Peta Politik Pemakzulan Gibran Memanas, Gerindra, PDIP dan PKS Beda Sikap
Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI
JAKARTA, BERITANOW.COM – Peta politik pemakzulan Gibran Rakabuming Raka semakin dinamis setelah DPR RI kembali memasuki masa persidangan, Selasa (10/11/2026). Sejumlah partai politik mulai menyampaikan sikap terkait desakan pemberhentian Wakil Presiden tersebut menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
Perbedaan pandangan terlihat di antara partai-partai politik. PDIP dan PKS mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai langkah konstitusional, sedangkan Partai Gerindra belum menentukan sikap resmi dan memilih membahas persoalan tersebut melalui rapat internal.
Wacana pemakzulan ini menjadi perhatian setelah MA mengabulkan gugatan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan setara SMA milik Gibran melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026.
Gerindra Belum Menentukan Sikap
Juru Bicara Partai Gerindra, Kamrussamad, mengatakan partainya akan menggelar rapat internal untuk membahas perkembangan polemik tersebut.
Menurutnya, Gerindra menghormati aspirasi masyarakat dan anggota DPR dari berbagai fraksi. Partainya juga tidak akan menghalangi penggunaan hak konstitusional anggota parlemen, termasuk Hak Menyatakan Pendapat maupun hak angket.
Meski demikian, hingga Selasa pagi, Gerindra belum mengeluarkan instruksi khusus kepada kadernya di DPR untuk mendukung ataupun menolak usulan pemakzulan Gibran.
Gerindra menginginkan persoalan tersebut diselesaikan melalui mekanisme hukum dan konstitusi agar tidak terus berkembang menjadi spekulasi politik.
PDIP Dorong Penggunaan Hak Menyatakan Pendapat
Sikap berbeda disampaikan PDIP. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menilai Hak Menyatakan Pendapat merupakan pilihan paling rasional bagi DPR untuk menindaklanjuti polemik pendidikan Gibran.
Hasto mengungkapkan, partainya menerima berbagai aspirasi masyarakat yang meminta DPR menggunakan kewenangan konstitusionalnya.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Parera juga menyampaikan bahwa Gibran sebaiknya mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Jika tidak, DPR dinilai dapat melanjutkan mekanisme pemakzulan.
PKS Juga Mendorong Langkah Konstitusional
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) turut menyuarakan sikap tegas. Presiden PKS Almuzzammil Yusuf menyarankan Gibran mengundurkan diri setelah muncul putusan MK dan MA terkait persoalan dokumen pendidikannya.
Apabila pengunduran diri tidak dilakukan, PKS menilai penggunaan Hak Menyatakan Pendapat oleh DPR menjadi pilihan yang relevan.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa dorongan terhadap mekanisme konstitusional mulai mendapat perhatian dari sejumlah kekuatan politik di parlemen.
DPR Belum Memutuskan Proses Pemakzulan
Di tengah meningkatnya desakan politik, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa pimpinan DPR belum mengambil keputusan resmi mengenai usulan pemakzulan Gibran.
Sebelumnya, Dasco menyampaikan bahwa pimpinan DPR masih menunggu salinan lengkap putusan MA. Pimpinan DPR juga belum menggelar rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah untuk menentukan langkah kelembagaan.
Dengan demikian, berbagai pernyataan partai politik dan anggota DPR saat ini belum dapat diartikan sebagai keputusan resmi lembaga legislatif untuk memberhentikan Wakil Presiden.
Mekanisme Pemakzulan Tidak Bisa Filakukan Sepihak
Secara konstitusional, pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Prosesnya melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). DPR harus terlebih dahulu menyampaikan pendapat mengenai dugaan pelanggaran yang menjadi dasar pemberhentian kepada Mahkamah Konstitusi.
Jika Mahkamah Konstitusi menyatakan pendapat DPR terbukti, proses selanjutnya dibawa ke MPR untuk mendapatkan keputusan melalui mekanisme persidangan.
Karena itu, perbedaan sikap partai politik dan munculnya desakan masyarakat belum otomatis membuat Gibran kehilangan jabatannya.
Perkembangan sikap Gerindra, PDIP, PKS, serta partai-partai lainnya akan menjadi faktor penting dalam menentukan arah pembahasan di parlemen.
Hingga Selasa (10/11/2026), Gibran masih menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden RI dan belum ada keputusan resmi DPR mengenai proses pemberhentiannya. (*)
