81 Tahun Hari Pahlawan: Merdeka dari Penjajah, Belum Selesai Melawan Kemiskinan

NALAR PUBLIK | Editorial BeritaNow.com

Delapan puluh satu tahun lalu, rakyat Surabaya menghadapi kekuatan militer yang jauh lebih unggul dalam persenjataan. Mereka mempertaruhkan nyawa untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru diproklamasikan. Di tengah dentuman meriam, kobaran api, dan perlawanan rakyat, satu keyakinan menyatukan mereka: Indonesia tidak boleh kembali berada di bawah kekuasaan bangsa asing.

Hari ini, 10 November 2026, bangsa Indonesia kembali mengenang pengorbanan tersebut. Bendera dikibarkan, karangan bunga diletakkan di makam para pahlawan, dan kisah keberanian kembali diperdengarkan. Namun, di balik seluruh penghormatan itu, ada pertanyaan yang patut kita renungkan bersama: setelah 81 tahun mempertahankan kemerdekaan, sejauh mana cita-cita perjuangan telah benar-benar terwujud dalam kehidupan rakyat?

Pertanyaan tersebut bukan dimaksudkan untuk mengecilkan pencapaian bangsa. Indonesia telah melewati berbagai perubahan besar, membangun infrastruktur, memperluas pendidikan, mengembangkan industri, dan meningkatkan kapasitas ekonominya. Akan tetapi, kemerdekaan tidak semestinya hanya dinilai dari keberhasilan sebuah bangsa mempertahankan kedaulatan wilayahnya. Kemerdekaan juga perlu diukur dari kemampuan rakyat menikmati kehidupan yang aman, layak, dan bermartabat.

Kemerdekaan dan Janji Kesejahteraan
Para pendiri bangsa tidak merumuskan kemerdekaan semata-mata sebagai perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada pemerintahan nasional. Dalam Pembukaan UUD 1945, kemerdekaan mengandung tujuan yang jauh lebih luas: melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Cita-cita tersebut diperjelas dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yang menjamin hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 33 menempatkan perekonomian nasional dalam kerangka demokrasi ekonomi dan kemakmuran rakyat, sedangkan Pasal 34 menegaskan tanggung jawab negara terhadap fakir miskin, perlindungan sosial, dan pelayanan dasar.

Artinya, kesejahteraan bukan sekadar bonus dari pembangunan ekonomi. Ia merupakan bagian dari mandat konstitusional yang melekat pada penyelenggaraan negara. Pertumbuhan, investasi, industrialisasi, dan pembangunan infrastruktur semestinya dipandang sebagai instrumen untuk mewujudkan mandat tersebut, bukan tujuan yang berdiri sendiri.

Di sinilah peringatan Hari Pahlawan menemukan relevansinya. Perjuangan mengusir kolonialisme telah melahirkan kedaulatan politik. Namun, kemampuan menggunakan kedaulatan tersebut untuk memperluas kesejahteraan menjadi tanggung jawab yang terus berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Ketika Kemiskinan Masih Menjadi Kenyataan
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pada Maret 2026, tingkat kemiskinan Indonesia mencapai 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta penduduk. Angka ini menunjukkan perbaikan dibandingkan September 2025, ketika jumlah penduduk miskin masih sekitar 23,36 juta orang.

Penurunan tersebut patut dihargai. Setiap berkurangnya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan merupakan perkembangan positif. Namun, angka 22,93 juta orang juga memperlihatkan bahwa kemiskinan masih menjadi persoalan besar yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui optimisme statistik.

Kondisinya pun tidak merata. BPS mencatat tingkat kemiskinan perdesaan pada Maret 2026 mencapai 10,67 persen, sedangkan perkotaan sebesar 6,34 persen. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa kesempatan ekonomi dan hasil pembangunan masih menghadapi tantangan pemerataan antarkawasan.

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika kita melihat bagaimana kemiskinan diukur. Garis kemiskinan nasional pada Maret 2026 ditetapkan sebesar Rp669.235 per kapita per bulan, berdasarkan pengeluaran untuk kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Angka ini merupakan batas statistik untuk mengidentifikasi kemiskinan, bukan ukuran ideal tentang besarnya penghasilan yang diperlukan agar seseorang dapat menikmati kehidupan sejahtera.

Dengan demikian, seseorang yang berada sedikit di atas garis kemiskinan tidak otomatis memiliki ketahanan ekonomi yang kuat. Kenaikan harga kebutuhan pokok, kehilangan pekerjaan, atau biaya kesehatan yang tidak terduga dapat menjadi ancaman serius bagi rumah tangga yang memiliki cadangan keuangan terbatas.

Kemiskinan memang tidak bisa dihapuskan hanya dengan sebuah keputusan politik. Tetapi keberlanjutannya selama puluhan tahun menuntut evaluasi terhadap efektivitas kebijakan, distribusi kesempatan, dan kemampuan pembangunan menjangkau mereka yang paling rentan.

Bekerja Belum Tentu Berarti Sejahtera
Tantangan lain yang tidak kalah mendasar adalah kualitas pekerjaan. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang bekerja sejak pagi hingga malam, tetapi tetap harus menghitung dengan cermat setiap pengeluaran rumah tangga. Bekerja keras tidak selalu identik dengan kemampuan memenuhi seluruh kebutuhan keluarga secara layak.

Data ketenagakerjaan BPS untuk Agustus 2026 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka berada pada 4,75 persen, sementara rata-rata upah buruh tercatat Rp3,42 juta per bulan. Angka rata-rata tersebut memberikan gambaran umum pasar kerja, tetapi tidak memperlihatkan seluruh variasi pendapatan, tanggungan keluarga, biaya hidup daerah, maupun kondisi pekerja informal.

Persoalannya bukan sekadar berapa banyak lapangan kerja tersedia, melainkan pekerjaan seperti apa yang berhasil diciptakan. Apakah pekerjaan tersebut memberikan penghasilan memadai? Apakah pekerjanya memperoleh perlindungan sosial? Apakah mereka memiliki kesempatan meningkatkan keterampilan dan memperbaiki taraf hidup?

Upah layak, produktivitas, keberlanjutan usaha, dan penciptaan lapangan kerja tidak semestinya selalu dipertentangkan. Kebijakan yang baik perlu memperkuat produktivitas dan daya saing sekaligus memastikan pekerja memperoleh bagian yang wajar dari nilai ekonomi yang mereka hasilkan.

Dalam konteks ini, perjuangan menghadirkan pekerjaan dan penghidupan layak merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemerdekaan secara substantif. Negara yang merdeka membutuhkan masyarakat yang tidak hanya bebas menentukan masa depannya secara politik, tetapi juga mempunyai kemampuan ekonomi untuk menjalani kehidupan dengan martabat.

Pertumbuhan Ekonomi, untuk Siapa?
Indonesia terus mencatat pertumbuhan ekonomi. Pada triwulan III 2026, perekonomian nasional tumbuh 5,47 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini menunjukkan aktivitas ekonomi terus berkembang dan memberikan landasan bagi peningkatan kesejahteraan.

Namun, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasilnya merupakan dua persoalan yang harus dinilai secara bersamaan. Peningkatan produksi nasional tidak otomatis menjelaskan bagaimana manfaat pembangunan tersebar di antara kelompok masyarakat.

BPS mencatat rasio gini Indonesia pada Maret 2026 sebesar 0,368. Angka ini lebih rendah dibandingkan Maret 2025, tetapi meningkat dari 0,363 pada September 2025. Perubahan tersebut mengingatkan bahwa ketimpangan pengeluaran bersifat dinamis dan membutuhkan perhatian kebijakan yang berkelanjutan.

Karena itu, keberhasilan pembangunan tidak cukup dibaca melalui pertumbuhan produk domestik bruto, besarnya investasi, ataupun pembangunan fisik semata. Ia juga harus tercermin dalam peningkatan daya beli, akses pendidikan dan kesehatan, kualitas pekerjaan, serta terbukanya kesempatan ekonomi bagi masyarakat luas.

Pertumbuhan tetap diperlukan. Tanpa peningkatan kapasitas produksi, sulit menciptakan lapangan pekerjaan dan sumber pembiayaan pelayanan publik yang berkelanjutan. Namun, pertumbuhan yang tidak diikuti pemerataan kesempatan berisiko meninggalkan sebagian masyarakat dalam kerentanan. Pertanyaan yang patut diajukan bukan apakah Indonesia perlu bertumbuh, melainkan bagaimana pertumbuhan itu dapat menghasilkan kemakmuran yang semakin luas.

Melanjutkan Perjuangan, Bukan Sekadar Mengenang
Hari Pahlawan 2026 mengusung tema Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan. Pesan tersebut seharusnya tidak berhenti sebagai slogan peringatan. Ia mengandung tuntutan agar nilai pengabdian dan keberpihakan kepada kepentingan bersama diterjemahkan menjadi tindakan nyata.

Dalam pandangan Nalar Publik, melanjutkan perjuangan berarti memastikan kebijakan pembangunan semakin berorientasi pada peningkatan kualitas hidup manusia. Pendidikan harus membuka mobilitas sosial, kesehatan tidak boleh menjadi sumber pemiskinan, pekerjaan harus memberikan peluang hidup layak, dan kekayaan nasional semestinya dikelola untuk memperluas kemakmuran masyarakat.

Negara memegang tanggung jawab konstitusional dalam menetapkan arah kebijakan, menyediakan pelayanan publik, memperkuat perlindungan sosial, dan menjaga keadilan kesempatan. Dunia usaha berperan menciptakan pekerjaan produktif dan investasi berkelanjutan. Masyarakat mempunyai peran mengawasi kekuasaan, membangun solidaritas, dan berpartisipasi dalam kehidupan demokratis.

Tugas tersebut tidak sederhana. Indonesia menghadapi tantangan persaingan global, perubahan teknologi, tekanan fiskal, ketimpangan kapasitas antardaerah, dan kebutuhan menciptakan pekerjaan bagi jutaan penduduk. Justru karena itulah perjuangan mewujudkan kesejahteraan memerlukan kebijakan yang terukur, kelembagaan yang kuat, dan keberanian memperbaiki hal-hal yang belum berjalan sebagaimana mestinya.

Kita juga perlu menolak cara pandang yang menyamakan setiap persoalan ekonomi hari ini dengan penjajahan masa lalu. Kolonialisme merupakan sistem dominasi politik dan ekonomi oleh kekuasaan asing dengan karakter historisnya sendiri. Kemiskinan Indonesia hari ini memiliki penyebab yang beragam, termasuk persoalan struktural, kualitas institusi, dinamika pasar, serta pilihan kebijakan dari masa ke masa.

Meski demikian, sejarah perjuangan kemerdekaan tetap memberikan landasan moral untuk mempertanyakan ketidakadilan dan menuntut perbaikan kehidupan bersama. Para pahlawan telah memperjuangkan hak bangsa ini untuk menentukan nasibnya sendiri. Kini, tanggung jawab generasi penerus adalah memastikan hak tersebut diwujudkan melalui kesempatan hidup yang semakin baik bagi seluruh warga negara.

Penghormatan paling bermakna kepada para pahlawan bukan hanya mengenang bagaimana mereka gugur, melainkan meneruskan cita-cita yang membuat mereka rela berkorban. Kemerdekaan telah dimenangkan. Perjuangan menghadirkan kesejahteraan dan keadilan sosial masih harus dilanjutkan.(*)