Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI
GROBOGAN, BERITANOW.COM - Sebuah keputusan tidak biasa dilakukan oleh pihak Madrasah Aliyah (MA) Plus Al-Hidayah di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Foto Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang sebelumnya terpasang di sejumlah ruang kelas untuk sementara diturunkan oleh pihak sekolah.
Langkah tersebut menjadi perhatian publik setelah foto gibran diturunkan, rekaman aksi seorang guru melepas foto Gibran beredar luas di media sosial. Keputusan itu disebut berkaitan dengan munculnya kegelisahan di kalangan tenaga pendidik dan siswa mengenai pentingnya pendidikan formal serta ijazah dalam menentukan masa depan seseorang.
Kepala MA Plus Al-Hidayah, Ahmad Zaki Iqbal, membenarkan adanya penurunan foto tersebut. Menurutnya, persoalan yang tengah menjadi perbincangan masyarakat telah memunculkan berbagai pertanyaan dari para siswa, khususnya mengenai standar pendidikan yang selama ini mereka pahami.
Zaki menjelaskan, para siswa mulai mempertanyakan hubungan antara ijazah dengan kesempatan memperoleh pekerjaan, melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, hingga persyaratan untuk menduduki jabatan publik.
Ia mengungkapkan bahwa lingkungan sekolah memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya pendidikan. Namun, munculnya polemik terkait latar belakang pendidikan seorang pejabat negara membuat sejumlah siswa merasa bingung.
Dalam keterangannya pada Jumat, 6 November 2026, Zaki menyampaikan bahwa pertanyaan tersebut menjadi persoalan tersendiri bagi dunia pendidikan karena siswa selama ini diajarkan untuk menempuh pendidikan formal dan memenuhi persyaratan akademik.
Pihak Sekolah Memilih Menyimpan Foto Gibran
Sebagai bentuk respons terhadap situasi tersebut, pihak MA Plus Al-Hidayah mengambil keputusan untuk menurunkan sementara foto Wakil Presiden dari beberapa ruang belajar.
Meski demikian, pihak sekolah menegaskan bahwa foto-foto tersebut tidak dihancurkan ataupun dibuang. Seluruh foto hanya disimpan terlebih dahulu sambil menunggu kejelasan atas persoalan yang menjadi perbincangan.
Menurut Zaki, pemasangan kembali foto tersebut akan dipertimbangkan setelah terdapat kepastian hukum mengenai persoalan yang diperdebatkan publik.
Ia juga menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan respons terhadap pertanyaan yang berkembang di lingkungan sekolah, bukan sekadar persoalan penempatan gambar pejabat negara di dalam kelas.
Siswa Pertanyakan Standar Pendidikan bagi Pejabat Publik
Keresahan yang muncul tidak hanya dirasakan oleh para guru. Sejumlah siswa juga menyampaikan pandangan mereka mengenai pentingnya ijazah sebagai bukti pendidikan formal.
Amilka, salah seorang siswi kelas 12 MA Plus Al-Hidayah, mengaku merasa kecewa dengan polemik yang sedang ramai diperbincangkan.
Menurutnya, ijazah SMA merupakan dokumen penting yang harus dimiliki siswa untuk memenuhi persyaratan ketika ingin melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia pekerjaan.
Ia mempertanyakan mengapa masyarakat umum harus memenuhi persyaratan pendidikan secara ketat, sementara persoalan mengenai latar belakang pendidikan pejabat publik justru menjadi perdebatan.
Bagi Amilka dan sejumlah siswa lainnya, pendidikan merupakan proses panjang yang membutuhkan waktu, tenaga, serta biaya. Karena itu, munculnya polemik tersebut membuat mereka mempertanyakan bagaimana standar pendidikan seharusnya diterapkan secara adil.
Polemik Ijazah Berdampak pada Lingkungan Pendidikan
Ahmad Zaki menilai persoalan ini perlu mendapatkan perhatian karena berpotensi memengaruhi motivasi belajar siswa. Ia khawatir muncul pemahaman keliru bahwa pendidikan formal tidak lagi memiliki peranan penting dalam mencapai cita-cita maupun memperoleh jabatan tinggi.
Padahal, selama ini sekolah berupaya menanamkan pemahaman bahwa pendidikan merupakan salah satu bekal utama untuk membangun masa depan.
Pihak MA Plus Al-Hidayah pun memilih menunggu perkembangan dan kejelasan persoalan tersebut sebelum memutuskan untuk memasang kembali foto Wakil Presiden di ruang kelas.
Peristiwa penurunan foto Gibran di sebuah madrasah di Grobogan ini memperlihatkan bagaimana isu nasional dapat memunculkan respons hingga ke lingkungan pendidikan.
Di sisi lain, kejadian tersebut juga membuka ruang diskusi mengenai pentingnya konsistensi persyaratan pendidikan, kejelasan administrasi akademik, serta penerapan standar yang sama bagi seluruh masyarakat, termasuk mereka yang menduduki jabatan publik.(*)
