Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI
PARIS, BERITANOW.COM — Pemerintah Prancis mengerahkan sekitar 70.000 personel kepolisian, termasuk Gendarmerie atau kepolisian berstatus militer, untuk mengamankan demonstrasi nasional pada Sabtu (24/10/2026). Pengerahan besar-besaran ini dilakukan setelah aksi protes pekan sebelumnya berujung kerusuhan, penjarahan, dan bentrokan di sejumlah kota. Namun, di balik meningkatnya pengamanan, pemerintah menghadapi persoalan lebih mendasar berupa ketidakpuasan masyarakat terhadap biaya hidup dan kualitas pelayanan publik.
Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nuñez mengumumkan pengerahan tersebut dalam konferensi pers, Jumat (23/10/2026). Aparat akan didukung unit keamanan khusus, helikopter, pesawat nirawak, kendaraan lapis baja, dan meriam air. Sebagian personel ditugaskan melindungi gedung serta fasilitas penting, sementara satuan lainnya disiapkan untuk mengantisipasi gangguan keamanan di sekitar demonstrasi.
Pemerintah meningkatkan jumlah aparat sekitar 10.000 personel dibandingkan pekan sebelumnya setelah demonstrasi 17 Oktober berakhir dengan kerusakan luas. Kementerian Dalam Negeri Prancis memperkirakan sekitar 550.000 orang mengikuti aksi nasional tersebut. Pengerahan kali ini ditujukan untuk mencegah terulangnya kekerasan, meskipun pembatasan demonstrasi juga memunculkan perdebatan mengenai kebebasan menyampaikan pendapat.
Berawal dari Sekolah, Meluas ke Persoalan Biaya Hidup
Gelombang protes bermula pada pertengahan September ketika pelajar dan mahasiswa mempersoalkan kondisi fasilitas pendidikan serta sistem penerimaan perguruan tinggi. Tuntutan tersebut berkembang setelah kelompok pekerja dan masyarakat lain bergabung untuk menyuarakan keberatan terhadap kenaikan biaya hidup. Gerakan yang awalnya berkaitan dengan pendidikan pun berubah menjadi protes nasional terhadap berbagai persoalan sosial.
Presiden Emmanuel Macron telah menemui perwakilan pelajar untuk membahas tuntutan mereka. Namun, perwakilan organisasi pelajar Renouveau Lycéen menyatakan belum puas karena masih menunggu usulan konkret dari pemerintah. Mereka kemudian menyerukan kelanjutan mobilisasi sampai tuntutan mengenai kondisi sekolah dan sistem penerimaan universitas memperoleh tanggapan yang memadai.
Meluasnya protes memperlihatkan hubungan antara persoalan pelayanan publik dan tekanan ekonomi rumah tangga. Keluhan mengenai kualitas pendidikan bertemu dengan kekhawatiran masyarakat terhadap kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketika berbagai kelompok menghadapi masalah serupa, ketidakpuasan yang sebelumnya tersebar dapat berkembang menjadi gerakan sosial berskala nasional.
Aktivitas Warga dan Ekonomi Kota Terganggu
Dampak demonstrasi mulai terlihat pada kegiatan masyarakat di berbagai kota. Sejumlah kawasan pusat Lyon ditetapkan sebagai area terlarang untuk demonstrasi, sedangkan peserta aksi di Paris hanya diperbolehkan melalui rute terbatas antara Bastille dan Nation. Di Marseille, otoritas memberikan pengecualian bagi demonstrasi yang diselenggarakan serikat pekerja setelah sebelumnya memberlakukan larangan lebih luas.
Kekhawatiran terhadap kerusuhan juga memengaruhi kegiatan budaya dan pariwisata. Museum Louvre, Musée d'Orsay, Museum Picasso, dan sejumlah fasilitas seni di Paris menghentikan kegiatan pada Sabtu sebagai langkah pengamanan. Penyelenggaraan Art Basel Paris turut terdampak karena program akhir pekannya dibatalkan, sehingga pengunjung dan pelaku industri seni harus menyesuaikan kegiatan mereka.
Dampak ekonomi juga dirasakan sektor perdagangan setelah ribuan tempat usaha dilaporkan mengalami perusakan atau penjarahan pada demonstrasi sebelumnya. Sebagian pengelola usaha mempertimbangkan penutupan sementara untuk menghindari kerugian tambahan. Gangguan tersebut berpotensi mengurangi aktivitas perdagangan harian dan pendapatan pekerja, meskipun nilai kerugian ekonomi keseluruhan belum dapat dipastikan.
Hak Berdemonstrasi Berhadapan dengan Pengamanan Ketat
Pemerintah Prancis menegaskan bahwa langkah keamanan ditujukan untuk mencegah penjarahan, perusakan, dan serangan terhadap fasilitas publik. Menteri Kehakiman Gérald Darmanin menyebut 217 orang telah dijatuhi hukuman penjara terkait kerusuhan pekan sebelumnya. Namun, penindakan terhadap pelaku kekerasan menjadi persoalan berbeda dari perlindungan hak masyarakat untuk menyampaikan tuntutan secara damai.
Pembatasan demonstrasi telah mendapat kritik dari organisasi masyarakat sipil dan serikat pekerja. Amnesty International memperingatkan bahwa pembatasan yang terlalu luas dapat mengancam kebebasan berkumpul, sedangkan Human Rights Watch mengingatkan pentingnya keselamatan peserta aksi, termasuk anak-anak. Di sisi lain, pemerintah berpendapat pengerahan aparat diperlukan untuk melindungi masyarakat dari kekerasan yang terjadi di luar kegiatan demonstrasi damai.
Situasi tersebut menempatkan pemerintah Macron pada dua tuntutan yang harus ditangani bersamaan. Negara berkewajiban menjaga ketertiban dan melindungi fasilitas publik, tetapi juga harus menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keberatan terhadap kebijakan pemerintah. Tanpa respons terhadap persoalan pendidikan dan biaya hidup, keberhasilan mencegah kerusuhan belum tentu mengakhiri ketidakpuasan yang mendorong demonstrasi.(*)
