Ricuh Demo Yogyakarta, Pemerintah Desak Polisi Transparan! Ada Apa di Balik Penangkapan Massa?

YOGYAKARTA, BERITANOW.COM – Kericuhan demonstrasi Yogyakarta pada Selasa (10/11/2026) masih menjadi sorotan publik. Pemerintah meminta kepolisian menangani seluruh pihak yang diamankan secara profesional, adil, dan transparan. Penegakan hukum diminta tidak mengabaikan asas praduga tak bersalah maupun hak-hak peserta aksi.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap massa yang diduga terlibat kericuhan harus dilakukan secara objektif dan berdasarkan bukti.

Pernyataan tersebut muncul setelah demonstrasi yang awalnya berlangsung tertib berubah menjadi kericuhan pada Selasa malam di sejumlah titik di Yogyakarta.

"Aksi awalnya berlangsung tertib dan damai, bahkan telah diterima langsung oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X," kata Dudung dalam keterangan resminya.

Dari Aksi Damai Hingga Kericuhan Malam Hari

Demonstrasi yang melibatkan Aliansi Jogja Memanggil berlangsung sejak siang hingga sekitar pukul 19.00 WIB.

Massa menyampaikan sejumlah tuntutan, mulai dari persoalan kebijakan Jaga Warga, kebebasan menyampaikan pendapat, upah pekerja, hingga persoalan Stadion Mandala Krida.

Situasi kemudian berubah sekitar pukul 20.00 WIB. Kericuhan dilaporkan terjadi di sekitar Gedung DPRD DIY, Malioboro, kawasan Tugu Yogyakarta, hingga Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM).

Berdasarkan laporan pemerintah, terjadi pelemparan benda, penggunaan petasan, bom molotov, serta perusakan sejumlah fasilitas umum.

Aparat kepolisian kemudian melakukan pengamanan dan penindakan terhadap sejumlah orang yang diduga terlibat dalam tindakan anarkis.

Ratusan Orang Diamankan, Polisi Pulangkan 154 Orang

Perkembangan penanganan kericuhan Yogyakarta juga menjadi perhatian setelah ratusan orang diamankan aparat kepolisian.

Polda DIY menyebut sebanyak 157 orang sempat diamankan untuk menjalani pemeriksaan. Dari jumlah tersebut, 154 orang telah dikembalikan kepada keluarga karena tidak ditemukan bukti kuat keterlibatan mereka dalam tindak pidana.

Sebanyak 22 orang di antaranya merupakan anak di bawah umur.

Sementara itu, satu orang ditetapkan sebagai tersangka karena diduga membawa bom molotov, petasan, dan senjata tajam. Dua orang lainnya yang dinyatakan positif narkoba diserahkan kepada BNNP DIY untuk penanganan lebih lanjut.

Pemerintah Minta Penegakan Hukum Tidak Tebang Pilih

Menko Polkam Dudung Abdurachman mengingatkan bahwa proses pemeriksaan harus menjunjung tinggi profesionalitas, objektivitas, transparansi, dan asas praduga tak bersalah.

Menurutnya, setiap orang yang diperiksa harus mendapatkan hak-haknya, baik sebagai saksi maupun terduga pelaku.

Pemerintah juga menegaskan bahwa negara memiliki dua kewajiban sekaligus, yakni melindungi masyarakat yang menyampaikan aspirasi dan menjaga keselamatan warga serta fasilitas umum.

Di sisi lain, penanganan demonstrasi tersebut turut mendapat perhatian Ombudsman RI Perwakilan DIY yang meminta kepolisian tidak terburu-buru menggunakan pendekatan pidana terhadap massa yang diamankan.

Publik Menunggu Keterbukaan Polisi

Kericuhan demonstrasi Yogyakarta menyisakan sejumlah pertanyaan mengenai proses pengamanan, penangkapan massa, serta pertanggungjawaban atas kerusakan fasilitas umum.

Transparansi menjadi penting agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas siapa yang benar-benar terlibat dalam tindakan anarkis dan siapa yang hanya berada di lokasi demonstrasi.

Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak warga negara. Namun, tindakan kekerasan dan perusakan fasilitas umum juga harus diproses sesuai ketentuan hukum.

Kini, publik menunggu keterbukaan aparat dalam mengungkap seluruh rangkaian peristiwa tersebut.

Ada apa sebenarnya di balik kericuhan demonstrasi Yogyakarta? Jawaban atas pertanyaan itu hanya bisa diperoleh melalui penyelidikan yang terbuka, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. (*)