Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI
JAKARTA, BERITANOW.COM – Cendekiawan sekaligus mantan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudi Latif, mengkritik pihak-pihak yang dinilainya hanya menyalahkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam polemik politik terkait kemenangan pasangan Prabowo Subianto-Gibran pada Pilpres 2024.
Melalui unggahan di akun Facebook pribadinya, Rabu (11/11/2026), Yudi menyebut sikap tersebut sebagai bentuk "kemunafikan etis".
Menurut Yudi, persoalan yang berkaitan dengan kemenangan pasangan Prabowo-Gibran tidak seharusnya hanya dibebankan kepada Gibran. Ia menilai seluruh pihak yang memperoleh jabatan maupun keuntungan politik dari kemenangan tersebut juga perlu mempertimbangkan tanggung jawab etis.
Kritik tersebut disampaikan di tengah berkembangnya polemik mengenai kedudukan Gibran sebagai wakil presiden. Perdebatan itu turut memunculkan desakan pengunduran diri dan usulan penggunaan hak menyatakan pendapat di DPR.
Polemik Gibran Melibatkan Sejumlah Pihak
Persoalan Gibran kembali menjadi perhatian setelah muncul gugatan terkait persyaratan pendidikan yang digunakan dalam proses pencalonannya.
Dalam perkembangan politik pada Rabu (11/11/2026), sejumlah anggota DPR juga dikabarkan mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Gibran sempat mengutarakan keinginan mengundurkan diri ketika bertemu Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11/2026).
Meski demikian, Gibran masih menjalankan tugasnya sebagai Wakil Presiden.
Perhatian Publik Terhadap Polemik Gibran
Polemik tersebut juga menjadi perhatian media dan pengguna platform digital.
Berdasarkan data pemantauan Institut Media dan Ruang Publik Indonesia (IMPRESI) untuk periode 3–10 November 2026, terdapat 3.619 artikel dan unggahan dari 70 media serta kanal digital yang dianalisis.
Dari keseluruhan pemberitaan tersebut, 57,1 persen tercatat bernada netral, 22,3 persen bernada menolak, 14 persen memiliki kecenderungan beragam, dan 6,6 persen mendukung.
Dalam pemantauan yang sama, Gibran tercatat sebagai tokoh paling banyak disebut dengan 3.350 kemunculan. Berikutnya Prabowo Subianto sebanyak 1.013 kali, Mahkamah Agung 965 kali, DPR 836 kali, dan Joko Widodo 810 kali.
Pernyataan Yudi Latif menambah dimensi baru dalam perdebatan tersebut, terutama mengenai konsistensi penerapan etika politik dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam kemenangan pasangan Prabowo-Gibran.
Ia menilai persoalan tersebut tidak semestinya hanya diarahkan kepada satu orang, sementara pihak lain yang turut memperoleh manfaat politik justru tidak dimintai pertanggungjawaban. (*)
