Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI
JAKARTA, BERITANOW — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menempati posisi teratas dalam survei Adidaya Institute mengenai kinerja para menteri koordinator di dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebanyak 38,5 persen responden menilai AHY sebagai menko dengan kinerja paling baik. Angka itu menempatkannya di atas enam menko lain yang dinilai dalam survei tersebut.
Survei dilakukan pada 15–21 September 2026 terhadap 1.240 responden di 38 provinsi. Sampel diambil secara proporsional dari pemilih yang terdaftar dalam DPT Pilpres 2024 dengan metode probability sampling, sementara margin of error disebut sekitar 2,78 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Posisi berikutnya ditempati Yusril Ihza Mahendra dengan 17,6 persen dan Djamari Chaniago dengan 10,6 persen.
Hasil tersebut memberi gambaran persepsi publik terhadap figur-figur koordinator di Kabinet Merah Putih, tetapi tidak identik dengan audit kinerja pemerintah. Survei mengukur penilaian responden, sehingga hasilnya perlu dibaca sebagai persepsi pada periode tertentu. Di sisi lain, survei yang sama juga menunjukkan hanya 38,5 persen responden menilai para menteri telah bekerja profesional, sementara 46,5 persen menilai sebaliknya.
AHY Unggul di Tengah Agenda Infrastruktur Besar
Selama 2026, AHY memimpin koordinasi sejumlah agenda yang berhubungan dengan konektivitas dan pembangunan kewilayahan. Pemerintah antara lain mendorong perluasan jaringan kereta nasional, pengembangan infrastruktur dasar, perlindungan kawasan Pantai Utara Jawa, serta peningkatan konektivitas antardaerah. Beberapa agenda masih berupa target jangka panjang dan belum dapat dihitung sebagai hasil akhir.
Salah satu indikator yang disampaikan pemerintah adalah tingkat kemantapan jalan nasional non-tol yang disebut mencapai 93,5 persen menjelang mudik 2026. Jaringan tersebut mencakup sekitar 47.603 kilometer dari Sumatra hingga Papua. Namun capaian ini merupakan indikator sektor jalan nasional secara keseluruhan dan tidak semestinya diperlakukan sebagai prestasi personal seorang menteri tanpa melihat kontribusi kementerian teknis yang terlibat.
AHY juga mendorong pengembangan jaringan kereta hingga sekitar 14.000 kilometer melalui pembangunan baru dan reaktivasi sampai 2045. Kebutuhan anggaran untuk agenda tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp1.200 triliun secara bertahap. Karena targetnya masih panjang, nilai pentingnya saat ini lebih terletak pada arah kebijakan dan koordinasi lintas kementerian dibanding capaian fisik final.
Persepsi Positif Belum Menutup Ruang Evaluasi
Posisi AHY dalam survei Adidaya menunjukkan tingkat pengenalan dan penilaian positif yang relatif kuat dibanding menko lain. Namun hasil tersebut tidak berarti semua agenda infrastruktur sudah berhasil atau seluruh target pemerintah telah tercapai. Banyak proyek besar masih berada pada tahap perencanaan, koordinasi, atau pembangunan bertahap.
Survei yang sama juga memperlihatkan adanya tuntutan publik terhadap kabinet secara keseluruhan. Sebanyak 49,8 persen responden setuju dilakukan reshuffle dalam waktu dekat, sementara 31,4 persen menyatakan tidak setuju. Temuan ini menunjukkan penilaian positif terhadap AHY berlangsung bersamaan dengan sikap kritis terhadap kinerja kabinet secara umum.
Karena itu, hasil survei Adidaya lebih tepat dibaca sebagai modal persepsi bagi AHY, bukan penilaian final atas seluruh pekerjaannya. Tantangan berikutnya adalah mengubah popularitas kinerja menjadi hasil konkret pada konektivitas, transportasi, infrastruktur dasar, dan pemerataan wilayah. Ukuran sesungguhnya tetap berada pada seberapa jauh proyek-proyek yang dikoordinasikan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.(*)
