Tentara Amerika Pergi, Irak Menghadapi Ujian Kedaulatan Sesungguhnya

BAGHDAD, BERITANOW — Penarikan pasukan AS dari Irak resmi rampung pada Rabu, 30 September 2026, setelah personel terakhir Amerika Serikat meninggalkan pangkalan militer di Erbil. Kepergian tersebut mengakhiri misi Operation Inherent Resolve yang diluncurkan pada 2014 untuk memerangi kelompok ISIS. Namun, berakhirnya kehadiran militer Amerika membuka pertanyaan yang lebih besar mengenai kemampuan negara Irak mengendalikan keamanan di seluruh wilayahnya. 

Washington dan Baghdad sebelumnya telah menyepakati pengakhiran misi koalisi dan peralihan menuju hubungan pertahanan bilateral. Komando operasi anti-ISIS dipindahkan ke Yordania, sementara kegiatan koalisi masih berlanjut di Suriah. Dengan demikian, penarikan ini mengakhiri penempatan pasukan Amerika di Irak, bukan seluruh keterlibatan militer Amerika di Timur Tengah. 

Dua Dekade Intervensi, Satu Pertanyaan tentang Kedaulatan
Keberangkatan tentara Amerika menutup babak panjang yang dimulai melalui invasi pada 2003, ketika Washington menggulingkan pemerintahan Saddam Hussein. Pasukan AS sempat ditarik pada 2011, tetapi kembali tiga tahun kemudian setelah ISIS menguasai sebagian besar wilayah Irak. Rangkaian tersebut memperlihatkan bagaimana intervensi yang semula bertujuan mengubah pemerintahan berkembang menjadi keterlibatan keamanan berkepanjangan. 

Bagi pemerintah Irak, berakhirnya operasi asing merupakan kesempatan memperkuat kewenangan institusi nasional. Perdana Menteri Ali al-Zaidi menggambarkan penarikan tersebut sebagai awal hubungan baru yang bertumpu pada kedaulatan dan kemampuan aparat keamanan Irak. Akan tetapi, kendali atas wilayah tidak hanya ditentukan oleh keberadaan tentara nasional, melainkan juga oleh kemampuan pemerintah mengatur seluruh kelompok bersenjata. 

Persoalan inilah yang menjadi tantangan setelah pasukan Amerika meninggalkan Erbil. Pemerintah Irak masih menghadapi kelompok milisi yang memiliki kekuatan bersenjata dan hubungan politik dengan berbagai aktor regional. Tenggat pelucutan senjata kelompok nonnegara bahkan telah diundur hingga Juni 2027 setelah sejumlah kelompok berpengaruh menolak menyerahkan persenjataan mereka. 

Ketika Ancaman Tidak Ikut Pergi
Pentagon menyatakan bahwa ISIS tidak lagi menjadi ancaman militer terorganisasi seperti ketika kelompok tersebut menguasai wilayah Irak dan Suriah. Meski demikian, sisa jaringan ISIS masih menjadi persoalan keamanan yang memerlukan operasi intelijen dan penindakan. Irak kini memikul tanggung jawab utama untuk mencegah jaringan tersebut kembali memanfaatkan kelemahan pengawasan negara. 

Kekhawatiran lain muncul dari wilayah Kurdistan Irak yang selama ini menjadi lokasi penting penempatan pasukan koalisi. Otoritas setempat menyatakan wilayahnya telah menghadapi lebih dari seribu serangan drone dan rudal selama konflik terbaru antara Amerika Serikat dan Iran. Penarikan sistem pertahanan udara Amerika menimbulkan pertanyaan mengenai kemampuan perlindungan terhadap serangan serupa pada masa mendatang. 

Situasi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan keamanan Irak memiliki dua lapisan yang saling berkaitan. Di dalam negeri, Baghdad harus memperkuat institusi keamanan sekaligus menghadapi kelompok bersenjata di luar kendali pemerintah. Pada tingkat regional, Irak perlu mengelola hubungan dengan Washington dan Tehran agar wilayahnya tidak terus menjadi tempat persaingan kekuatan asing. 

Dari Kehadiran Militer Menuju Kemampuan Negara
Penarikan pasukan juga membuka perdebatan mengenai hasil intervensi Amerika selama lebih dari dua dekade. Dan Grazier, analis militer sekaligus veteran perang Irak, menyoroti dalam tulisannya di Responsible Statecraft bahwa kekuatan militer dapat menggulingkan pemerintahan, tetapi tidak otomatis menghasilkan tatanan politik yang stabil. Pandangan tersebut menempatkan biaya manusia dan sumber daya perang sebagai bagian dari evaluasi kebijakan luar negeri Amerika. 

Bagi Irak, tantangan berikutnya adalah mengubah kedaulatan formal menjadi kemampuan pemerintahan yang nyata. Hal itu mencakup penguatan pertahanan udara, pengawasan wilayah, pengendalian kelompok bersenjata, dan keberlanjutan kerja sama keamanan dengan mitra internasional.

Tanpa kemampuan tersebut, berakhirnya kehadiran tentara asing belum tentu mengakhiri ketergantungan keamanan.Kepe rgian pasukan Amerika akhirnya menjadi penanda perubahan hubungan antara Baghdad dan Washington. 

Irak kini memiliki ruang lebih besar untuk menentukan arah keamanan nasionalnya, sekaligus menanggung tanggung jawab yang sebelumnya dibagi bersama koalisi internasional. Ujian berikutnya adalah bagaimana negara tersebut menggunakan kewenangannya untuk menjaga keamanan di tengah persaingan kekuatan regional.(*)

Artikel ini dihimpun Beritanow dari berbagai sumber.