Target Penyadapan Listyo Sigit Cs, Ada Gubernur hingga Mahasiswa

JAKARTA, BERITANOW.COM – Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah perwira tinggi Polri terus menjadi perhatian publik. Dalam perkembangan terbaru, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap bahwa sasaran penyadapan diduga tidak terbatas pada Presiden Prabowo Subianto.

Berdasarkan hasil penyidikan yang dipaparkan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026), sejumlah kelompok dan pejabat dari berbagai lembaga negara juga masuk dalam daftar target penyadapan.

Kapolri menyampaikan bahwa sasaran tersebut mencakup lingkungan Istana Kepresidenan, kementerian dan lembaga pemerintahan, anggota DPR, partai politik, hingga sejumlah tokoh politik.

Selain menyasar pihak eksternal, dugaan aktivitas penyadapan tersebut juga disebut menjangkau pejabat di lingkungan internal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Dalam pemaparannya, Suyudi menjelaskan bahwa daftar tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan yang sedang ditangani aparat penegak hukum.

Ia juga mengingatkan bahwa nama-nama maupun kelompok yang tercantum sebagai sasaran penyadapan tidak boleh langsung dianggap memiliki keterlibatan dalam tindak pidana.

14 Kelompok Diduga Menjadi Sasaran Penyadapan
Dari keterangan Kapolri dalam rapat bersama Komisi III DPR RI, terdapat sejumlah kelompok yang disebut masuk dalam sasaran penyadapan ilegal tersebut.

Berikut daftar kategori target yang dipaparkan dalam forum tersebut:

• Presiden Prabowo Subianto.
• Lingkungan Istana Kepresidenan.
• Kementerian dan lembaga negara.
• Pejabat pemerintahan.
• Anggota DPR RI dan partai politik.
• Tokoh politik.
• Gubernur.
• Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda).
• Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
• Kejaksaan.
• Pejabat internal Polri.
• Organisasi kemasyarakatan (ormas).
• Aktivis.
• Mahasiswa.

Daftar tersebut memperlihatkan luasnya cakupan pihak yang diduga menjadi sasaran aktivitas penyadapan. Meski demikian, Kapolri kembali menegaskan bahwa pencantuman suatu pihak dalam daftar target tidak berarti pihak tersebut terlibat dalam perkara pidana.

Kapolri Tekankan Pentingnya Transparansi di Internal Polri
Dalam kesempatan yang sama, Jenderal Suyudi Ario Seto turut menyoroti pentingnya menjaga kehormatan institusi kepolisian melalui keterbukaan dan keberanian dalam mengungkap dugaan pelanggaran.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap Polri tidak cukup dibangun melalui keberhasilan mengungkap berbagai kasus kejahatan. Integritas juga harus ditunjukkan melalui kesediaan institusi untuk mengevaluasi dan menindak setiap dugaan penyimpangan yang terjadi di lingkungan sendiri.

Ia menilai bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara objektif tanpa membedakan jabatan, pangkat, maupun kedudukan seseorang.

Pernyataan tersebut menjadi perhatian dalam penanganan perkara yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi kepolisian. Terlebih, kasus ini berkaitan dengan dugaan penggunaan fasilitas penyadapan yang seharusnya dijalankan berdasarkan prosedur dan ketentuan hukum.

Empat Jenderal Polri Telah Ditetapkan sebagai Tersangka
Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, termasuk dugaan penghapusan data elektronik dan akses ilegal.

Keempat tersangka tersebut adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri., Irjen Ahrie Sonta Nasution. Irjen Eko Hadi Santoso. dan Irjen Slamet Uliandi.

Penetapan tersangka dilakukan secara bertahap setelah penyidik melakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap sejumlah bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Dalam penjelasan sebelumnya, Bareskrim mengungkap bahwa dugaan penyadapan berlangsung pada periode 2025 hingga 2026. Penyidik juga mendalami dugaan penggunaan sistem penyadapan tanpa memenuhi prosedur yang berlaku, termasuk persoalan penghapusan data elektronik.

Tiga tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Eko Hadi Santoso, sebelumnya telah menjalani penahanan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Sementara Slamet Uliandi sempat tidak ditahan karena kondisi kesehatannya setelah mengalami stroke.

Perkembangan mengenai status penahanan Slamet perlu mengikuti keterangan resmi Polri yang paling mutakhir.

Kasus Target Penyadapan Listyo Sigit Menjadi Perhatian Publik
Kasus ini semakin menyita perhatian karena melibatkan mantan orang nomor satu di institusi kepolisian serta sejumlah perwira tinggi Polri.

Rapat kerja antara Kapolri dan Komisi III DPR RI diharapkan dapat memberikan penjelasan lebih lengkap mengenai proses penyidikan, mekanisme penyadapan, pihak yang diduga memberikan perintah, serta pertanggungjawaban hukum pihak-pihak yang terlibat.

Publik kini menantikan perkembangan penyidikan untuk mengetahui secara jelas bagaimana dugaan penyadapan tersebut berlangsung, siapa saja yang menjadi sasaran, dan sejauh mana pertanggungjawaban para tersangka dalam perkara ini.

Seluruh dugaan tindak pidana tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah.(*)