Reshuffle Ketujuh Prabowo, Arah Baru Politik Pemerintah Jadi Sorotan

JAKARTA, BERITANOW.COM — Reshuffle Ketujuh Prabowo yang berlangsung pada 1 Oktober 2026 masih menjadi perhatian politik nasional. Lima hari setelah pelantikan, sorotan mulai bergeser dari pergantian pejabat menuju arah konfigurasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Perombakan kali ini menyentuh sejumlah posisi strategis. Pemerintah menyebut Presiden melantik 10 menteri dan wakil menteri, sementara rangkaian perubahan juga mencakup sejumlah pimpinan lembaga serta pergantian Kapolri.

Bahlil Lahadalia dipercaya sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Sugiono bergeser menjadi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sedangkan Dudung Abdurachman mendapat mandat sebagai Menko Politik dan Keamanan.

Pada bidang diplomasi, Arrmanatha Christiawan Nasir ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri. Muhammad Sarmuji mengisi posisi Menteri Perindustrian. Di sektor keamanan, Suyudi Ario Seto menggantikan Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri.

Perubahan juga terjadi pada posisi sejumlah figur yang sebelumnya berada dalam lingkar pemerintahan Presiden Joko Widodo. Listyo Sigit ditempatkan sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sedangkan Pratikno bergeser dari posisi Menko PMK ke Wantimpres. Perubahan tersebut kemudian memunculkan analisis mengenai hubungan politik Prabowo dan Jokowi.

Namun, tafsir terhadap reshuffle tidak tunggal. Sejumlah analis melihatnya sebagai bagian dari konsolidasi pemerintahan dan penguatan posisi Prabowo, sementara analisis lain menilai perubahan tersebut juga berkaitan dengan pengelolaan koalisi yang semakin luas.

CNA melaporkan bahwa reshuffle ketujuh merupakan yang terbesar sejauh ini dan berlangsung menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo pada 20 Oktober. Pemerintahan saat ini menaungi koalisi yang terdiri dari berbagai kekuatan politik, sehingga pengelolaan kepentingan antarpartai menjadi salah satu konteks penting dalam membaca perubahan kabinet.

Sorotan lain datang dari sisi pengawasan. Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Adinda Tenriangke Muchtar, mempertanyakan sejauh mana DPR menjalankan fungsi pengawasan setelah pemerintahan melakukan tujuh kali reshuffle. Pandangan tersebut merupakan kritik terhadap fungsi checks and balances, bukan pernyataan resmi pemerintah.

Sementara itu, aktivitas pemerintahan tetap berjalan setelah pergantian pejabat. Pada 5 Oktober, Prabowo memanggil sejumlah menteri dan pimpinan lembaga ke Istana untuk mengikuti rapat terbatas. Sejumlah pejabat yang hadir antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

Dengan demikian, Reshuffle Ketujuh Prabowo kini memasuki tahap pembuktian. Setelah komposisi pejabat berubah, perhatian publik akan tertuju pada kinerja, koordinasi antarlembaga, dan kebijakan yang dihasilkan para pejabat baru.

Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, perubahan kabinet tersebut menjadi salah satu momentum penting untuk melihat bagaimana pemerintahan menjalankan agenda politik dan program nasional pada fase berikutnya. (*)