Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI
JAKARTA, BERITANOW.COM – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, membandingkan surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden dengan pernyataan berhenti Presiden ke-2 RI Soeharto pada 1998.
Menurut Yusril, terdapat kesamaan dalam penggunaan frasa menyatakan berhenti pada kedua dokumen tersebut. Ia menilai pernyataan berhenti merupakan keputusan pribadi yang tidak membutuhkan persetujuan dari lembaga lain.
Yusril menyampaikan pandangannya saat berada di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Ia mengaku pernah menyusun draf pernyataan berhenti Soeharto ketika terjadi pergantian kepemimpinan nasional pada Mei 1998.
Yusril Ungkap Kemiripan Surat Gibran Dengan Soeharto
Yusril menjelaskan, redaksi dalam surat yang disampaikan Gibran kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki kemiripan dengan dokumen yang pernah disusunnya untuk Soeharto.
Kesamaan tersebut terletak pada pernyataan tegas mengenai keputusan untuk berhenti dari jabatan. Dengan menggunakan frasa tersebut, Yusril berpandangan bahwa pengunduran diri merupakan kehendak pribadi yang memiliki kekuatan hukum mengikat.
"Kalau menyatakan berhenti, itu tidak memerlukan consent atau persetujuan dari pihak lain, karena itu keputusan sendiri dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat," ujar Yusril.
Atas dasar pandangan tersebut, ia menilai MPR tidak perlu menggelar sidang untuk menentukan apakah menerima atau menolak keputusan pengunduran diri Gibran.
Mekanisme Penggantian Wapres Berbeda Dengan 1998
Meski memiliki kemiripan dalam redaksi surat, Yusril menegaskan bahwa konsekuensi ketatanegaraan dari kedua peristiwa tersebut berbeda.
Pada 1998, Soeharto berhenti dari jabatan presiden. Posisi tersebut kemudian secara otomatis dilanjutkan Wakil Presiden BJ Habibie sesuai mekanisme konstitusi saat itu.
Sementara itu, pengunduran diri Gibran membuat jabatan Wakil Presiden menjadi kosong. Tidak ada pejabat yang secara otomatis mengambil alih posisi tersebut sehingga diperlukan mekanisme pemilihan untuk menentukan penggantinya.
Perbedaan inilah yang membuat proses pengisian jabatan Wakil Presiden kali ini harus mengikuti ketentuan konstitusi yang berlaku.
MPR Pilih Pengganti Gibran Tanpa Melibatkan KPU
Yusril menjelaskan, pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong menjadi kewenangan MPR. Prosesnya tidak dilakukan melalui pemilihan umum langsung oleh masyarakat ataupun penyelenggaraan pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Mekanisme tersebut mengacu pada Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan itu mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dengan demikian, Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR. Selanjutnya, anggota MPR akan menentukan satu nama untuk mengisi posisi yang kosong tersebut.
Yusril menekankan bahwa seluruh tahapan pengisian jabatan harus berjalan sesuai ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Perbandingan antara surat pengunduran diri Gibran dan pernyataan berhenti Soeharto tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa kesamaan redaksional tidak serta-merta membuat mekanisme pergantian jabatan keduanya menjadi sama. (*)
