Polemik Ijazah Gibran Memanas! PDIP Buka Pintu, PKS Siapkan Langkah di DPR

JAKARTA, BERITANOW.COM – Polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan kesediaannya berdialog dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Keterbukaan PDIP muncul ketika PKS berencana menjalin komunikasi dengan fraksi-fraksi lain di DPR RI untuk menjajaki tindak lanjut atas aspirasi masyarakat terkait Wakil Presiden tersebut. Meski demikian, belum ada kesepakatan resmi mengenai langkah bersama yang akan ditempuh kedua partai.

Hasto Kristiyanto Soroti Persoalan Etika dan Konstitusi

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan sikap tersebut saat ditemui wartawan di Museum Sumpah Pemuda, Jakarta Pusat, Minggu (25/10/2026). Ia menegaskan bahwa partainya tidak menutup kemungkinan untuk berdiskusi dengan PKS mengenai persoalan yang berkaitan dengan pencalonan Gibran dalam Pilpres 2024. Hasto juga menilai polemik tersebut perlu dilihat dari sudut pandang etika pejabat publik dan pelaksanaan konstitusi.

Dalam pernyataannya, Hasto menyinggung Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 Tahun 2023 yang mengubah ketentuan batas usia minimum calon presiden dan wakil presiden. Ia mengkritik proses yang melatarbelakangi putusan tersebut dan menilainya sebagai persoalan serius terkait dugaan penyalahgunaan kekuasaan. Pandangan itu merupakan penilaian politik Hasto, bukan kesimpulan hukum baru yang ditetapkan dalam pernyataan tersebut.

Hasto juga mengangkat persoalan persyaratan pendidikan yang menjadi bagian dari perdebatan mengenai pencalonan Gibran. Menurutnya, isu tersebut berkaitan dengan standar etika, moral, dan keteladanan seorang pejabat negara di hadapan masyarakat. Ia turut menyinggung pandangan sejumlah guru besar yang disebutnya memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut.

PKS Jajaki Dukungan Fraksi Lain di DPR

Sebelum mendapat respons dari PDIP, PKS telah menyampaikan rencana membangun komunikasi politik dengan sejumlah fraksi di parlemen. Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid menjelaskan bahwa langkah tersebut bertujuan menjaring pandangan partai-partai lain sebelum menentukan tindak lanjut. Komunikasi itu juga menjadi bagian dari upaya PKS menampung aspirasi masyarakat terkait polemik ijazah Gibran.

PKS turut membuka pembicaraan mengenai kemungkinan penggunaan mekanisme konstitusional di DPR, termasuk hak angket atau hak menyatakan pendapat. Namun, pembahasan tersebut masih berupa penjajakan dan belum menjadi keputusan bersama antarfraksi. PKS juga menyatakan akan menunggu masa sidang berikutnya karena DPR sedang menjalani masa reses.

Belum Ada Kepastian Agenda Pembahasan

Sikap terbuka PDIP memberikan peluang bagi komunikasi lintas partai untuk membahas polemik ijazah Gibran di parlemen. Akan tetapi, belum ada kepastian mengenai jadwal dialog khusus antara PDIP dan PKS maupun dukungan resmi fraksi-fraksi lain terhadap usulan tersebut. Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada hasil komunikasi politik dan mekanisme yang nantinya dipilih di DPR RI.

Dengan demikian, perhatian publik kini tertuju pada tindak lanjut rencana PKS serta respons partai-partai lain di parlemen. Kesediaan PDIP berdialog belum dapat diartikan sebagai kesepakatan untuk mengajukan hak angket atau mekanisme tertentu. Status dan perkembangan persoalan ini perlu terus dipantau berdasarkan pernyataan resmi para pihak serta dokumen hukum yang relevan. (*)