Dua Tahun Prabowo-Gibran, Ekonomi Rakyat Masih Tertekan

JAKARTA, BERITANOW.COM – Harga kebutuhan pokok, daya beli masyarakat, dan sulitnya memperoleh pekerjaan dengan penghasilan layak menjadi tantangan serius menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pemerintahan Prabowo-Gibran akan genap berusia dua tahun pada 20 Oktober 2026. Momentum ini menjadi waktu yang tepat untuk mengukur sejauh mana kebijakan ekonomi pemerintah memberikan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat.

Bagi warga yang setiap hari harus memenuhi kebutuhan rumah tangga, keberhasilan ekonomi tidak cukup diukur melalui pertumbuhan ekonomi nasional. Harga pangan yang terjangkau, pendapatan yang memadai, kepastian pekerjaan, dan kemampuan memenuhi kebutuhan keluarga merupakan ukuran yang tidak kalah penting.

Persoalannya, pertumbuhan ekonomi yang positif belum tentu dirasakan secara merata oleh seluruh kelompok masyarakat.

Pertumbuhan Ekonomi dan Realitas Rumah Tangga

Dua Tahun Prabowo-Gibran menghadirkan pertanyaan mendasar tentang hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Angka pertumbuhan ekonomi dapat menunjukkan perkembangan aktivitas produksi dan konsumsi nasional. Namun, indikator tersebut tidak secara otomatis menjelaskan apakah pendapatan pekerja meningkat, biaya hidup semakin ringan, atau keluarga berpenghasilan rendah memiliki ruang keuangan yang lebih baik.

Ketika pengeluaran rumah tangga meningkat lebih cepat daripada pendapatan, tekanan ekonomi akan semakin terasa. Masyarakat harus mengatur ulang anggaran, mengurangi belanja tertentu, atau mencari sumber penghasilan tambahan.

Situasi tersebut perlu dilihat bersama indikator lain, seperti inflasi pangan, perkembangan upah riil, tingkat pengangguran, kualitas pekerjaan, dan kemiskinan.

Karena itu, evaluasi ekonomi pemerintah tidak seharusnya berhenti pada pencapaian angka makroekonomi. Pemerintah juga perlu menunjukkan bukti bahwa pertumbuhan tersebut menghasilkan peningkatan kesejahteraan yang dapat dirasakan masyarakat.

Harga Pangan Menjadi Ujian Kebijakan

Harga pangan merupakan salah satu komponen paling sensitif dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Perubahan harga beras, telur, minyak goreng, cabai, dan kebutuhan pokok lainnya dapat langsung memengaruhi anggaran keluarga.

Bagi rumah tangga berpendapatan terbatas, kenaikan harga bahan pangan dapat mempersempit kemampuan untuk membiayai kebutuhan lain, termasuk pendidikan, transportasi, kesehatan, dan tempat tinggal.

Pengendalian inflasi karena itu tidak cukup hanya diwujudkan melalui angka statistik. Stabilitas harga harus tercermin dalam ketersediaan barang, kelancaran distribusi, dan keterjangkauan harga di pasar.

Pemerintah perlu memastikan kebijakan pangan berjalan efektif, mulai dari menjaga pasokan, memperbaiki distribusi antardaerah, hingga mengawasi potensi gangguan rantai perdagangan.

Di sisi lain, kebijakan stabilisasi harga harus tetap memperhatikan kepentingan petani dan produsen agar harga yang terjangkau bagi konsumen tidak justru merugikan pihak yang menghasilkan pangan.

Ukuran keberhasilannya sederhana: masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok tanpa harus terus-menerus mengorbankan kebutuhan rumah tangga lainnya.

Pekerjaan Tersedia, tetapi Apakah Penghasilannya Layak?

Tantangan ekonomi berikutnya adalah penciptaan lapangan kerja yang mampu memberikan penghasilan memadai dan kepastian bagi pekerja.

Tingkat pengangguran terbuka memang penting untuk mengukur kondisi pasar tenaga kerja. Namun, indikator tersebut belum menggambarkan seluruh persoalan ketenagakerjaan.

Seseorang yang bekerja belum tentu memperoleh penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebagian pekerja juga menghadapi ketidakpastian pendapatan, hubungan kerja yang rentan, atau keterbatasan perlindungan sosial.

Karena itu, penciptaan lapangan kerja tidak semestinya hanya berorientasi pada jumlah orang yang terserap. Kualitas pekerjaan, tingkat upah, produktivitas, dan keberlanjutan hubungan kerja juga harus menjadi perhatian.

Pemerintah perlu memastikan investasi dan program pembangunan menghasilkan kesempatan kerja yang nyata bagi masyarakat. Penguatan industri pengolahan, UMKM, dan sektor produktif lainnya dapat menjadi bagian dari upaya memperluas kesempatan tersebut.

Tanpa perbaikan kualitas pekerjaan, pertumbuhan ekonomi berisiko tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat yang mengandalkan pendapatan bulanan untuk bertahan hidup.

Pemerintah Perlu Membuktikan Dampak Kebijakannya

Menjelang dua tahun pemerintahan, tantangan Prabowo-Gibran bukan hanya mempertahankan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan manfaat pembangunan menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Program pemerintah perlu dievaluasi berdasarkan hasil yang terukur, bukan semata-mata besarnya anggaran atau banyaknya kegiatan yang dilaksanakan.

Kebijakan bantuan sosial, penguatan ketahanan pangan, dukungan terhadap UMKM, pembangunan industri, dan penciptaan lapangan kerja perlu dinilai berdasarkan ketepatan sasaran serta dampaknya terhadap pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Transparansi data juga menjadi penting agar publik dapat membandingkan target pemerintah dengan hasil yang telah dicapai.

Pada saat yang sama, penilaian terhadap kondisi ekonomi perlu mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk perkembangan ekonomi global, harga komoditas, dan dinamika perdagangan internasional. Faktor-faktor tersebut dapat memengaruhi perekonomian nasional, meskipun dampaknya tidak selalu sama terhadap setiap kelompok masyarakat.

Evaluasi yang objektif membutuhkan data terverifikasi, penjelasan pemerintah, serta pandangan ekonom dan pelaku usaha.

Ukuran Keberhasilan Ada pada Kehidupan Rakyat

Dua Tahun Prabowo-Gibran seharusnya menjadi momentum untuk menguji apakah pertumbuhan ekonomi telah berjalan seiring dengan perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah perlu menjawab persoalan yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari: apakah harga kebutuhan pokok semakin terjangkau, apakah pendapatan pekerja mampu mengikuti kenaikan biaya hidup, dan apakah kesempatan memperoleh pekerjaan layak semakin terbuka?

Pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab hanya melalui slogan pembangunan atau angka pertumbuhan ekonomi. Diperlukan data yang dapat diuji dan hasil kebijakan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Pada akhirnya, keberhasilan ekonomi bukan semata-mata tentang seberapa tinggi angka pertumbuhan nasional. Keberhasilan juga ditentukan oleh kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, memperoleh pekerjaan yang layak, dan membangun masa depan dengan kondisi ekonomi yang lebih aman.

Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, persoalan tersebut menjadi tantangan yang perlu dijawab melalui kebijakan yang terukur, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. (*)