Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI
SEMARANG, BeritaNow.com – Tunjangan Hari Raya (THR) biasanya menjadi kabar menggembirakan bagi pekerja. Namun, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, urusan THR justru berujung perkara korupsi. Bupati nonaktif Cilacap Syamsul Auliya Rachman dijatuhi hukuman lima tahun penjara setelah terbukti memerintahkan pengumpulan uang dari bawahannya untuk membiayai THR pejabat.
Putusan tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Rosana Irawati di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Selasa (10/11/2026). Selain hukuman penjara, Syamsul dijatuhi denda Rp250 juta dengan ketentuan pengganti berupa kurungan 90 hari apabila tidak dibayar. Majelis hakim menyatakan perbuatannya terbukti melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Perkara ini mengungkap bagaimana kewenangan kepala daerah dapat disalahgunakan untuk menekan pejabat di bawahnya. Uang yang dihimpun dari para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) mencapai Rp568 juta berdasarkan fakta yang dinyatakan terbukti dalam persidangan. Dana tersebut diperuntukkan bagi pembagian THR kepada unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), bukan pembayaran tunjangan resmi pegawai.
THR Pejabat, Anak Buah yang Diminta Menyetor
Kasus ini berawal dari instruksi pengumpulan uang menjelang Idulfitri 2026. Berdasarkan rangkaian perkara yang diungkap penuntut umum KPK, Syamsul memerintahkan Sekretaris Daerah Cilacap Sadmoko Danardono untuk mengoordinasikan penghimpunan dana dari sejumlah OPD. Permintaan itu kemudian diteruskan kepada pejabat lain untuk menentukan besaran setoran.
Dalam konstruksi perkara yang dipaparkan selama persidangan, uang tersebut direncanakan untuk dibagikan kepada sejumlah unsur Forkopimda. Sejumlah pejabat perangkat daerah diminta menyediakan dana dengan nominal berbeda. Situasi ini memperlihatkan bagaimana hubungan hierarkis dalam birokrasi dapat menjadi sarana tekanan ketika kewenangan digunakan secara tidak semestinya.
Yang menarik, uang untuk keperluan THR itu justru menjadi pintu masuk penindakan KPK. Lembaga antirasuah melakukan operasi tangkap tangan pada 13 Maret 2026, sebelum rencana pembagian dana tersebut terlaksana sebagaimana disampaikan dalam persidangan. Perkara kemudian bergulir hingga majelis hakim menyatakan Syamsul bersalah melakukan korupsi bersama Sadmoko.
Dituntut Tujuh Tahun, Divonis Lima Tahun
Hukuman yang dijatuhkan kepada Syamsul lebih ringan daripada tuntutan jaksa KPK. Sebelumnya, penuntut umum meminta majelis hakim menjatuhkan pidana tujuh tahun penjara serta denda Rp400 juta. Jaksa juga menuntut pembayaran uang pengganti Rp568 juta dan pencabutan hak politik selama tiga tahun.
Dalam putusannya, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara lima tahun, denda Rp250 juta, dan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama dua tahun. Laporan persidangan detikJateng juga menyebut adanya pidana tambahan pembayaran uang pengganti Rp568 juta dengan memperhitungkan dana yang telah disita. Perincian pelaksanaan pidana tambahan tersebut masih perlu dicocokkan dengan salinan resmi putusan.
Majelis hakim mempertimbangkan bahwa Syamsul belum pernah dihukum dan bersikap sopan selama persidangan. Sebaliknya, kedudukannya sebagai pemimpin daerah justru menjadi faktor yang memberatkan karena perbuatannya dinilai tidak mendukung pemberantasan korupsi. Vonis tersebut belum dapat disebut berkekuatan hukum tetap karena para pihak masih mempunyai kesempatan menempuh upaya hukum.
Sekda Ikut Dihukum, Birokrasi Jadi Sorotan
Syamsul bukan satu-satunya pejabat yang menerima hukuman dalam perkara tersebut. Sekretaris Daerah Cilacap nonaktif, Sadmoko Danardono, juga dinyatakan bersalah dalam persidangan terpisah. Majelis hakim menjatuhkan hukuman empat tahun penjara dan denda Rp200 juta kepada Sadmoko.
Perkara ini memperlihatkan persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan daerah. Ketika perintah atasan digunakan untuk menghimpun uang di luar mekanisme yang sah, bawahan dapat menghadapi tekanan antara mengikuti instruksi dan mempertahankan integritas. Karena itu, pencegahan korupsi juga membutuhkan pengawasan internal dan saluran pelaporan yang melindungi pegawai.
Bagi masyarakat Cilacap, persoalannya bukan hanya berapa tahun seorang bupati harus menjalani hukuman. Kepercayaan kepada pemerintah daerah turut dipertaruhkan ketika pejabat yang seharusnya menjaga pelayanan publik justru terbukti menyalahgunakan jabatan. Vonis ini menjadi pengingat bahwa kewenangan mengelola pemerintahan bukanlah hak untuk meminta setoran dari bawahan.
Ironinya, perkara yang bermula dari rencana membagikan THR kepada pejabat justru berakhir dengan pembagian hukuman di ruang pengadilan. Syamsul mendapat lima tahun penjara, sedangkan Sadmoko empat tahun. Kini, tantangan berikutnya adalah memastikan praktik serupa tidak kembali tumbuh di lingkungan birokrasi.(*)
