Puan Soroti Kasus Penyadapan Prabowo, DPR Siapkan Pengawasan

JAKARTA, BERIRANOW.COM – Kasus penyadapan Prabowo menjadi perhatian DPR RI setelah Ketua DPR Puan Maharani menegaskan bahwa penanganan perkara tersebut akan masuk dalam agenda pengawasan parlemen pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.

Pernyataan itu disampaikan Puan saat membuka Rapat Paripurna ke-11 DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Ia meminta aparat penegak hukum menjalankan tugas secara profesional dan independen tanpa dipengaruhi kepentingan politik.

Puan mengingatkan bahwa kewenangan negara tidak boleh digunakan untuk mengkriminalisasi pihak tertentu ataupun membungkam kritik masyarakat.

Menurutnya, penegakan hukum harus berlandaskan aturan yang berlaku dan diarahkan untuk kepentingan nasional.

DPR dukung pengusutan kasus penyadapan

Dalam pidatonya, Puan menyampaikan apresiasi terhadap langkah kepolisian yang menangani dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Ia menegaskan DPR mendukung proses pengusutan perkara tersebut secara terbuka dan profesional agar seluruh persoalan dapat diungkap secara menyeluruh.

Puan juga mengingatkan agar aparat penegak hukum tidak menjadi instrumen kekuasaan pihak mana pun.

Sikap tersebut, menurutnya, penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum sekaligus memastikan demokrasi berjalan sesuai prinsip konstitusi.

Empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka

Kasus ini sebelumnya ditangani Bareskrim Polri. Penyidik telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.

Keempat tersangka tersebut masing-masing berinisial LSP, AS, EH, dan SU. Salah satu nama yang disebut dalam perkara ini adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dugaan penyadapan disebut tidak hanya menyasar Presiden Prabowo, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha.

Dugaan tindak pidana tersebut disebut berlangsung dalam rentang 2025 hingga 2026. Meski demikian, seluruh dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum.

DPR akan evaluasi aturan terkait penyadapan

Selain mendukung proses penegakan hukum, DPR juga membuka kemungkinan mengevaluasi ketentuan yang mengatur kewenangan penyadapan.

Puan menyebut komisi terkait akan meminta penjelasan mengenai perkara tersebut. Hasil pembahasan nantinya dapat menjadi bahan evaluasi terhadap regulasi yang berlaku.

Langkah tersebut dinilai penting agar penggunaan kewenangan penyadapan memiliki batasan hukum yang jelas serta tidak disalahgunakan.

Kasus ini menjadi salah satu agenda pengawasan DPR selama Masa Persidangan II yang berlangsung mulai 10 November hingga 17 Desember 2026.

DPR menyatakan akan mengawal penanganan perkara tersebut sekaligus memastikan penegakan hukum berjalan transparan, profesional, dan tetap menghormati prinsip demokrasi. (*)