Wali Kota Madiun Terjaring OTT KPK

Maidi dikenal sebagai figur birokrat berpengalaman di Kota Madiun dengan rekam jejak panjang di pemerintahan daerah sebelum akhirnya terjun ke ranah politik. Latar belakang tersebut kembali menjadi sorotan setelah ia dikabarkan terseret Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Perjalanan karier Maidi dimulai pada 1989 sebagai guru geografi di SMAN 1 Madiun. Ia kemudian dipercaya memimpin SMAN 2 Madiun sebagai kepala sekolah, sebelum melanjutkan karier ke jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

Dari sisi pendidikan, Maidi menempuh studi di sejumlah perguruan tinggi, di antaranya IKIP Surabaya, Universitas Merdeka Madiun, Universitas Satyagama Jakarta, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, serta Universitas Terbuka Surabaya.

Kariernya di birokrasi terus menanjak. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, lalu dipercaya memimpin Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun.

Posisi tertinggi dalam dunia birokrasi diraih Maidi saat menduduki jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Madiun pada periode 2009–2018. Selama menjabat, ia bertanggung jawab dalam koordinasi pemerintahan, pengelolaan administrasi, serta pengawasan anggaran daerah.

Usai hampir sepuluh tahun menjabat sebagai Sekda, Maidi memutuskan terjun ke dunia politik. Pada Pilkada 2018, ia maju sebagai calon Wali Kota Madiun dengan dukungan PDI Perjuangan dan partai-partai koalisi. Ia berhasil memenangkan kontestasi dan menjabat sebagai wali kota untuk periode 2019–2024.

Pada periode pertama kepemimpinannya, Maidi menggulirkan berbagai program pembangunan kota serta peningkatan layanan publik.

Menjelang Pilkada 2024, Maidi kembali mencalonkan diri sebagai wali kota dengan dukungan utama Partai Gerindra dan menggandeng F Bagus Panuntun sebagai calon wakil wali kota. Pasangan ini juga didukung oleh PSI, Golkar, NasDem, Demokrat, serta sejumlah partai politik lainnya. Hasilnya, Maidi kembali terpilih dan dilantik untuk masa jabatan 2025–2030.

Namun, di tengah perjalanan periode keduanya, Maidi dikabarkan terjaring OTT KPK. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pada Senin (19/1/2026), tim KPK menggelar operasi penyelidikan tertutup di wilayah Kota Madiun, Jawa Timur.

Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan total 15 orang. Dari jumlah itu, sembilan orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Salah satu pihak yang diamankan disebut-sebut merupakan Wali Kota Madiun.