kekuasaan di antara partai politik, kabinet, dan parlemen. Di sinilah pertanyaan menjadi menarik: apakah jabatan itu akan memperkuat Gerindra, membuka kesepakatan baru dengan PDI Perjuangan, atau diberikan kepada salah satu mitra koalisi?

Prabowo Mengusulkan, MPR yang Menentukan
Konstitusi sebenarnya telah menyediakan jalan untuk mengatasi kekosongan jabatan wakil presiden. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa MPR memilih satu dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat 60 hari setelah jabatan tersebut kosong. Artinya, keputusan akhir bukan berada di tangan Presiden seorang diri.

Namun, pengunduran diri yang dilaporkan media belum berarti seluruh proses ketatanegaraan telah selesai. Kejelasan status kekosongan jabatan menjadi prasyarat sebelum mekanisme penggantian berjalan. Karena itu, semua pembicaraan mengenai calon pengganti masih harus ditempatkan sebagai analisis politik, bukan keputusan negara.

Berbeda dari pemilihan presiden melalui pemilu, proses ini berlangsung di MPR yang beranggotakan wakil rakyat dari DPR dan DPD. Presiden menentukan dua figur untuk diajukan, sedangkan MPR menjalankan mekanisme pemilihan. Dengan demikian, restu Presiden dan kemampuan membangun dukungan politik sama-sama relevan dalam proses tersebut.

Delapan Partai, Satu Kursi Wakil Presiden
Peta kekuatan DPR memberikan gambaran awal mengenai distribusi kekuasaan politik. Hasil Pemilu 2024 menempatkan PDI Perjuangan sebagai partai dengan kursi terbanyak, yakni 110, disusul Golkar 102, Gerindra 86, NasDem 69, PKB 68, PKS 53, PAN 48, dan Demokrat 44. Seluruhnya mengisi 580 kursi DPR periode 2024–2029.

Hitungan sederhana menunjukkan Gerindra dan PDI Perjuangan memiliki gabungan 196 kursi, Gerindra bersama PKB 154 kursi, sedangkan Gerindra dan Demokrat 130 kursi. Namun, gabungan kursi itu hanya menggambarkan kekuatan kelembagaan kedua partai. Angkanya bukan bukti bahwa seluruh anggota fraksi akan mendukung seorang calon tertentu.

Ada satu fakta menarik dari peta tersebut. Golkar memiliki 102 kursi, lebih banyak daripada Gerindra, tetapi tidak memiliki wakil dalam enam nama yang sedang dibahas. Artinya, meskipun tidak menempatkan figur dalam daftar ini, posisi politik Golkar tetap relevan dalam setiap pembicaraan mengenai konfigurasi dukungan di MPR.

AHY dan Muhaimin: Representasi Mitra Koalisi
Agus Harimurti Yudhoyono merupakan Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Dengan dukungan kelembagaan partai yang memiliki 44 kursi DPR, AHY membawa pengalaman kepemimpinan partai dan koordinasi pemerintahan. Apabila diajukan, pencalonannya dapat dibaca sebagai kemungkinan pembagian peran yang lebih besar kepada Demokrat dalam eksekutif.

Sementara itu, Muhaimin Iskandar memimpin PKB yang menguasai 68 kursi DPR. Mantan calon wakil presiden pada Pemilu 2024 tersebut kini menjabat Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Posisinya mencerminkan pengalaman dalam kompetisi politik nasional, legislatif, dan pemerintahan, serta hubungan kelembagaan dengan kelompok-kelompok sosial yang menjadi bagian dari basis politik PKB.

Kedua figur memperlihatkan kemungkinan konfigurasi yang memberikan jabatan wakil presiden kepada mitra partai Presiden. Namun, jumlah kursi Demokrat maupun PKB tidak dengan sendirinya menentukan pilihan Prabowo. Keputusan semacam itu juga membawa konsekuensi terhadap hubungan dengan partai-partai lain dalam pemerintahan.

Puan dan Pramono: Dua Figur dari Partai Terbesar
Puan Maharani memiliki posisi berbeda karena memimpin DPR sekaligus menjadi salah satu figur utama PDI Perjuangan. Partainya menguasai 110 kursi, jumlah terbesar di parlemen. Jika Puan masuk dalam pencalonan resmi, konsekuensi politik yang perlu dibahas adalah perubahan hubungan antara Gerindra dan PDI Perjuangan serta penataan kepemimpinan DPR.

Nama lain dari lingkungan PDI Perjuangan adalah Pramono Anung Wibowo. Mantan Sekretaris Kabinet tersebut kini menjabat Gubernur Jakarta dan memiliki pengalaman panjang dalam administrasi pemerintahan pusat. Berbeda dari Puan, pengalaman Pramono memberikan bahan analisis mengenai koordinasi kebijakan dan pengelolaan birokrasi, meskipun perpindahannya akan menimbulkan kebutuhan pengisian jabatan di pemerintahan daerah.

Keduanya berasal dari partai yang sama sehingga 110 kursi PDI Perjuangan tidak bisa dihitung sebagai dua sumber dukungan berbeda. Dalam pembacaan struktural, pencalonan salah satu figur PDIP akan berkaitan dengan kesepakatan politik yang melampaui urusan personal. Namun, belum tersedia pernyataan resmi partai yang memastikan Puan ataupun Pramono akan diajukan sebagai pengganti Gibran.

Dasco dan Sugiono: Gerindra Mengisi Dua Kursi?
Dari lingkungan Partai Gerindra, terdapat Sufmi Dasco Ahmad dan Sugiono. Dasco merupakan Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Gerindra yang memiliki pengalaman mengelola hubungan partai dengan parlemen. Namun, ia sudah membantah isu yang menyebut dirinya akan menggantikan Gibran dan menyatakan kabar tersebut sebagai hoaks.

Sugiono memiliki latar pengalaman berbeda. Sebagai Menteri Luar Negeri dan politikus Gerindra, ia menjalankan fungsi diplomasi serta koordinasi hubungan internasional dalam pemerintahan Prabowo. Jika figur internal Gerindra diajukan, dampak kelembagaannya adalah kemungkinan Presiden dan Wakil Presiden berasal dari partai yang sama.

Konfigurasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai distribusi kekuasaan di dalam pemerintahan. Di satu sisi, kesamaan asal partai dapat memengaruhi koordinasi politik di lingkungan eksekutif. Di sisi lain, hubungan dengan mitra-mitra koalisi tetap harus dikelola karena pemerintahan tidak dijalankan oleh satu partai saja.

Pertaruhan Sesungguhnya: Pembagian Kekuasaan
Jika keenam figur dilihat sebagai bagian dari struktur politik, terlihat tiga bentuk konfigurasi yang berbeda. Pertama, jabatan Presiden dan Wakil Presiden dapat berasal dari Gerindra. Kedua, pergantian jabatan membuka kemungkinan kerja sama politik dengan PDI Perjuangan sebagai partai terbesar di DPR.

Ketiga, jabatan tersebut dapat menjadi bagian dari pengaturan hubungan Gerindra dengan Demokrat atau PKB. Setiap konfigurasi menghasilkan konsekuensi berbeda terhadap representasi partai dalam eksekutif dan hubungan dengan parlemen. Namun, semua skenario itu tetap bergantung pada dua nama yang benar-benar diajukan Presiden dan pilihan anggota MPR.

Ada persoalan lain yang tidak kalah penting, yakni kemampuan calon menjalankan tugas pemerintahan. Wakil presiden bukan hanya simbol keterwakilan partai, melainkan pejabat negara yang harus siap membantu Presiden dan mengambil alih fungsi kepresidenan apabila kondisi konstitusional mengharuskannya. Pengalaman birokrasi, kepemimpinan, penguasaan kebijakan, serta kemampuan bekerja dengan berbagai lembaga menjadi aspek yang perlu diperiksa.

Rakyat Mendapat Apa dari Pergantian Wapres?
Di tengah pembicaraan nama dan jumlah kursi, kepentingan masyarakat berisiko tenggelam dalam kalkulasi kekuasaan. Padahal, pergantian wakil presiden seharusnya juga menghadirkan pertanyaan mengenai keberlanjutan kebijakan, kualitas pelayanan publik, dan efektivitas pemerintahan. Rakyat membutuhkan kepastian bahwa proses politik tidak mengganggu penyelesaian persoalan ekonomi dan sosial.

Enam figur tersebut memiliki pengalaman dan hubungan kelembagaan yang berbeda, tetapi belum ada dasar untuk menyimpulkan siapa yang akan dipilih. Yang sudah dapat dianalisis adalah konsekuensi politik apabila Presiden mengajukan figur dari Gerindra, PDI Perjuangan, Demokrat, atau PKB. Pilihan akhirnya akan memperlihatkan bentuk kerja sama kelembagaan yang disepakati untuk melanjutkan pemerintahan.

Kursi wakil presiden memang hanya satu, tetapi kepentingan yang mengelilinginya jauh lebih banyak. Pergantian Gibran dapat menghasilkan konfigurasi kekuasaan baru, namun belum tentu dengan sendirinya meningkatkan kemampuan pemerintahan. Pertanyaan yang paling layak diajukan publik bukan sekadar siapa yang mendapat kursi, melainkan apa yang berubah bagi negara dan rakyat setelah kursi itu terisi.(*)