Senin, 16 November 2026
Breaking News
Hukum & Kriminal

WNA Pakistan Jual Peci Keliling Banten, Harga Bikin Heboh

Riskal Arief | | 4 mnt baca
WNA Pakistan Jual Peci Keliling Banten, Harga Bikin Heboh
Bagikan:

Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI

SERANG, BeritaNow.com – Peci yang dijual dari rumah ke rumah ternyata membawa tiga warga negara asing (WNA) asal Pakistan berurusan dengan petugas Imigrasi. Bukan karena pecinya bermasalah, melainkan karena kegiatan berdagang mereka diduga tidak sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki. Kasus ini semakin menarik setelah terungkap selisih harga pembelian dan penjualan barang yang mereka tawarkan kepada masyarakat Banten.

Ketiga WNA berinisial MI, MAJ, dan MJ diamankan petugas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Serang di Kabupaten Lebak pada Selasa (3/11/2026). Mereka diduga melakukan perdagangan peci dan kaligrafi secara berkeliling di sejumlah wilayah Banten. Hingga Minggu (15/11/2026), pihak Imigrasi masih mendalami dugaan pelanggaran untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.

Kasus tersebut bermula dari laporan mengenai aktivitas penjualan peci oleh warga asing di Kota Serang. Informasi itu dibahas dalam rapat Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) pada 26 Oktober 2026, sebelum petugas menerima laporan tambahan dari Polres Lebak. Penelusuran kemudian mengarah ke Kampung Sukamaju, Desa Kadu Agung Timur, Kecamatan Cibadak, tempat ketiga WNA tersebut diamankan.

Beli Peci Ribuan Rupiah, Dijual Puluhan Ribu
Berdasarkan keterangan Imigrasi, ketiga WNA mengaku memperoleh peci dari kawasan Tanah Abang, Jakarta, dengan harga sekitar Rp1.750–Rp2.000 per buah. Barang itu kemudian mereka tawarkan kepada warga dengan harga Rp20.000–Rp30.000 per buah. Perbedaan harga yang cukup besar menjadi salah satu sisi menarik dari aktivitas perdagangan tersebut.

Jika dihitung berdasarkan angka tersebut, harga jual satu peci mencapai sekitar 10 hingga 17 kali harga pembeliannya. Namun, selisih itu belum dapat disebut sebagai keuntungan bersih karena belum memperhitungkan biaya perjalanan, tempat tinggal, barang yang tidak terjual, dan pengeluaran lainnya. Imigrasi juga belum memublikasikan jumlah peci yang berhasil dijual maupun total pendapatan ketiganya.

Aktivitas perdagangan mereka disebut menjangkau Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, hingga Kabupaten Pandeglang. Model penjualan langsung ke rumah-rumah memungkinkan pedagang menawarkan barang tanpa membuka toko fisik. Akan tetapi, dalam kasus ini, persoalan utamanya bukan strategi pemasaran atau besarnya harga jual, melainkan legalitas kegiatan ekonomi yang dilakukan warga asing.

Motif Mencari Penghidupan yang Lebih Baik
Lantas, mengapa ketiga WNA tersebut memilih berjualan peci keliling di Indonesia? Kepala Kantor Imigrasi Serang, I Gusti Agung Komang Artawan, menyampaikan dugaan awal bahwa aktivitas itu berkaitan dengan keinginan mencari penghidupan yang lebih baik. Dalam laporan Radar Banten pada Rabu (11/11/2026), ia juga mengaitkan kemungkinan tersebut dengan situasi di negara asal mereka, tetapi menegaskan bahwa motif lainnya masih didalami.

Penjelasan itu masih merupakan dugaan pihak Imigrasi, bukan kesimpulan akhir mengenai alasan pribadi ketiga WNA. Belum tersedia keterangan langsung yang terverifikasi dari MI, MAJ, dan MJ mengenai alasan memilih Indonesia, peci sebagai komoditas, atau metode penjualan keliling. Karena itu, motif ekonomi tidak boleh langsung dianggap sebagai satu-satunya alasan di balik kegiatan mereka.

Pemeriksaan dokumen menunjukkan MI dan MJ memegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) untuk pekerja jarak jauh atau remote worker. Sementara itu, MAJ menggunakan izin tinggal pra-investasi. Kedua jenis izin tersebut memiliki tujuan tertentu dan tidak otomatis memberikan kewenangan untuk menjalankan perdagangan eceran secara bebas di Indonesia.

Izin Tinggal Menjadi Persoalan Hukum
Dalam ketentuan keimigrasian, kegiatan orang asing harus sesuai dengan tujuan izin tinggal yang diberikan. Imigrasi menilai perdagangan peci secara langsung kepada masyarakat diduga menyimpang dari kegiatan yang diperbolehkan melalui dokumen ketiganya. Meski demikian, dugaan pelanggaran itu masih membutuhkan pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut.

Ketiga WNA berpotensi dikenai Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Ketentuan tersebut mengatur penyalahgunaan atau pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin tinggal, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun. Ancaman hukuman itu bukan berarti ketiganya telah dinyatakan bersalah atau otomatis akan dijatuhi pidana maksimal.

Di sisi lain, kasus ini memperlihatkan pertemuan antara persoalan migrasi, kesempatan mencari nafkah, dan perlindungan kegiatan ekonomi masyarakat setempat. Pemerintah berkepentingan memastikan orang asing menaati aturan, sementara pemeriksaan juga harus memberikan ruang bagi mereka untuk menjelaskan aktivitas dan keadaan sebenarnya. Kini, yang ditunggu bukan sekadar nasib tiga penjual peci tersebut, melainkan hasil penyelidikan yang dapat menjawab motif mereka secara lebih utuh.(*)

Komentar (0)