Senin, 16 November 2026
Breaking News
Internasional

Prabowo Minta Maaf soal Asap, 104 Korporasi Diusut

Riskal Arief | | 4 mnt baca
Prabowo Minta Maaf soal Asap, 104 Korporasi Diusut
Bagikan:

Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI

MANILA, BeritaNow.com – Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) Indonesia kembali menjadi persoalan diplomatik di Asia Tenggara. Presiden Prabowo Subianto secara terbuka meminta maaf kepada Malaysia dan Singapura atas dampak asap yang menyeberangi perbatasan negara. Namun, di balik permintaan maaf itu, pemerintah Indonesia juga mengungkap penyelidikan terhadap 104 perusahaan yang diduga berkaitan dengan kebakaran.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, Minggu (15/11/2026). Di hadapan para pemimpin negara anggota ASEAN, Prabowo mengakui kabut asap dari Indonesia telah menjangkau Malaysia dan Singapura selama kebakaran besar yang membutuhkan hampir empat bulan untuk dikendalikan. Kepala Negara sekaligus menegaskan pemerintah telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk menangani bencana tersebut.

Berdasarkan transkrip resmi Sekretariat Presiden, Prabowo mengatakan dalam bahasa Inggris, “It is not our fault, but once again, we apologize, but we have done our best.” Pernyataan itu berarti pemerintah menyampaikan permohonan maaf meskipun Presiden menegaskan kebakaran tersebut bukan kesalahan pihaknya. Kalimat itu menjadi bagian penting dalam membaca posisi Indonesia: mengakui dampak lintas negara, tetapi tidak menyatakan pemerintah sebagai penyebab langsung kebakaran.

Permintaan Maaf di Tengah Asap yang Melintasi Batas
Kabut asap tidak mengenal batas administratif maupun kedaulatan negara. Ketika kebakaran berlangsung luas dan berkepanjangan, partikel pencemar dapat terbawa angin menuju wilayah lain, termasuk permukiman di negara tetangga. Akibatnya, masalah lingkungan domestik berubah menjadi persoalan kesehatan masyarakat sekaligus hubungan diplomatik kawasan.

Prabowo menyampaikan permohonan maaf atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia apabila kebakaran tersebut menimbulkan penderitaan bagi masyarakat Malaysia dan Singapura. Dalam pidatonya, ia mengatakan pemerintah telah berupaya maksimal memadamkan api dan mengendalikan situasi. Pernyataan itu disampaikan ketika negara-negara ASEAN menghadapi kebutuhan memperkuat kerja sama menangani dampak kabut asap lintas batas.

Presiden juga memaparkan besarnya operasi pemadaman yang dijalankan Indonesia. Menurut data yang disampaikannya, sebanyak 71.000 personel telah dikerahkan, dengan 16 petugas meninggal dunia dan sejumlah lainnya terluka. Pemerintah turut kehilangan dua helikopter selama operasi, sehingga biaya penanganan karhutla tidak hanya dihitung dari kerusakan lingkungan, tetapi juga pengorbanan manusia dan sumber daya.

Ancaman untuk Korporasi, Bukan Sekadar Retorika
Bagian lain dari pidato Prabowo menyoroti tindakan terhadap perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran. Presiden menyatakan pemerintah tidak memberikan toleransi kepada korporasi yang terbukti bertanggung jawab atas karhutla. Ia mengungkap 17 konsesi perusahaan telah dicabut, sementara proses penyelidikan dan penegakan hukum terhadap korporasi lainnya terus berjalan.

“Kami telah mencabut 17 konsesi dari perusahaan,” demikian terjemahan pernyataan Presiden dalam transkrip resmi. Prabowo juga menyebut 26 perusahaan sedang diselidiki, 11 telah didakwa, dan 23 lainnya masuk daftar untuk didakwa. Secara keseluruhan, menurut Presiden, kepolisian tengah menyelidiki 104 perusahaan terkait persoalan tersebut.

Angka-angka itu memperlihatkan skala penyelidikan, tetapi tidak boleh dibaca sebagai jumlah perusahaan yang telah terbukti bersalah. Status penyelidikan, dakwaan, dan pencabutan konsesi merupakan tahapan hukum atau administratif yang berbeda. Publik masih membutuhkan informasi mengenai identitas perusahaan, lokasi pelanggaran, dasar tindakan, serta perkembangan perkara untuk menilai efektivitas penegakan hukum.

Diplomasi Asap, Ujian Nyata Ada di Lapangan
Sikap Indonesia juga berkaitan dengan perkembangan kerja sama penanganan kabut asap bersama Singapura. Pada Oktober 2026, kedua negara menyepakati pembentukan satuan tugas bersama untuk menyelidiki perusahaan yang diduga berkaitan dengan kebakaran penyebab asap lintas batas. Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong kemudian mengusulkan agar kerja sama tersebut diperluas menjadi platform ASEAN untuk pertukaran informasi dan bukti.

Kerja sama itu penting karena keterlibatan korporasi dalam kebakaran dapat melibatkan rantai kepemilikan dan kegiatan usaha lintas negara. Penegakan hukum akan lebih efektif apabila pemerintah dapat saling berbagi bukti, tanpa mengabaikan proses hukum di masing-masing negara. Namun, keberhasilan kolaborasi tersebut masih harus dibuktikan melalui hasil penyelidikan dan tindakan terhadap pelanggaran yang benar-benar terbukti.

Prabowo sendiri menyatakan Indonesia perlu mengubah pendekatan dari pemadaman setelah kebakaran terjadi menjadi pencegahan yang lebih sistematis. Pemerintah tengah menyiapkan lembaga dan program baru untuk memperkuat langkah tersebut, meskipun rincian kelembagaan dan pelaksanaannya masih perlu diperjelas. Pada akhirnya, permintaan maaf dapat meredakan ketegangan diplomatik, tetapi kepercayaan negara tetangga akan lebih ditentukan oleh kemampuan Indonesia mencegah asap kembali melintasi perbatasan.(*)

Komentar (0)