Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI
SURABAYA, BeritaNow.com – Mendapat pekerjaan baru seharusnya menjadi kabar menggembirakan, terutama bagi mereka yang sedang membutuhkan penghasilan. Namun, bagi 19 pekerja sebuah restoran di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, pekerjaan yang diharapkan membawa kehidupan lebih baik justru diduga berubah menjadi perangkap eksploitasi. Mereka menerima upah mulai Rp1,3 juta per bulan, tetapi diancam denda hingga Rp15 juta apabila mengundurkan diri terlalu cepat.
Kepolisian Daerah Jawa Timur menetapkan seorang warga negara Suriah berinisial FD (57) sebagai tersangka dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). FD merupakan pemilik restoran di Kecamatan Taman, Sidoarjo, sekaligus pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) investor. Dari 19 orang yang diduga menjadi korban, satu di antaranya masih berusia anak.
Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Jatim, Kombes Pol Ganis Setyaningrum, mengungkapkan dugaan eksploitasi berlangsung sejak Mei hingga Oktober 2026. Kasus tersebut diumumkan dalam konferensi pers di Mapolda Jawa Timur, Rabu (11/11/2026). Penyidik mendalami cara perekrutan, perjanjian kerja, hingga dugaan kekerasan seksual terhadap sejumlah pekerja.
Direkrut Lewat Medsos, Terjerat Kontrak Kerja
Menurut penyidik, FD menawarkan pekerjaan melalui media sosial sebelum meminta calon pekerja menandatangani perjanjian kerja. Namun, pekerjaan yang kemudian dijalankan diduga tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Bahkan, ketika para pekerja mulai menjalankan tugasnya, restoran yang menjadi tempat mereka direkrut disebut belum beroperasi.
Kondisi tersebut menjadi salah satu dasar polisi menyelidiki dugaan eksploitasi ekonomi. Para pekerja disebut menghadapi beban pekerjaan yang tidak sebanding dengan upah sebesar Rp1,3 juta hingga Rp1,5 juta per bulan. Kepolisian juga menemukan adanya ketentuan kontrak yang membatasi kebebasan pekerja untuk mengakhiri hubungan kerja.
Ancaman dendanya bukan angka kecil. Pekerja yang mengundurkan diri sebelum menyelesaikan masa kerja tiga bulan diduga diwajibkan membayar penalti antara Rp5 juta dan Rp15 juta. Jika dibandingkan dengan penghasilan Rp1,3 juta per bulan, denda tertinggi tersebut setara dengan lebih dari sebelas kali upah bulanan.
Mau Berhenti Kerja, Malah Terancam Utang
Dalam hubungan kerja yang sehat, kontrak seharusnya memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban kedua pihak. Namun, ketika ketentuan kontrak digunakan untuk menekan pekerja agar tetap bertahan, muncul persoalan mengenai kebebasan mereka mengambil keputusan. Terlebih apabila pekerja berada dalam posisi ekonomi yang lemah dan tidak memiliki pilihan pekerjaan lain.
Pola seperti ini menjadi perhatian dalam penanganan perdagangan orang. Eksploitasi tidak selalu melibatkan pengiriman pekerja ke luar negeri atau penyekapan secara fisik. Perekrutan yang disertai penyalahgunaan posisi rentan, ancaman, atau bentuk paksaan untuk tujuan eksploitasi juga dapat memenuhi unsur TPPO apabila terbukti berdasarkan hukum.
Meski demikian, tidak setiap perselisihan mengenai upah atau penalti kontrak otomatis merupakan perdagangan orang. Penyidik harus membuktikan unsur perekrutan, cara yang digunakan untuk mengendalikan pekerja, serta tujuan eksploitasinya. Dalam perkara Sidoarjo, kepolisian menyatakan telah memperoleh keterangan para pekerja dan sejumlah barang bukti sebagai dasar penetapan tersangka.
Dugaan Kekerasan Seksual Ikut Diselidiki
Perkara ini ternyata tidak berhenti pada dugaan eksploitasi ekonomi. Polda Jawa Timur juga mendalami dugaan kekerasan seksual terhadap dua pekerja laki-laki. Penyelidikan tersebut dilakukan dengan menjaga kerahasiaan identitas dan mempertimbangkan kondisi psikologis pihak yang diduga menjadi korban.
Polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti berupa telepon genggam, pakaian, akta kelahiran, serta dokumen perjanjian kerja. Dokumen tersebut menjadi bagian dari pemeriksaan untuk mengetahui hubungan kerja dan dugaan tindakan yang dilakukan tersangka. Namun, rincian pembuktian mengenai kekerasan seksual masih memerlukan hasil penyidikan lebih lanjut.
Kepolisian juga berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Jawa Timur untuk menyediakan rumah aman dan pendampingan psikologis sesuai kebutuhan. Langkah ini penting karena perlindungan pekerja yang diduga menjadi korban tidak boleh berhenti setelah seorang tersangka ditangkap. Pemulihan kondisi fisik, psikologis, dan hak-hak mereka perlu menjadi bagian dari penanganan perkara.
Ancaman 15 Tahun Penjara, Pekerja Harus Dilindungi
Atas dugaan perdagangan orang, FD dijerat Pasal 455 KUHP sebagaimana disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Ketentuan tersebut mengatur ancaman penjara paling lama 15 tahun bagi pelaku yang terbukti memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang. Status FD saat ini masih tersangka sehingga asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati.
Kasus tersebut sekaligus memperlihatkan risiko perekrutan tenaga kerja melalui platform digital tanpa informasi pekerjaan yang transparan. Tawaran melalui media sosial memang memudahkan pencari kerja menemukan kesempatan baru, tetapi calon pekerja tetap perlu memeriksa identitas perusahaan dan memahami ketentuan kontraknya.
Ancaman penalti yang tidak proporsional serta pekerjaan yang menyimpang dari kesepakatan awal merupakan tanda bahaya yang patut diperhatikan. Untuk itu, pengawasan ketenagakerjaan, pemeriksaan praktik perekrutan, dan layanan pengaduan menjadi penting untuk mencegah eksploitasi serupa.(*)
