Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI
DOHA, BERITANOW.COM — Qatar dan Prancis meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Israel dengan menyerukan penarikan pasukan dari Jalur Gaza sesuai ketentuan gencatan senjata yang telah disepakati. Seruan tersebut disampaikan setelah Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron di Doha, Rabu (21/10/2026). Kedua negara menilai pelaksanaan kesepakatan secara menyeluruh menjadi langkah penting untuk menjaga perdamaian dan memperbaiki kondisi kemanusiaan di wilayah Palestina.
Dalam pernyataan bersama yang diterbitkan pemerintah Prancis, Qatar dan Prancis menegaskan bahwa seluruh pihak harus memenuhi kewajibannya berdasarkan kesepakatan yang berlaku. Kewajiban tersebut mencakup pemeliharaan gencatan senjata, penarikan pasukan Israel sesuai pengaturan yang disetujui, serta penyaluran bantuan kemanusiaan secara aman tanpa pembatasan. Keduanya juga menyatakan dukungan terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 dan rencana perdamaian Gaza yang diajukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Sikap bersama itu tidak terbatas pada persoalan Gaza. Kedua negara turut menolak aneksasi Tepi Barat, mendesak penghentian pembangunan permukiman Israel, dan mengecam kekerasan yang dilakukan pemukim terhadap warga Palestina. Qatar dan Prancis juga kembali mendukung pembentukan negara Palestina yang merdeka melalui solusi dua negara serta penyelenggaraan pemilu Palestina.
Gencatan Senjata Diuji oleh Penarikan Pasukan
Seruan Qatar dan Prancis memperlihatkan bahwa persoalan Gaza telah bergeser dari sekadar mencapai kesepakatan menuju memastikan seluruh ketentuannya dilaksanakan. Penghentian pertempuran merupakan bagian penting dari proses tersebut, tetapi belum cukup untuk menciptakan stabilitas apabila persoalan kehadiran militer dan pengelolaan wilayah belum diselesaikan. Karena itu, penarikan pasukan Israel menjadi salah satu ukuran penting keberhasilan pelaksanaan kesepakatan.
Dalam pernyataan bersama delapan negara Arab dan Islam pada September 2026, termasuk Qatar dan Indonesia, tahapan lanjutan rencana perdamaian Gaza telah dikaitkan dengan penarikan penuh pasukan Israel, pengaturan keamanan internasional, dan pembentukan administrasi Palestina. Dokumen tersebut juga menggarisbawahi perlunya pemulihan infrastruktur serta dimulainya rekonstruksi. Dengan demikian, tuntutan terbaru Qatar dan Prancis merupakan bagian dari agenda diplomatik yang lebih luas, bukan seruan yang berdiri sendiri.
Namun, pelaksanaan penarikan pasukan membutuhkan kepastian mengenai tahapan, pengawasan, dan pengaturan keamanan setelahnya. Persoalan tersebut berkaitan dengan siapa yang akan menjaga keamanan wilayah serta bagaimana otoritas sipil dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Tanpa kejelasan mekanisme tersebut, gencatan senjata berisiko menghadapi hambatan dalam pelaksanaan tahap berikutnya.
Bantuan Kemanusiaan Menjadi Ujian Perdamaian
Bagi penduduk Gaza, keberhasilan diplomasi tidak hanya ditentukan oleh berkurangnya aktivitas militer, tetapi juga oleh membaiknya kehidupan sehari-hari. Akses terhadap makanan, air bersih, layanan kesehatan, dan tempat tinggal merupakan kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi bersamaan dengan pelaksanaan gencatan senjata. Qatar dan Prancis secara khusus menekankan bahwa bantuan kemanusiaan harus dapat masuk secara cepat, aman, dan tanpa hambatan.
Penarikan pasukan yang disertai pengaturan keamanan dapat membuka peluang bagi peningkatan mobilitas penduduk dan kelancaran distribusi bantuan. Meski demikian, perubahan situasi militer tidak otomatis menyelesaikan persoalan kemanusiaan apabila akses perbatasan, jalur distribusi, serta fasilitas pelayanan publik masih menghadapi pembatasan. Oleh sebab itu, keberhasilan kesepakatan perlu diukur pula dari kemampuan bantuan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Persoalan berikutnya adalah pemulihan kehidupan ekonomi dan sosial Gaza. Rekonstruksi membutuhkan lingkungan yang aman agar pembangunan kembali rumah, sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur dasar dapat berlangsung secara berkelanjutan. Tanpa jaminan keamanan serta mekanisme pemerintahan yang jelas, bantuan internasional berisiko hanya menjadi penanganan sementara terhadap krisis yang terus berulang.
Masa Depan Gaza Bergantung pada Kesepakatan Politik
Di tingkat politik, posisi Qatar dan Prancis mempertemukan dua kepentingan diplomatik yang saling berkaitan. Qatar memiliki peran penting dalam upaya mediasi regional, sedangkan Prancis membawa pengaruh diplomatik melalui hubungan internasionalnya dan kedudukannya sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Kesamaan sikap kedua negara dapat memperkuat dorongan internasional agar kesepakatan Gaza dijalankan, meskipun belum menjamin perubahan kebijakan Israel.
Sementara itu, dukungan terhadap solusi dua negara memperlihatkan bahwa isu Gaza tidak dapat dipisahkan dari masa depan politik Palestina secara keseluruhan. Penolakan Qatar dan Prancis terhadap aneksasi Tepi Barat menunjukkan kekhawatiran mengenai perubahan wilayah yang dapat menghambat pembentukan negara Palestina. Dalam konteks tersebut, pembahasan Gaza bukan hanya menyangkut penghentian perang, tetapi juga persoalan kedaulatan, keamanan, dan hak menentukan nasib sendiri.
Tantangan terbesar kini terletak pada kemampuan mengubah dukungan diplomatik menjadi pelaksanaan kesepakatan di lapangan. Penarikan pasukan, kelancaran bantuan kemanusiaan, pembentukan pemerintahan Palestina yang efektif, dan rekonstruksi merupakan agenda yang saling bergantung. Jika tidak berjalan bersama, Gaza berisiko tetap berada dalam ketidakpastian meskipun dukungan internasional terhadap perdamaian terus bertambah.(*)
