Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI
JAKARTA, BeritaNow.com – Berangkat ke luar negeri untuk mencari pekerjaan, seorang pria asal Jawa justru berakhir sebagai tawanan perang di Ukraina. Pria berusia 49 tahun itu dilaporkan bergabung dengan pasukan Rusia sebelum akhirnya ditangkap tentara Ukraina di wilayah Zaporizhzhia. Kisahnya membuka pertanyaan serius: bagaimana tawaran pekerjaan dapat membawa warga Indonesia ke garis depan perang yang berlangsung ribuan kilometer dari tanah air?
The Guardian pada Rabu (11/11/2026) melaporkan bahwa Ukraina mengumumkan penangkapan warga Indonesia pertama yang dikategorikan sebagai tawanan perang. Informasi tersebut berasal dari proyek pemerintah Ukraina bernama I Want to Live, yang membantu tentara Rusia dan personel asing menyerahkan diri. Menurut pihak Ukraina, pria tersebut mencapai wilayah yang dikuasai pasukan Ukraina setelah kelompok tempurnya diserang menggunakan drone.
Kasus ini muncul ketika pemerintah Indonesia sedang menyelidiki dugaan jaringan perdagangan orang yang merekrut masyarakat untuk menjadi tentara Rusia. Kepolisian bahkan telah menetapkan 13 tersangka dalam lima perkara dengan total 58 orang yang diidentifikasi sebagai korban. Perkembangan tersebut menempatkan perekrutan militer berkedok pekerjaan sebagai persoalan perlindungan warga negara yang semakin mendesak.
Dijanjikan Kerja Sipil, Berakhir Memegang Senjata
Media Ukraina Hromadske mengidentifikasi pria tersebut sebagai Sukamto Ayok, warga asal Blitar, Jawa Timur. Menurut keterangannya yang disampaikan melalui proyek I Want to Live, ia mendapat tawaran pekerjaan konstruksi di Rusia dari seorang mantan teman sekolah pada Mei 2026. Ia kemudian berangkat ke Moskow pada 22 Juli dan menandatangani dokumen yang menurut pengakuannya semula dianggap sebagai kontrak pekerjaan sipil.
Namun, dokumen tersebut disebut ternyata merupakan kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia. Sukamto mengaku baru mengetahui keterlibatannya dalam dinas militer ketika dibawa menuju wilayah Donetsk pada akhir Juli. Pengakuan ini belum dapat diverifikasi secara independen melalui dokumen kontrak atau pemeriksaan langsung terhadap pihak yang merekrutnya.
Perjalanannya kemudian berakhir di Zaporizhzhia, tempat ia disebut diperintahkan mengikuti operasi penyerangan bersama pasukan Rusia. Setelah kelompok tersebut terkena serangan drone, ia mencapai wilayah yang dikendalikan Ukraina dan ditangkap. Hingga kini, kondisi kesehatannya, status hukum, dan kemungkinan akses konsuler dari Indonesia masih memerlukan konfirmasi resmi.
Klaim 283 Orang, Polisi Bongkar Sindikat
Proyek I Want to Live mengklaim sebanyak 283 warga Indonesia direkrut untuk bertempur bersama Rusia sepanjang Januari hingga September 2026. Menurut lembaga tersebut, jumlah perekrutan dalam tiga tahun sebelumnya tidak lebih dari sepuluh orang. Angka itu menunjukkan dugaan peningkatan tajam, tetapi belum dikonfirmasi secara independen oleh pemerintah Indonesia maupun Rusia.
Sementara itu, penyelidikan Bareskrim Polri menemukan pola perekrutan melalui media sosial, grup lowongan kerja, dan aplikasi percakapan. Calon pekerja ditawari pekerjaan logistik, pengamanan perbatasan, atau konstruksi pertahanan dengan iming-iming penghasilan besar. Dalam sejumlah perkara yang diselidiki polisi, para calon pekerja kemudian diarahkan menandatangani kontrak militer setelah proses keberangkatan.
Polri mengungkapkan perekrut menawarkan bonus kontrak hingga 35.000 dolar AS dan gaji sekitar 3.000 dolar AS per bulan. Namun, besarnya iming-iming tersebut tidak menjamin pembayaran benar-benar diterima sebagaimana dijanjikan. Aparat juga menemukan dugaan tekanan terhadap calon pekerja yang menolak melanjutkan proses perekrutan.
Ditawan di Ukraina, Bagaimana Perlindungan WNI?
Kementerian Luar Negeri Indonesia sebelumnya telah meminta pemerintah Rusia menghentikan perekrutan warga Indonesia untuk kepentingan militer. Juru Bicara Kemlu Yvonne Mewengkang menyampaikan permintaan tersebut pada 1 November, setelah muncul laporan kematian seorang warga Indonesia yang bertugas bersama militer Rusia. Pemerintah juga menyatakan kekhawatiran bahwa sebagian proses perekrutan dapat memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang.
Persoalan berikutnya menyangkut perlindungan hukum bagi warga Indonesia yang ditahan Ukraina. Konvensi Jenewa Ketiga mewajibkan perlakuan manusiawi terhadap tawanan perang, termasuk perlindungan dari kekerasan, intimidasi, dan penghinaan. Namun, penentuan status hukum masing-masing orang tetap membutuhkan pemeriksaan atas kondisi perekrutan serta keterlibatannya dalam konflik bersenjata.
Kasus ini juga bersinggungan dengan ketentuan kewarganegaraan Indonesia. Pasal 23 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mengatur kehilangan kewarganegaraan bagi WNI yang masuk dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden. Akan tetapi, penerapan ketentuan tersebut pada seseorang yang mengaku direkrut melalui penipuan atau paksaan memerlukan pemeriksaan fakta dan proses hukum, bukan kesimpulan otomatis.
Kasus ini menjadi peringatan mengenai bahaya tawaran kerja luar negeri yang tidak transparan. Perekrutan yang berakhir di medan perang bukan sekadar persoalan pelanggaran kontrak, melainkan dapat mengancam keselamatan dan kebebasan seseorang. Ketika seseorang berangkat untuk mencari nafkah tetapi justru berakhir sebagai tawanan perang, pertanyaan terpenting bukan hanya siapa yang merekrutnya, melainkan siapa yang akan memastikan ia mendapatkan perlindungan dan keadilan.(*)
