Gabung Di Kanal Whatsapp KLIK DISINI
JAKARTA, BERITANOW.COM — Presiden Prabowo Subianto memutuskan membentuk lembaga baru untuk menangani lahan gambut dan mangrove. Keputusan itu diambil setelah diskusi selama empat jam bersama sejumlah pakar dan akademisi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan, lembaga tersebut diberi nama Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Fokus utamanya adalah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
"Pak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat BPGMN," kata Raja Juli dalam jumpa pers di Istana, Kamis malam, seperti dikutip Kompas.com.
Berbeda dari BRGM
Raja Juli menegaskan, BPGMN memiliki posisi dan cara kerja yang berbeda dari Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) yang sebelumnya berada di bawah Kemenhut dan kini telah dibubarkan.
Menurutnya, pendekatan pencegahan jauh lebih efisien dibanding tindakan reaktif setelah kebakaran terjadi. BPGMN akan diisi oleh para ilmuwan dan profesional, dengan anggaran yang dinilai memadai.
"Dan dilengkapi dengan anggaran yang cukup untuk kemudian kita dapat mencegah terjadinya kebakaran hutan, terutama di 6 provinsi berbasis gambut: Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan," imbuhnya. Meski berada langsung di bawah Presiden, DIPA dan penyusunan RPSK BPGMN tetap berada di Kemenhut.
Pencegahan Presisi Berbasis Desa
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria menyampaikan, Presiden menekankan pendekatan pencegahan presisi yang berbasis desa. Masyarakat desa dinilai memiliki kedekatan dan rasa memiliki terhadap sumber daya di sekitarnya.
"Pak Presiden juga menegaskan bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. Jadi, pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya masyarakat desa memiliki sense of belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya," kata Arif di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.
BRIN sendiri diminta memperkuat sistem deteksi dini dan pemantauan titik panas. Arif menyebut pihaknya akan memperbarui teknologi tersebut dengan kecerdasan buatan (AI) yang semakin canggih. Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) juga akan dilibatkan dalam pencegahan di tingkat desa.
Solusi Teknologi dan Ekonomi
Rapat terbatas itu juga membahas penguatan solusi teknologi dan ekonomi. Beberapa teknologi yang dibahas antara lain water injection, pompa portabel di tingkat desa, serta bahan alternatif untuk pemadaman.
Dari sisi ekonomi, pemerintah membahas pengembangan mata pencaharian bagi sekitar 41 juta orang yang hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut. Arif menyebut sagu sebagai opsi jangka panjang karena butuh waktu sekitar delapan tahun, kopi sebagai solusi jangka menengah, dan sejumlah tanaman hortikultura untuk jangka pendek.
Tiga Fokus Diskusi
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani mengungkapkan, diskusi empat jam itu berfokus pada tiga aspek utama. Pertama, langkah optimal saat kebakaran sudah terjadi. Kedua, cara memanfaatkan sekaligus menjaga ekosistem gambut. Ketiga, jenis tanaman dan varietas yang cocok dibudidayakan di lahan gambut.
Rombongan pakar masuk ke Istana Merdeka sekitar pukul 15.00 WIB dan keluar pukul 19.00 WIB. Mereka berasal dari sejumlah perguruan tinggi serta BRIN. Faisal menambahkan, pemerintah akan memperkuat Satgas Darat untuk penanganan langsung di lapangan.
Sejumlah teknik pemadaman juga dibahas, termasuk pengeboran dangkal untuk mendapatkan sumber air yang kemudian dipompa dengan peralatan portabel. "Kalau sekarang memang yang kita perkuat nanti adalah Satgas Darat yang bisa langsung menangani kebakaran hutan dan lahan di daerah yang terbakar," kata Faisal.
Menjaga Kelembapan Gambut
Pada aspek pencegahan, para pakar menyoroti pentingnya menjaga kelembapan gambut. Permukaan lahan diupayakan tetap tertutup vegetasi agar tidak mengalami penguapan berlebihan yang membuat gambut kering dan mudah terbakar.
Faisal menyebut permukaan air gambut tidak boleh turun lebih dalam dari 40 sentimeter dari permukaan tanah. Jika gambut lebih jenuh dan lembap, risiko terbakar akan menurun. Operasi modifikasi cuaca juga tetap menjadi salah satu instrumen yang dapat dimanfaatkan saat kondisi awan memungkinkan.(*)
Dirangkum dari berbagai sumber. BeritaNow tidak melakukan wawancara independen untuk artikel ini.
