Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI
NEW YORK, BeritaNow.com – Selat Hormuz semakin menyerupai medan perang yang harus dilintasi kapal-kapal dagang. Di tengah perebutan kendali jalur pelayaran strategis tersebut, para pelaut sipil justru menjadi korban yang kerap luput dari perhatian. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkapkan sedikitnya 25 awak kapal tewas di Selat Hormuz dan perairan sekitarnya sejak perang Amerika Serikat-Israel melawan Iran dimulai pada 28 Februari 2026.
Angka tersebut disampaikan Asisten Sekretaris Jenderal PBB untuk Timur Tengah, Asia, dan Pasifik, Khaled Khiari, dalam pengarahan kepada Dewan Keamanan PBB, Jumat (13/11/2026). Data korban mencakup kejadian hingga 11 November 2026 dan didukung pencatatan Organisasi Maritim Internasional (IMO). Selain korban meninggal, sejumlah pelaut dilaporkan mengalami luka-luka atau belum diketahui keberadaannya.
Khiari memperingatkan bahwa kekerasan terhadap pelayaran sipil tidak boleh dianggap sebagai keadaan yang wajar. Menurut laporan yang disampaikan dalam forum PBB, insiden keamanan di kawasan tersebut terus meningkat, dengan Oktober menjadi bulan yang mencatat gangguan terbanyak sejak konflik dimulai. PBB mendesak pemulihan keselamatan navigasi agar kapal dagang dan awaknya tidak terus terjebak dalam pertikaian militer.
Kapal Dagang Terjebak di Tengah Pertempuran
Dalam laporan yang dikutip Al Jazeera, IMO mencatat 136 insiden keamanan yang melibatkan kapal di Selat Hormuz dan kawasan maritim Timur Tengah sepanjang 1 Maret hingga 11 November 2026. Sebanyak 35 kejadian tercatat pada Oktober dan 10 kejadian pada November hingga tanggal pendataan tersebut. Angka ini menunjukkan ancaman terhadap pelayaran komersial belum mereda meskipun konflik telah berlangsung berbulan-bulan.
Risiko yang dihadapi awak kapal tidak hanya berupa serangan langsung. Mereka juga berpotensi menghadapi kapal rusak, keterlambatan perjalanan, kesulitan memperoleh kebutuhan pokok, hingga terhambatnya kepulangan ke negara asal. IMO sebelumnya menyoroti keselamatan para pelaut yang berada dalam konflik geopolitik tanpa memiliki kendali atas keputusan negara-negara yang bertikai.
Salah satu korban terbaru adalah pelaut berkewarganegaraan Filipina yang meninggal setelah serangan terhadap kapal tanker MT Velos Sapphire pada 5 November. IMO mencatat kematian tersebut sebagai korban ke-25 di kalangan pelaut sejak konflik dimulai. Kasus itu memperlihatkan bahwa ancaman di Hormuz menjangkau pekerja maritim dari negara yang tidak terlibat langsung dalam peperangan.
Iran Laporkan Tiga Tanker Terkena Ranjau
Situasi semakin mengkhawatirkan setelah otoritas Iran pada Sabtu (14/11/2026) melaporkan tiga kapal tanker minyak menghantam ranjau laut dan terbakar. Menurut klaim Teheran, kapal-kapal tersebut melintasi wilayah yang dinyatakan terbatas atau tidak memperoleh izin. Namun, identitas seluruh kapal, kronologi kejadian, dan penyebab kebakaran dalam laporan terbaru itu masih memerlukan konfirmasi independen.
Iran memberlakukan pembatasan pelayaran sebagai bagian dari konfrontasinya dengan Amerika Serikat. Sementara itu, militer AS mengklaim telah membersihkan jalur utama Selat Hormuz dari ranjau sehingga dapat digunakan kapal komersial. Kedua pernyataan tersebut menggambarkan perbedaan klaim tentang keamanan kawasan, yang belum cukup untuk memastikan seluruh jalur benar-benar aman dilalui.
Laporan United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) yang dikutip Al Jazeera menyebut aktivitas pelayaran melalui Hormuz masih sekitar 65 persen lebih rendah dibandingkan sebelum perang. Kondisi ini memperlihatkan besarnya gangguan terhadap salah satu jalur perdagangan energi terpenting dunia. Bagi perusahaan pelayaran, keputusan mengirim kapal melalui kawasan tersebut harus mempertimbangkan keselamatan awak, biaya perlindungan, dan risiko gangguan operasional.
Ancaman Meluas hingga Harga Energi dan Pangan
Gangguan di Selat Hormuz tidak hanya berdampak terhadap negara-negara yang terlibat perang. Ketidakpastian pelayaran dapat mendorong kenaikan biaya angkutan, premi asuransi, dan distribusi energi. PBB juga memperingatkan adanya ancaman terhadap ketahanan pangan akibat terganggunya pengiriman pupuk melalui kawasan tersebut.
Bagi Indonesia, situasi ini relevan karena perdagangan internasional dan harga energi dapat terpengaruh oleh gangguan jalur laut. Meski demikian, besarnya dampak langsung terhadap harga bahan bakar atau kebutuhan pokok di dalam negeri belum dapat disimpulkan hanya dari laporan insiden pelayaran. Pengaruhnya bergantung pada perkembangan harga global, jalur pasokan, kebijakan energi, serta respons pelaku usaha.
Sekretaris Jenderal IMO Arsenio Dominguez menyerukan penegakan aturan keselamatan maritim internasional dan penyelesaian politik untuk memulihkan navigasi yang aman. IMO juga meminta operator kapal menghindari kegiatan komersial yang menempatkan awak dalam risiko yang tidak dapat diterima. Di tengah perdebatan mengenai siapa yang berhak mengendalikan Selat Hormuz, keselamatan para pelaut menjadi persoalan mendesak yang membutuhkan tindakan nyata.(*)
