Sidang Etik Listyo Sigit Dijadwalkan Pekan Depan, Kasus Penyadapan Presiden Memanas

JAKARTA, BERITANOW.COM – Sidang etik Listyo Sigit Prabowo terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan berlangsung pekan depan. Polri memastikan proses penegakan kode etik terhadap para perwira tinggi yang terseret perkara tersebut tetap berjalan tanpa perlakuan khusus.

Kepastian itu disampaikan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026) malam.

Johnny menjelaskan, sejumlah personel yang diduga melakukan pelanggaran masih menjalani pemeriksaan. Setelah tahapan tersebut selesai, Polri akan melanjutkan proses melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP).

"Jadwalnya minggu depan ya, nanti masih pemeriksaan, setidak-tidaknya secepatnya," kata Johnny kepada wartawan.

Meski demikian, Polri belum mengumumkan tanggal pasti pelaksanaan sidang maupun susunan majelis yang akan memeriksa masing-masing terduga pelanggar.

Tiga tersangka menunggu sidang etik

Selain Listyo Sigit, dua perwira tinggi Polri lainnya yang dijadwalkan menjalani sidang etik adalah Irjen Eko Hadi Santoso dan Irjen Slamet Uliandi.

Ketiganya merupakan bagian dari empat personel Polri yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah pihak lainnya.

Sementara itu, Irjen Ahrie Sonta Nasution telah lebih dahulu menjalani sidang KKEP pada Selasa (10/11/2026). Dalam putusannya, majelis menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap mantan Kepala Divisi Hukum Polri tersebut.

Ahrie dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat. Putusan itu menjadi salah satu perkembangan penting dalam proses penanganan perkara yang turut menyeret sejumlah pejabat tinggi kepolisian.

Polri tegaskan tidak ada perlakuan istimewa

Johnny menegaskan, seluruh personel yang diduga melakukan pelanggaran akan diproses berdasarkan ketentuan dan mekanisme yang berlaku di institusi kepolisian.

Menurut dia, status jabatan maupun pangkat seseorang tidak menjadi alasan untuk mendapatkan perlakuan berbeda dalam proses penegakan kode etik.

Polri juga memastikan setiap terduga pelanggar akan menjalani persidangan sesuai hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku.

Terkait komposisi majelis KKEP yang akan menangani perkara Listyo Sigit, Johnny menyebut penentuannya menjadi kewenangan Kapolri. Polri akan menyampaikan informasi lebih lanjut setelah susunan majelis ditetapkan.

Dugaan penyadapan masih didalami

Kasus ini menjadi perhatian publik karena dugaan penyadapan tidak hanya dikaitkan dengan nomor komunikasi Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, pengusaha, media, dan elemen masyarakat lainnya.

Penyidik sebelumnya mengungkap adanya dugaan akses ilegal terhadap sistem elektronik serta penghapusan data yang berkaitan dengan aktivitas penyadapan tersebut.

Tiga tersangka, yakni Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso, telah menjalani penahanan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Adapun Slamet Uliandi belum ditahan karena kondisi kesehatannya setelah mengalami stroke.

Dengan agenda sidang etik yang mulai disiapkan, perhatian publik kini tertuju pada proses pemeriksaan terhadap Listyo Sigit dan dua tersangka lainnya.

Selain proses etik, penanganan perkara pidana juga masih menjadi bagian penting untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan penyalahgunaan kewenangan dan akses terhadap sistem elektronik di lingkungan kepolisian. (*)