Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI
HEBRON, BERITANOW.COM — Ratusan keluarga Palestina terpaksa meninggalkan rumah mereka setelah militer Israel melancarkan operasi besar-besaran di Hebron, Tepi Barat yang diduduki, pada Jumat (23/10/2026). Operasi tersebut mencakup penghancuran rumah, tempat usaha, dan sejumlah infrastruktur, disertai pembatasan pergerakan penduduk. Langkah militer Israel yang dilakukan menjelang pemilihan umum nasional itu memperbesar kekhawatiran terhadap keselamatan warga sipil dan keberlangsungan kehidupan masyarakat Palestina.
Berdasarkan laporan Reuters pada Sabtu (24/10/2026), sekitar 1.200 warga Palestina telah mengungsi akibat operasi tersebut. Wali Kota Hebron Yousef al-Jabari menyatakan sekitar 1.300 orang lainnya berisiko kehilangan tempat tinggal apabila penghancuran bangunan terus berlangsung. Sementara itu, Associated Press melaporkan sekitar 200 hingga 300 keluarga telah diperintahkan meninggalkan rumah di sejumlah lingkungan permukiman.
Operasi militer berlangsung setelah dua pria bersenjata Palestina menewaskan dua tentara Israel dan melukai tiga lainnya dalam serangan di pos pemeriksaan dekat Hebron pada Jumat. Menurut militer Israel, kedua penyerang kemudian tewas ditembak aparat keamanan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merespons dengan memerintahkan operasi keamanan yang mencakup pemeriksaan rumah dan penghancuran bangunan di kawasan yang dikaitkan dengan pelaku serangan.
Kehilangan Rumah, Kehilangan Rasa Aman
Bagi masyarakat Palestina, dampak paling langsung dari operasi tersebut adalah kehilangan tempat tinggal dan ketidakpastian mengenai kapan mereka dapat kembali. Sejumlah keluarga mengaku diperintahkan mengosongkan rumah tanpa memperoleh kesempatan memindahkan seluruh barang milik mereka. Pemerintah Kota Hebron juga melaporkan adanya rumah yang ditandai untuk penghancuran, sehingga meningkatkan kekhawatiran penduduk di lingkungan sekitar.
Wilayah yang menjadi pusat operasi antara lain Ein Deir Baha dan kawasan permukiman sekitarnya. Menurut pejabat setempat, penghancuran tidak hanya menyasar bangunan tempat tinggal, tetapi juga pertokoan, fasilitas industri, dan jaringan jalan. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan keluarga kehilangan rumah sekaligus sumber penghasilan yang selama ini menopang kehidupan mereka.
Pengungsian mendadak juga menghadirkan persoalan kemanusiaan bagi kelompok rentan. Anak-anak membutuhkan lingkungan yang aman untuk melanjutkan pendidikan, sedangkan lansia dan pasien dengan penyakit tertentu memerlukan akses pelayanan kesehatan yang tidak terputus. Tanpa kepastian tempat penampungan dan bantuan dasar, dampak penghancuran rumah dapat berlangsung jauh setelah operasi militer berakhir.
Penutupan Akses Mengganggu Warga
Operasi Israel turut disertai penutupan sejumlah pintu masuk Hebron dan pos pemeriksaan yang menghubungkannya dengan wilayah lain di Tepi Barat. Pembatasan tersebut menyulitkan mobilitas warga untuk bekerja, berdagang, dan mengakses pelayanan publik. Associated Press melaporkan penangkapan puluhan warga Palestina serta gangguan perjalanan dan kegiatan sehari-hari akibat operasi keamanan.
Dampak pembatasan terlihat dalam pengalaman seorang warga bernama Yousef Mur yang dilaporkan Reuters. Ia mengaku tidak dapat membawa putrinya ke Yerusalem untuk menjalani pengobatan kanker karena hambatan perjalanan. Kasus tersebut memperlihatkan bagaimana pembatasan pergerakan dapat berdampak langsung terhadap kebutuhan medis yang tidak berkaitan dengan pertempuran.
Kerusakan jalan dan penutupan akses juga berpotensi menghambat kegiatan ekonomi masyarakat. Pedagang dapat kehilangan pelanggan, pekerja kesulitan mencapai tempat kerja, sementara distribusi kebutuhan sehari-hari menghadapi hambatan tambahan. Namun, besarnya kerugian ekonomi akibat operasi terbaru belum dapat dipastikan karena pendataan kerusakan dan aktivitas perdagangan masih berlangsung.
Penghancuran Rumah Picu Perdebatan Hukuman Kolektif
Operasi di Hebron juga menimbulkan perdebatan mengenai batas tindakan keamanan terhadap penduduk sipil. Otoritas Israel menyatakan operasi dilakukan untuk menemukan anggota kelompok bersenjata dan senjata setelah serangan yang menewaskan dua tentaranya. Namun, warga yang diwawancarai Reuters mengatakan sejumlah bangunan yang dihancurkan tidak memiliki hubungan dengan kedua penyerang.
Otoritas Palestina mengecam tindakan tersebut sebagai bentuk hukuman kolektif terhadap masyarakat. Dalam hukum humaniter internasional, hukuman kolektif terhadap orang-orang yang tidak bertanggung jawab secara individual atas suatu pelanggaran dilarang. Penilaian apakah setiap penghancuran bangunan dalam operasi Hebron melanggar ketentuan tersebut memerlukan pemeriksaan terhadap alasan, sasaran, dan keadaan masing-masing tindakan.
Persoalan penggusuran sebenarnya telah menjadi perhatian lembaga kemanusiaan sebelum operasi terbaru. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) melaporkan penghancuran rumah dan pembatasan pergerakan di Tepi Barat sebelumnya telah menyebabkan pengungsian, gangguan pendidikan, serta kesulitan memperoleh layanan kesehatan. Pada 23 September, sebanyak 55 warga Palestina, termasuk 32 anak, kehilangan tempat tinggal akibat penghancuran bangunan di Jinba, kawasan Masafer Yatta di wilayah Hebron.
Menjelang Pemilu Israel, Warga Menanggung Ketidakpastian
Operasi Hebron berlangsung beberapa hari sebelum pemilihan umum Israel yang dijadwalkan pada Selasa (27/10/2026). Netanyahu dan sejumlah menteri pemerintahannya menyampaikan janji tindakan keamanan yang lebih keras setelah penembakan di pos pemeriksaan. Sementara itu, Wali Kota Hebron menuding operasi tersebut juga berkaitan dengan kepentingan politik menjelang pemilu, sebuah penilaian yang belum dapat dibuktikan sebagai motif utama pemerintah Israel.
Perkembangan terbaru menunjukkan skala pengungsian masih berubah. Dalam laporan yang diterbitkan ABC News Australia pada 25 Oktober, Menteri Pertahanan Israel Israel Katz menyatakan sekitar 2.000 warga telah dievakuasi dari lingkungan tempat kedua penyerang berasal. Angka itu berbeda dari estimasi sekitar 1.200 orang yang dilaporkan pejabat Palestina sehari sebelumnya, sehingga belum dapat disimpulkan sebagai jumlah akhir warga yang kehilangan tempat tinggal.
Bagi keluarga Palestina, kebutuhan paling mendesak kini adalah tempat berlindung, kelancaran akses kesehatan, dan kepastian mengenai rumah mereka. Pemulihan kehidupan juga bergantung pada pembukaan jalur transportasi serta kemampuan warga kembali bekerja dan bersekolah. Selama operasi militer dan penghancuran bangunan terus berlangsung, dampak sosial di Hebron berisiko meluas melampaui jumlah rumah yang telah diratakan.(*)
