Gabung Di Kanal Whatsapp KLIK DISINI
Penulis: Setiyo Wibowo
Pengamat Geopolitik Mazhab Tebet
WASHINGTON, BERITANOW — Penolakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap proposal Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam tujuh hari memperlihatkan bahwa persoalan jalur pelayaran strategis tersebut telah menjadi bagian dari pertarungan yang jauh lebih besar.
Tehran menawarkan sebuah tahapan yang menghubungkan penghentian permusuhan, pelonggaran tekanan ekonomi dan pembukaan kembali jalur laut dengan dimulainya kembali pembicaraan nuklir. Trump menilai tawaran tersebut tidak dapat diterima, sementara Iran menyatakan masih menunggu jawaban resmi Washington.
Dalam proposalnya, Iran mensyaratkan antara lain penghentian serangan, pencabutan blokade laut terhadap pelabuhan Iran, pelonggaran sanksi minyak serta pelepasan sebagian aset Iran yang dibekukan.
Setelah rangkaian syarat itu dijalankan, Tehran menyatakan lalu lintas komersial di Hormuz dapat dipulihkan dan pembicaraan mengenai isu nuklir dilanjutkan. Skema tersebut menunjukkan bahwa bagi Iran, pembukaan selat bukan persoalan teknis pelayaran, melainkan bagian dari paket politik untuk mengakhiri konflik.
Jalur Pelayaran Menjadi Instrumen Kekuasaan
Jika dilihat melalui Structural Thinking Model (STM), fakta awalnya sederhana, yaitu satu jalur laut menjadi titik temu antara perang, energi, perdagangan dan diplomasi. Polanya kemudian terlihat lebih jelas karena kedua pihak menggunakan akses terhadap Hormuz sebagai bagian dari tekanan untuk memperoleh konsesi dari lawannya.
Dengan demikian, yang diperebutkan bukan hanya siapa yang dapat mengendalikan kapal yang melintas, tetapi siapa yang memiliki posisi tawar lebih besar ketika menentukan syarat berakhirnya konflik.
Pada tingkat sistem, persoalannya menyentuh hubungan antara keamanan kawasan dan ekonomi global. Gangguan terhadap pelayaran di Hormuz tidak berhenti di kawasan Teluk karena jalur tersebut merupakan salah satu rute utama perdagangan minyak dan gas dunia, sehingga gangguan berkepanjangan dapat memengaruhi biaya energi di berbagai negara.
Bahkan sebelum proposal terbaru Iran muncul, kenaikan harga energi dan kekhawatiran terhadap keamanan pelayaran telah mendorong pembicaraan internasional mengenai upaya menjaga kebebasan navigasi.
Aktor utamanya pun tidak hanya Washington dan Tehran. Qatar berperan sebagai perantara penyampaian pesan, sementara negara-negara Teluk berkepentingan terhadap kembalinya lalu lintas perdagangan dan energi.
Prancis bahkan sebelumnya mendorong pembahasan di Dewan Keamanan PBB mengenai mekanisme internasional untuk menjaga pelayaran di Hormuz, menunjukkan bahwa persoalan tersebut sudah bergerak dari konflik bilateral menuju persoalan keamanan internasional.
Mengapa Proposal Tujuh Hari Ditolak?
Pada tingkat mekanisme, kedua pihak tampaknya memiliki urutan penyelesaian yang berbeda. Iran menginginkan sejumlah tekanan terhadap negaranya dikurangi terlebih dahulu, kemudian Hormuz dibuka dan pembicaraan mengenai persoalan nuklir dilanjutkan.
Washington, berdasarkan laporan yang tersedia, menginginkan isu-isu tersebut ditempatkan dalam kerangka kesepakatan yang lebih luas dan tidak dipisahkan satu sama lain.
Di sinilah struktur kekuasaan menjadi penting. Amerika Serikat menggunakan tekanan militer, blokade dan sanksi sebagai instrumen untuk memengaruhi perilaku Iran, sedangkan Iran memiliki posisi strategis karena berada di sekitar salah satu jalur energi paling penting dunia. Masing-masing pihak memiliki kemampuan untuk memberikan tekanan, tetapi juga menghadapi biaya apabila konflik terus berlangsung.
Penolakan Trump karena itu tidak otomatis berarti diplomasi telah berakhir. Pada saat yang sama, pernyataan Iran bahwa diplomasi merupakan jalan penyelesaian menunjukkan bahwa kanal komunikasi masih dipertahankan, termasuk melalui mediator. Persoalannya adalah kedua pihak belum memiliki kesepakatan mengenai urutan konsesi yang harus dilakukan terlebih dahulu.
Hormuz dan Pertarungan yang Lebih Besar
Lapisan terakhir dalam STM membawa persoalan ini ke tingkat yang lebih luas: siapa yang mampu mengubah posisi strategisnya menjadi hasil politik. Iran berusaha menggunakan akses terhadap Hormuz sebagai daya tawar, sementara Amerika Serikat berusaha mempertahankan tekanan agar Tehran menerima kerangka penyelesaian yang diinginkan Washington. Selama kedua strategi tersebut belum bertemu, selat itu akan tetap menjadi bagian penting dari negosiasi sekaligus sumber risiko ekonomi.
Bagi dunia, konsekuensinya bukan hanya mengenai siapa yang menang dalam perundingan. Semakin lama ketidakpastian berlangsung, semakin besar pula persoalan yang harus dihadapi pasar energi, perusahaan pelayaran dan negara-negara yang bergantung pada pasokan dari kawasan Teluk. Karena itu, stabilitas Hormuz memiliki dimensi yang jauh melampaui hubungan Amerika Serikat dan Iran.
Peristiwa ini akhirnya menunjukkan satu hal penting, bahwa dalam geopolitik modern, sebuah jalur laut dapat menjadi senjata tanpa harus ditembakkan. Penguasaan, pembukaan, penutupan, bahkan ancaman terhadap aksesnya dapat digunakan untuk memengaruhi lawan di meja perundingan.
Dan selama AS serta Iran masih berbeda dalam menentukan siapa yang harus bergerak lebih dahulu, Selat Hormuz akan tetap menjadi salah satu titik paling menentukan dalam arah konflik tersebut.(*)
