Donald Trump Protes Nobel Perdamaian 2026, Navi Pillay Jadi Sorotan

JAKARTA, BERITANOW.COM - Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan kritik terhadap keputusan Komite Nobel yang menetapkan tokoh hukum asal Afrika Selatan, Navi Pillay, sebagai penerima Hadiah Nobel Perdamaian 2026. Trump mengungkapkan kekecewaannya karena penghargaan bergengsi tersebut tidak diberikan kepadanya.

Dalam sebuah kampanye politik untuk Partai Republik di Syracuse, New York, Trump mempertanyakan sosok Pillay yang dinilainya belum dikenal luas oleh masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan menjelang pemilihan umum Amerika Serikat pada 3 November.

Dikutip dari pemberitaan Reuters pada 10 Oktober 2026, Trump menyebut keputusan tersebut mengejutkan baginya. Ia juga menyampaikan ucapan selamat kepada Pillay, meskipun tetap mempertanyakan alasan komite memilih tokoh hukum tersebut sebagai penerima penghargaan.

Trump kemudian kembali mengemukakan klaim bahwa dirinya telah membantu menghentikan delapan perang. Menurutnya, pencapaian tersebut seharusnya menjadi pertimbangan penting untuk mendapatkan Nobel Perdamaian.

Ia turut menyinggung konflik antara India dan Pakistan sebagai salah satu contoh yang menurutnya berhasil diredakan melalui upayanya. Namun, klaim Trump mengenai penyelesaian delapan konflik tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai fakta yang telah terverifikasi secara menyeluruh.

Trump Kritik Komite Nobel dan Norwegia

Kekecewaan Trump tidak hanya diarahkan kepada keputusan pemberian penghargaan, tetapi juga kepada Komite Nobel yang berkedudukan di Norwegia.

Ia menilai Amerika Serikat, melalui kepemimpinannya, layak memperoleh pengakuan atas berbagai upaya diplomasi yang diklaim telah dilakukannya. Trump bahkan menyebut keputusan tersebut sebagai noda yang sulit dihapuskan bagi Norwegia.

Dalam pernyataannya, Trump juga melontarkan tuduhan terhadap pihak-pihak yang dianggapnya memiliki pandangan politik radikal dan tidak mendukung demokrasi. Ia mengatakan bahwa keputusan tersebut akan terus diingat oleh pemerintahannya.

Kritik serupa disampaikan Trump melalui platform media sosial Truth Social. Dalam unggahannya, ia kembali mempertanyakan rekam jejak Navi Pillay dan menuduh tokoh tersebut memiliki sikap anti-Israel.

Pernyataan itu berkaitan dengan peran Pillay dalam komisi penyelidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai wilayah Palestina yang diduduki. Komisi tersebut, yang dipimpinnya pada periode 2021–2025, menyimpulkan bahwa Israel melakukan genosida di Jalur Gaza. Kesimpulan itu dibantah keras oleh pemerintah Israel.

Navi Pillay Raih Nobel Perdamaian 2026

Komite Nobel Norwegia secara resmi mengumumkan Navi Pillay sebagai penerima Nobel Perdamaian 2026 pada 9 Oktober 2026.

Berdasarkan pengumuman resmi Komite Nobel, penghargaan tersebut diberikan atas kontribusinya dalam memperjuangkan perdamaian dan penegakan hukum internasional.

Pillay dinilai memiliki peran penting dalam memperkuat mekanisme pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida. Kiprahnya juga dianggap berkontribusi terhadap perkembangan sistem hukum internasional.

Sebelum menerima penghargaan tersebut, Pillay telah menempati sejumlah posisi penting dalam lembaga peradilan dan organisasi internasional. Ia pernah menjabat sebagai Presiden Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda serta menjadi hakim di Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Selain itu, Pillay pernah menjabat sebagai Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia pada 2008–2014. Pengalaman tersebut memperkuat rekam jejaknya dalam menangani persoalan hak asasi manusia dan penegakan keadilan internasional.

Perjalanan karier Navi Pillay tidak terlepas dari perjuangannya menghadapi diskriminasi rasial di Afrika Selatan pada masa apartheid. Ia dikenal sebagai pengacara yang memperjuangkan hak-hak masyarakat yang mengalami diskriminasi.

Dalam perjalanan profesionalnya, Pillay turut berperan dalam perkembangan hukum internasional terkait kekerasan seksual dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengalamannya di Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda menjadi salah satu bagian penting dari rekam jejak tersebut.

Komite Nobel menilai pengalaman panjang Pillay dalam lembaga peradilan internasional menunjukkan pentingnya supremasi hukum dalam menjaga perdamaian. Menurut komite, penyelesaian konflik secara damai membutuhkan mekanisme hukum yang mampu memastikan pertanggungjawaban atas pelanggaran serius.

Penghargaan kepada Pillay sekaligus menyoroti pentingnya lembaga hukum internasional di tengah berbagai konflik dan perbedaan pandangan politik antarnegara.

Kekecewaan terhadap hasil Nobel Perdamaian 2026 bukan kali pertama Trump menyampaikan keinginannya untuk mendapatkan penghargaan tersebut. Ia berulang kali mengemukakan bahwa upaya diplomasi dan penyelesaian konflik yang diklaim telah dilakukannya patut memperoleh pengakuan internasional.

Meski demikian, keputusan penerima Nobel Perdamaian berada di tangan Komite Nobel Norwegia yang melakukan penilaian berdasarkan pertimbangan mereka terhadap para kandidat.

Penetapan Navi Pillay sebagai penerima penghargaan tahun ini menempatkan kembali isu penegakan hukum internasional dan perlindungan hak asasi manusia dalam perhatian publik global.

Perbedaan pandangan antara Trump dan Komite Nobel memperlihatkan bagaimana penghargaan perdamaian dapat memunculkan respons politik yang beragam. Di sisi lain, keputusan tersebut menegaskan fokus komite terhadap kontribusi Pillay dalam pengembangan hukum internasional dan upaya meminta pertanggungjawaban atas kejahatan berat.